Warga Wadas Purworejo (Tetap) Menolak Menandatangani Dokumen Pelepasan Hak Atas Tanah di Desa Wadas

Jum’at, 29 September 2023, warga Wadas menolak menghadiri forum pelepasan
hak atas tanah dan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pertambangan yang rencananya akan dilaksanakan di Balai Desa Wadas. Penolakan warga Wadas yang tergabung dalam GEMPADEWA ini menegaskan kembali komitmen warga Wadas dalam menjaga kelestarian alam dan keselamatan warga Wadas dari
rencana pertambangan Batu Andesit untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener.

Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa), Sudiman
mengatakan bahwa warga tidak akan melepaskan tanahnya untuk pertambangan. Komitmen warga Wadas untuk mengusir pertambangan dari Desa Wadas tidak pernah berubah sampai saat ini, meskipun warga terus mendapatkan intimidasi dan kekerasan dari pemerintah. “Sejak ada rencana tambang di Wadas, warga sepakat untuk menolak. Sikap itu
nggak pernah berubah sampai detik ini. Bagi kami, tambang nggak akan memberi
manfaat apapun ke warga Wadas. Opo gunane oleh milyaran nek bakale mati
kelungsuran watu (apa gunanya dapat milyaran kalau bakal mati kelongsoran batu)”, ungkap Sudiman.

Selain itu, Siswanto, salah satu pimpinan Pemuda Desa Wadas menegaskan bahwa
warga tidak akan menandatangani dokumen pelepasan tanah untuk pertambangan. Komitmen penolakan warga atas rencana pertambangan semakin menguat karena tidak adanya komitmen pemerintah untuk memikirkan keselamatan warga Wadas ke depannya. Beberapa tuntutan warga soal tanggung jawab pemerintah atas keselamatan warga dari ancaman dampak buruk pertambangan, memastikan jarak aman antara pemukiman dengan lokasi galian tambang, membangun jaring pengaman ekonomi warga, dan tuntutan lainnya tidak pernah dibahas secara serius.

Selain itu, pelanggaran HAM Sebaliknya, pemerintah terus mengintimidasi dan
menakut-nakuti warga untuk melepas tanahnya. “Setelah rembug panjang sama semua warga, GEMPADEWA akhirnya memantapkan sikapnya untuk menolak menandatangani dokumen pelepasan tanah untuk tambang. Di kepala pejabat-pejabat itu cuma uang dan menyukseskan pembangunan PSN. Nggak ada niat untuk memikirkan hidup kami kedepannya.

Misalnya saja tuntutan kami soal tanggung jawab keselamatan warga dan jarak aman antara rumah warga dan lokasi galian kalau misal pertambangan tetap dipaksa dilakukan. Udah hampir setahun yang lalu Pak Ganjar dan BBWS-SO janji akan membahas masalah ini secara serius. Tapi ya zonk”.

Sementara itu, Talabudin salah seorang pemuda Wadas menegaskan bahwa
pemuda Wadas akan menjaga setiap jengkal tanah Wadas agar tidak dilakukan pertambangan. Tanah bagi warga Wadas adalah sebuah kehormatan dan harus
dibela mati-matian. “Pokoke Sedhumuk Bathuk Sanyari Bumi Ditohi Pati”, ungkap Talabudin.

Selain itu, Susi dari Wadon Wadas mengatakan bahwa pemerintah harus
bertanggung jawab atas trauma yang dialami oleh warga Wadas, utamanya
perempuan dan anak-anak akibat represifitas yang dilakukan oleh ribuan aparat keamanan pada tahun 2021 dan 2022 lalu. Menurutnya, sampai saat ini warga Wadas masih merasa khawatir kejadian tersebut terulang kembali apabila warga terus menolak pertambangan. Warga Wadas berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar terus
membersamai perjuangan warga Wadas dalam melawan kedzaliman pemerintah yang ingin merampas tanah warga Wadas. (Red)