Sekum Muhammadiyah: Izin Sholat Idul Fitri 21 April Di Lapangan Pemda Ditolak, Ada Apa Ini?

Sekum Muhammadiyah mempertanyakan perihal permohonan izin penyelenggaraan Sholat Idul Fitri pada 21 April 2023 di Lapangan Mataram, Pekalongan, yang ditolak pemerintah daerah. Muhammadiyah kini mendengar kabar permohonan pelaksanaan salat Id di Lapangan Merdeka, Sukabumi, juga ditolak. “Setelah Kota Pekalongan, sekarang Kota Sukabumi?

Setelah itu mana lagi?” kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengawali pernyataannya dalam keterangan pers, Senin (17/4/2023). Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah menentukan Idul Fitri 1444 H jatuh pada 21 April 2023. Sementara itu, pemerintah masih menunggu sidang hasil isbat yang akan digelar pada 20 April 2023.

Kembali ke pernyataan Mu’ti. Dia menjelaskan pelarangan penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan salat Idul Fitri yang berbeda merupakan ekses dari kebijakan pemerintah tentang awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Menurut Mu’ti, pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur hal-hal yang terkait ibadah mahdlah. “Dalam sistem negara Pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengatur wilayah ibadah mahdlah seperti awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pemerintah sebagai penyelenggara negara justru berkewajiban menjamin kemerdekaan warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya,“ ujar Mu’ti.

Mu’ti menyatakan fasilitas publik seperti lapangan dan fasilitas lainnya merupakan wilayah terbuka yang bisa dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan ketentuan. Pemakaian fasilitas itu, kata Mu’ti, bukan karena perbedaan paham agama dengan pemerintah. “Melaksanakan ibadah Idul Fitri di lapangan adalah keyakinan, bukan kegiatan politik dan makar kepada pemerintah. Pemerintah pusat, seharusnya tidak membiarkan pemerintah daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan melanggar kebebasan berkeyakinan,“ ujar Mu’ti.