Pragmatisme dan Rusaknya Mental Rakyat (Sebuah Perenungan Jelang Pilkada Serentak 2024)

    Tema tulisan tentang Pragmatisme sudah sering diucapkan oleh banyak pihak baik agamawan, filosof, pendidik, para opinion leader, aktifis pergerakan,pemburu keadilan, penegak hukum bahkan pemimpin formal,baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Penulis mencoba membahas dari sudut pandang, psikologis, sosiologis, ekonomis dan perspektif edukatif serta moral force yang berkembang di masyarakat kita.

    Secara umum pragmatisme diartikan sebagai aliran dan sikap seseorang yang bergerak berbuat dengan ciri-ciri berfikir pendek, sempit dan instan. Seseorang yang memiliki sifat pragmatis ini selalu menginginkan apa yang dikerjakan atau diperbuat itu lebih cepat menghasilkan sesuatu untuk dirinya tanpa harus berpikir panjang, lebih mengutamakan hasil materi sesaat untuk dirinya dan kelompoknya daripada output, outcome yang terukur secara kualitatif dan bermakna. Sedangkan hasil yang diinginkan cenderung pada kebutuhan ekonomis sesaat atau imunisasi sesaat.

    Faktor dan varian yang menyebabkan merebaknya perilaku pragmatis ini antara lain:
    1. Kesejahteraan dan keadilan distribusi ekonomi yang tidak merata
    2. Penghasilan atau pendapatan pencaharian yang dibawah standar hidup wajar
    3. Tidak ada jaminan hidup bagi rakyat yang tdk berpencaharian.
    4. Meningkatnya perilaku konsumtif daripada berproduksi.
    5. Rendahnya human capital yang berakibat minimnya kreativitas
    6. Faktor budaya pintas yang terjadi secara turun temurun.

    Di era tahun politik yang sedang berlangsung di wilayah kita sekarang ini perilaku pragmatis tidak bisa dihindarkan karena penggerak dan pelaku pragmatis memiliki kepentingan dan kesepakatan transaksional yang cetho welo welo, bahkan dilakukan oleh para penggerak transaksional sebagai pengguna kepentingan, fakta tersebut telah berlangsung secara masif sejak sistem pemilihan langsung dan berkembang subur sejak tahun 2009 yang lalu. Apakah problem tersebut bisa dihilangkan? Tentunya tidak bisa hilang 100 persen, tetapi memerlukan waktu yang lama untuk menekan perilaku pragmatis.

    Upaya yang utama harus dilakukan adalah mewujudkan kesejahteraan hidup,dan menghadirkan pemerataan jaminan hidup bagi rakyat tanpa pengecualian. Menghadirkan lapangan pekerjaan bagi rakyat miskin dengan padat karya. Selanjutnya mengubah tatanan dan sistem politik yang mampu menekan perilaku transaksional, misalnya penegakan supremasi hukum dalam pemilu, hukuman pidana berat bagi pelaku pemberi dan penerima praktek transaksional, hukuman berat bagi penyelenggara yang tdk menjalankan fungsi pengawasan dan penyelenggara pemilu, Biaya pemilu ditanggung negara secara totalitas dan keterwakilannya dalam legislatif dipersyaratkan dgn sistem proporsional tertutup. Kemudian salah satu yang bisa menekan adalah mengedukasi para kaum intelektual dan opinion leader untuk menjadi support teladan dengan gerakan menjaga integritas yang didanai oleh negara atau pemerintah daerah.

    Jika berbagai elemen itu mulai dilibatkan sesuai kapasitas dan kompetensi masing-masing maka kemungkinan secepatnya, prakmatisme bisa di tekan, degradasi mental rakyat akan cepat dipulihkan, sehingga pemilu dan pilkada tdk akan menjadi ajang premanisme, makelarisme politik,dan transaksional politik. Sekian perenungan

    Ditulis oleh: Assoc. Prof.Dr.Supriyadi,M.Pd
    adalah Dosen UNS dan eks Birokrat Kabupaten Gunungkidul