Membangun Kecerdasan Politik Bangsa

Indonesia dengan sistem demokrasinya sedang mengalami masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga, hanya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yakni tumbuh berkembang secara sehat, normal, baik, positif dan bagus. Kemudian tumbuh merosot secara buruk, cacat, jelek, negatif dan bobrok. Kedua hal tersebut dapat terjadi tegantung mesin-mesin demokrasi yang menjalaninya sebagai bentuk lokomotif bangsa secara politik integritas maupun politik deintegritas.

Melihat sejarah perkembangannya tentu konteks politik dan demokrasi Indonesia memiliki perbedaan situasi, zaman, keadaan, tantangan, isu, hambatan, problematika dan lain sebagianya. Akan tetapi semua dapat dinilai dengan cara point of view yaitu pandangan inti yang mengukur baik buruknya pemimpin di eranya masing-masing, manakah yang lebih baik unsurnya apakah kebijakan positif yg banyak diterima rakyatnya ataukah justru kebijakan negatif yg ditentang rakyatnya sendiri. Pandangan ini tentu harus dikaji lebih mendalam lagi untuk mendapatkan kesimpulan yang empiris, ilmiah, valid secara data yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya.

Politik selalu mengajarkan nilai-nilai kontradiktif yang artinya yang dimunculkan, yang ditampakkan, yang digambarkan serta yang dicitrakan selalu saja nilainya bertolak belakang tidak sesuai dengan hukum positif, norma, aturan, bahkan regulasi. Sehingga yang terjadi adalah justru pembodohan publik yang dikemas secara intelektual dan ilmiah dalam kemasan demokrasi. Padahl para tokoh terdahulu selalu mengajarkan Politik yang menjunjung tinggi nilai integritas, moralitas, spiritualitas, dan intelektualitas yang tinggi. Adapun sisi buruknya jauh lebih sedikit dari sisi baiknya yang menjadikan para pendahulu bangsa lebih dikenal sebagai tokoh bangsa yang berpengaruh baik.

Hari ini dengan situasi Demokrasi kali ini perlu dibimmbing dan dibina dengan gagasan baru, ide baru, ideologi yang sangat dekat pada kesejahteraan rakyat Indonesia yang tergolong sebagai rakyat kecil golongan pribumi yang masih lemah untuk mendapatkan haknya baik itu pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya dan kehidupannya. Tentu situasi demokrasi yang dimaksud adalah bukan hanya sebatas ritual demokrasi dalam hal pemilihan saja dari pilkada, pileg, pilpres baik dari level kota, kabupaten, provinsi sampai nasional. Namun segala unsur dan aspek yabg dijalani selama pemimpin masih dalam periodenya maka disebut situasi demokrasi yang sesuai dengan zamannya, konteksnya dan perkembangannya. Hak tersebut dapat dinilai dari level terbawah sampai level teratas dengan gaya penilaian masing-masing. Sehingga akan diambil dari nilai Rata-ratanya manakah yang terbanyak menilai apakah hasilnya pada postitif ataukah pada negatif.

Membangun kecerdasan politik bangsa ini secara konseptual, retorika, diskusi dan diskursus memang sangat mudah dan telihat memiliki simplikasi untuk dijalankan. Akan tetapi realitas dari kenyataan yang ada di lapangan sangat jauh dan mustahil dapat direalisasikan akibat besarnya aktivitas yang lebih buruk baik dari intimidasi, kecurangan, politik uang, perncitraan, kampanye hitam, manipulasi, intervensi, penyalahgunaan kekuasaan, tekanan politik dan lain sebagainya. Pada akhirnya politik rimba yang nampak secara nyata dan fakta di lapangan dengan siapa yang paling kuat, paling berpengaruh, paling besar kepentingannya, dan paling di atas angin namun kemasannya politik adab atau politik integritas.

Ada banyak nilai-nilai kebangsaan yang bergeser bila dilihat dari masa ke masa akibat dari politik praktis dan politik pragmatis yang sifatnya destruktif terhadap kebangsaan dan jauh dari konstruksi kebangsaan. Apabila praktek dan dinamika politik praktis dan politik pragmatis ini dijalankan dengan ideologi kesejahteraan, ideologi negara dan idelogi kebangsaan maka akan terselamatkan kemurnian bangsanya. Hal ini seolah tak lagi terjadi karena yang terjadi selalu kontroversial, kontradiksi, dan konfrontasi. Akibatnya bukan malah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui politik melainkan mengahuncurkan kehidupan bangsa melalui perilaku politik, aktor politik, realitas politik dan dinamika politik yang rendah integritas melainkan politik yang tinggi imperialitas.

Hal penting sebagai bentuk harapan dan cita masa depan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi etika, adab, moral dan norma ialah dengan adanya integrasi antar elemen, antar anak bangsa, antar institusi, antar rakyat, antar satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada celah untuk saling menghancurkan melainkan saling membangun dan tidak saling membodohi melainkan saling mencerdaskan. Amanat undang-undang semestinya dipegang untuk dijakankan dan diterapkan maupun diimplementasikan secara nyata di langapan bukan hanya sebatas jargon apalagi sampai merevisi yang akhirnya semakin jauh dari kepentingan bangsa melainkan dekat dengan kepentingan kelompok, kepentingan korporasi dan kepentingan individu. Indonesia hanya membutuhkan para pemimpin, para elit poilitk, para elemen bangsa, para pejabat, para aktor kebijakan dan para intelektual maupun kalangan agama yang amanah dan memegang pedoman bangsa serta falsafah bangsa. Dengan begitu membangun indonesia adalah untuk membahagiakan rakyat dan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

MEMBANGUN KECERDASAN POLITIK BANGSA

Oleh : As’ad Bukhari, S.Sos., MA.
(Analis Kajian Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik)

Indonesia dengan sistem demokrasinya sedang mengalami masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga, hanya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yakni tumbuh berkembang secara sehat, normal, baik, positif dan bagus. Kemudian tumbuh merosot secara buruk, cacat, jelek, negatif dan bobrok. Kedua hal tersebut dapat terjadi tegantung mesin-mesin demokrasi yang menjalaninya sebagai bentuk lokomotif bangsa secara politik integritas maupun politik deintegritas.

Melihat sejarah perkembangannya tentu konteks politik dan demokrasi Indonesia memiliki perbedaan situasi, zaman, keadaan, tantangan, isu, hambatan, problematika dan lain sebagianya. Akan tetapi semua dapat dinilai dengan cara point of view yaitu pandangan inti yang mengukur baik buruknya pemimpin di eranya masing-masing, manakah yang lebih baik unsurnya apakah kebijakan positif yg banyak diterima rakyatnya ataukah justru kebijakan negatif yg ditentang rakyatnya sendiri. Pandangan ini tentu harus dikaji lebih mendalam lagi untuk mendapatkan kesimpulan yang empiris, ilmiah, valid secara data yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya.

Politik selalu mengajarkan nilai-nilai kontradiktif yang artinya yang dimunculkan, yang ditampakkan, yang digambarkan serta yang dicitrakan selalu saja nilainya bertolak belakang tidak sesuai dengan hukum positif, norma, aturan, bahkan regulasi. Sehingga yang terjadi adalah justru pembodohan publik yang dikemas secara intelektual dan ilmiah dalam kemasan demokrasi. Padahl para tokoh terdahulu selalu mengajarkan Politik yang menjunjung tinggi nilai integritas, moralitas, spiritualitas, dan intelektualitas yang tinggi. Adapun sisi buruknya jauh lebih sedikit dari sisi baiknya yang menjadikan para pendahulu bangsa lebih dikenal sebagai tokoh bangsa yang berpengaruh baik.

Hari ini dengan situasi Demokrasi kali ini perlu dibimmbing dan dibina dengan gagasan baru, ide baru, ideologi yang sangat dekat pada kesejahteraan rakyat Indonesia yang tergolong sebagai rakyat kecil golongan pribumi yang masih lemah untuk mendapatkan haknya baik itu pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya dan kehidupannya. Tentu situasi demokrasi yang dimaksud adalah bukan hanya sebatas ritual demokrasi dalam hal pemilihan saja dari pilkada, pileg, pilpres baik dari level kota, kabupaten, provinsi sampai nasional. Namun segala unsur dan aspek yabg dijalani selama pemimpin masih dalam periodenya maka disebut situasi demokrasi yang sesuai dengan zamannya, konteksnya dan perkembangannya. Hak tersebut dapat dinilai dari level terbawah sampai level teratas dengan gaya penilaian masing-masing. Sehingga akan diambil dari nilai Rata-ratanya manakah yang terbanyak menilai apakah hasilnya pada postitif ataukah pada negatif.

Membangun kecerdasan politik bangsa ini secara konseptual, retorika, diskusi dan diskursus memang sangat mudah dan telihat memiliki simplikasi untuk dijalankan. Akan tetapi realitas dari kenyataan yang ada di lapangan sangat jauh dan mustahil dapat direalisasikan akibat besarnya aktivitas yang lebih buruk baik dari intimidasi, kecurangan, politik uang, perncitraan, kampanye hitam, manipulasi, intervensi, penyalahgunaan kekuasaan, tekanan politik dan lain sebagainya. Pada akhirnya politik rimba yang nampak secara nyata dan fakta di lapangan dengan siapa yang paling kuat, paling berpengaruh, paling besar kepentingannya, dan paling di atas angin namun kemasannya politik adab atau politik integritas.

Ada banyak nilai-nilai kebangsaan yang bergeser bila dilihat dari masa ke masa akibat dari politik praktis dan politik pragmatis yang sifatnya destruktif terhadap kebangsaan dan jauh dari konstruksi kebangsaan. Apabila praktek dan dinamika politik praktis dan politik pragmatis ini dijalankan dengan ideologi kesejahteraan, ideologi negara dan idelogi kebangsaan maka akan terselamatkan kemurnian bangsanya. Hal ini seolah tak lagi terjadi karena yang terjadi selalu kontroversial, kontradiksi, dan konfrontasi. Akibatnya bukan malah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui politik melainkan mengahuncurkan kehidupan bangsa melalui perilaku politik, aktor politik, realitas politik dan dinamika politik yang rendah integritas melainkan politik yang tinggi imperialitas.

Hal penting sebagai bentuk harapan dan cita masa depan Indonesia sebagai negara demokrasi yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi etika, adab, moral dan norma ialah dengan adanya integrasi antar elemen, antar anak bangsa, antar institusi, antar rakyat, antar satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada celah untuk saling menghancurkan melainkan saling membangun dan tidak saling membodohi melainkan saling mencerdaskan. Amanat undang-undang semestinya dipegang untuk dijakankan dan diterapkan maupun diimplementasikan secara nyata di langapan bukan hanya sebatas jargon apalagi sampai merevisi yang akhirnya semakin jauh dari kepentingan bangsa melainkan dekat dengan kepentingan kelompok, kepentingan korporasi dan kepentingan individu. Indonesia hanya membutuhkan para pemimpin, para elit poilitk, para elemen bangsa, para pejabat, para aktor kebijakan dan para intelektual maupun kalangan agama yang amanah dan memegang pedoman bangsa serta falsafah bangsa. Dengan begitu membangun indonesia adalah untuk membahagiakan rakyat dan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ditulis oleh : As’ad Bukhari, S.Sos., MA.
(Analis Kajian Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik)