Persyarikatan Muhammadiyah menegaskan pengisian jabatan menteri merupakan prerogatif seorang presiden. Muhammadiyah tidak akan menuntut jabatan menteri kepada presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024.
“Kalau dalam konteks pemerintahan semuanya itu menjadi hak prerogatif presiden, dan kita tidak pernah menuntut, kita tidak pernah mencampuri, kita tidak pernah masuk seperti kekuatan-kekuatan politik,”
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, di sela silaturahmi dan pengajian angkatan muda Muhammadiyah & ‘Aisyiyah serta pembaretan Kokam Cabang Kasihan di kediamannya, Jumat (5/7/2019) malam.
Haedar yakin pemerintah di bawah Presiden Jokowi paham dinamika kehidupan berbangsa. Ia juga yakin Presiden Jokowi mengerti peran sebuah partai politik dan organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan seperti Muhammadiyah.
Kiprah Muhammadiyah, kata Haedar, selama ini lebih banyak berkutat di bidang pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan menyebarkan nilai keagamaan. Orientasi Muhammadiyah adalah memajukan bangsa.
“Dan diksi Muhammadiyah itu Indonesia Berkemajuan, jadi kami konsen betul bahwa pada setiap perjalanan pemerintahan bahkan sebelum Indonesia merdeka itu Muhammadiyah tidak pernah lelah untuk berkiprah,” tegas Haedar.
Haedar kembali menegaskan selama ini Muhammadiyah tidak pernah menuntut kekuasaan kepada pemerintah. Namun pihaknya tidak mempermasalahkan apabila kader terbaik Muhammadiyah diminta untuk mengabdi kepada negara.
“(Apabila pemerintah) menjadikan kader dan anggota Muhammadiyah terbaik (menempati jabatan) di pemerintahan itu hal yang tentu sebagai bentuk dari sikap konstruktif dan positif pemerintah terhadap Muhammadiyah,” pungkas Haedar.(detik)
