PP Muhammadiyah Resmi Tolak RUU HIP

Sikap tegas dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah melalui Ketua Bidang Hukum-HAM, Dr. Trisno Rahardjo, SH, M.Hum. Pernyataan tersebut disampaikan Trisno-nama panggilan Trisno Rahardjo-pada saat diskusi yang diadakan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Bojonegoro, tematik Ditundanya RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). “Muhammadiyah dan ormas Islam berserta majelis ulama secara resmi menolak RUU HIP. Tidak perlu dilakukan lagi pembahasan, untuk itu presiden seharusnya mengirimkan surat tidak perlu melakukan pembahasan RUU HIP dan DPR segera meresponnya,” tandas Trisno Rahardjo, kemarin malam.

Selama ini, tegas Trisno, DPR RI tetap melanjutkan pembahasan-pembahasan RUU HIP. Realitanya hal ini tidak ada tanggapan sama sekali meskipun desakan masyarakat sudah turun ke jalan. Ini membuktikan bahwa umat islam menegakkakn prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dengan menolaknya. Pemerintah saat ini menjawab desakan untuk menghentikan pembahasan RUU HIP hanya melalui media sosial twitter. Seharusnya pemerintah mengirimkan surat ke DPR. “Ini artinya bola diberikan ke DPR sementara pemerintah menunggu. Pemerintah tidak bersikap dengan mengirimkan surat ke DPR atau tidak mengirimkan menterinya dalam pembahaan RUU HIP. Justru jawaban yang tidak resmi maka pembahasan RUU HIP dapat dilanjutkan sewaktu-waktu,” akunya.

Ketua Bidang Hukum-HAM PP Muhammadiyah: Dr. Trisno Rahardjo, SH, M.Hum, menyatakan muhammadiyah sudah berkirim surat menolak RUU HIP.
Menurut Trisno berdasarkan kondisi ini masyarakat harus menunggu 60 hari ke depan sekitar bulan Agustus dapat mengetahui nasib RUU HIP apakah dilanjutkan atau ditolak pembahasannya. Jika pemerintah tidak memberikan jawaban apapun hingga Agustus, maka RUU HIP berhenti. “Ini suatu sikap yang tidak bijak, masyarakat mayoritas umat Islam harus mengawal ini selama Agustus nanti, sementara fraksi-fraksi DPR tidak ada yang mempunyai sikap pasti,” ujarnya.

Bagaimana sikap Muhammadiyah? Dijelaskan Trisno tim yang dibentuk PP Muhammadiyah sedang melakukan proses analisis secara prinsip Muhammadiyah mendorong pemerintah segera untuk mengeluarkan surat kemudian meminta DPR untuk tidak melakukan manuver-manuver membahas RUU HIP karena tidak tepat. Sikap ini juga menjadi arahan PP Muhammadiyah untuk terus mengingatkan pemerintah dan DPR, Muhammadiyah mencoba berdialog dengan presiden maupun DPR. Prinsipnya PP Muhammadiyah sekali lagi menolak RUU HIP. Tidak perlu dilakukan pembahasan lagi. Jika diarahkan untuk memperkuat BPIP sudah ada keppres, jika diarahkan penguatan nilai-nilai sudah ada kepres tentang pendidikan karakter, jika dipermasalahkan GBHN sudah ada RPJM dan RPJP.(sumber: tabloidmatahati.com)