Persyarikatan Muhammadiyah tampaknya ingin menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai politik. Hal itu tercermin dalam komposisi struktur Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur periode 2022-2027, yang diumumkan di Aula Mas Mansyur Kantor Muhammadiyah Jatim, Jumat (10/3/2023)
Politisi dari berbagai partai politik masuk dalam struktur LHKP PWM Jawa Timur periode 2022-2027. Mulai dari Politisi Perindo Muhammad Mirdasy yang didapuk menjadi Ketua LHKP PWM Jatim berdampingan dengan Politisi PAN Agung Supriyanto sebagai sekretaris. Kemudian ada Wakil Walikota Blitar Tjutjuk Sunaryo dari Partai Gerindra yang didapuk sebagai wakil ketua. Ada pula Sekretaris DPW PAN Khusnul Aqib, Anggota DPRD Jatim Amar Syaifudin, lalu Ulul Azmi Rizal dari Partai Golkar, Shobikin Amin dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Syamsul dari PDIP dan Suyoto dari Nasdem digandeng masuk dalam struktural.
LHKP PWM Jatim juga memasukan para akademisi dan jurnalis senior Muhammad Ilmam serta lainnya dalam strukturalnya. Hal itu dimaksudkan sebagai penambah gairah dan untuk merawat nalar keilmuan. Wakil Ketua PWM Jatim M. Khoirul Abduh mengatakan, selama ia adalah kader dan memiliki komitmen kuat terhadap Persyarikatan Muhammadiyah, apapun latar belakang partai politiknya boleh masuk dalam struktural LHKP PWM Jatim. “Struktur LHKP PWM Jatim 2022-2027 ini hampir semua partai politik masuk di dalamnya. Ada politisi dari PAN, PDIP, PSI, Perindo, Golkar, Gerindra dan lainnya. Sepertinya minus dari politisi PKB yang saya ajak tidak mau,“ ujarnya.
Lebih lanjut Abduh menekankan, pentingnya setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah bisa didasarkan atau berbasis data. Buka semata berdasarkan statement yang minim data sehingga argumennya mudah untuk dipatahkan. “LHKP PWM Jatim akan melakukan berbagai kajian publik terkait ekonomi, politik dan lainnya. Kita juga bakal melakukan berbagai survey politik menghadapi tahun politik 2024. Kita punya banyak orang kompeten di situ,“ tegasnya.
Struktur LHKP PWM Jatim 2022-2027 nampaknya merubah pendekatan lama dari Persyarikatan, yakni Muhammadiyah menjaga hubungan yang sama dengan semua partai politik, beralih Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik. Hal itu nampaknya pilihan realistis bagi Persyarikatan. Dengan begitu, Muhammadiyah berharap bisa menghadirkan banyak politisi yang negarawan. Meraka bisa berpolitik dengan penuh keadaban, bukan semata-mata transaksional. “Meski Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, tapi Muhammadiyah perlu mendorong kadernya untuk berkiprah di dunia politik. Karena kebijakan pemerintah tidak bisa lepas dari kepentingan politik,“ ujarnya. (Aan/Red)
