Soal Jatah Kursi Menteri, Muhammadiyah: Hak Prerogatif Prabowo

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti buka suara soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, jatah kursi menteri itu merupakan hak prerogatif Presiden. “Soal apakah nanti Pak Prabowo dan Mas Gibran memberikan kesempatan bagi kader atau pimpinan persyarikatan Muhammadiyah untuk menjadi bagian dari kabinet beliau, itu semuanya terserah dan berpulang kepada beliau,” ujar Abdul Mu’ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024.

Dia mengaku akan mendegasikan kadernya dengan senang hati apabila Muhammadiyah diberi amanah oleh Prabowo. “Tetapi kalau misalnya tidak ada, itu ya semuanya terpulang kepada Pak Prabowo,” tuturnya. Hingga saat ini, Abdul Mu’ti mengaku belum ada sowan Prabowo ke PP Muhammadiyah. “Tetapi kalau kepada person atau kepada pak ketua umum atau ketua yang lain, saya tidak ada informasi,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Abdul Mu’ti sempat menyinggung soal jatah kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud untuk Muhammadiyah apabila Prabowo terpilih menjadi presiden. Hal itu disampaikan saat dialog publik PP Muhammadiyah dengan capres Prabowo di UMS Surabaya, Jumat, 24 November 2023. “Waktu saya bertemu Bapak (Prabowo) di Jakarta, Bapak menyampaikan kalau Menteri Pendidikan diberikan ke Muhammadiyah, masih berlaku?“ tanya Abdul Mu’ti.

Pertanyaan itu langsung dijawab Prabowo dengan mengatakan menteri-menteri nantinya merupakan putra-putri terbaik bangsa. “Saya berjanji bahwa nanti menteri-menteri kabinet adalah putra dan putri terbaik bangsa Indonesia. Insya Allah Muhammadiyah akan memberi putra atau putri terbaik bangsa,” jawab Prabowo. (Red)