KPK Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

KPK meminta pemerintah untuk meninjau ulang keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, dalam Kajian Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, ditemukan bahwa akar masalah dalam BPJS Kesehatan adalah tata kelola.

KPK menemukan permasalahan terdapat pada tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat. Sehingga mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan. Menaikkan iuran untuk menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan dinilai tidak tepat.

“Akar masalah defisit BPJS disebabkan karena permasalahan inefisiensi dan penyimpangan (fraud), sehingga kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (15/5).Ghufron menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru akan memupus tercapainya tujuan jaminan sosial sebagaimana UU Nomor 40 tahun 2004 bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Menurut dia, keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan. Kenaikan iuran dinilai malah akan membuat peserta BPJS menurun. Sebab, kenaikan terjadi di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun karena pandemi virus corona.

“KPK berpendapat jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan,” kata Ghufron. (JP)