Abdul Mu’ti: Hanya NU yang Tidak Lahir dari Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa Muhammadiyah telah banyak melahirkan kader bangsa yang menjadi tokoh penting dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Seperti presiden pertama Indonesia Soekarno, penjahit bendera merah putih Fatmawati, anggota Pandu Hizbul Wathan Jenderal Soedirman, dan tokoh BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo.

“Hanya NU yang tidak dilahirkan oleh Muhammadiyah,” ujar Mu’ti dalam Dialog Peradaban Bangsa, Islam, dan TNI bertajuk “Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya” di DPP PA GMNI di Jakarta (Senin, 22/7/2019). Ucapan Mu’ti disambut tawa para hadirin.

Lebih lanjut menurut Abdul Mu’ti, Indonesia adalah rumah untuk semua golongan dengan menempatkan Pancasila sebagai konsensus yang final. Jika dikaitkan dengan peradaban, kata dia, “tarikannya” terletak pada Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Menurut Mu’ti, Muhammadiyah bertanggung jawab terhadap itu semua.

“Muhammadiyah bertanggung jawab sejak awal Pancasila milik kita bersama. Dalam rumusan Muktamar Muhammadiyah ke 47 Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasy Syahadah,” kata Mu’ti.

“Konsensus segala bangsa harus hadir di dalamnya memberi makna kehadiran kita kemudian memberi kontribusi negara yang sesuai cita-cita bangsa alinea keempat pembukaan UUD 1945 ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,” lanjutnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan bahwa pendiri Budi Utomo, Dr Soetomo mengakui tentang peran pesantren jauh sebelum pemerintahan Hindia Belanda mendirikan sekolah. Menurut Hilmy, pesantren telah menjadi sumber pengetahuan dan mata air ilmu bagi masyarakat.

“Meskipun (NU) berdirinya tahun 26 (1926), tapi pemikiran, gagasan tentang bagaimana bangsa ini insya Allah telah mendahului Muhammadiyah yang berdiri 1912,” kata Sekjen Helmy yang juga disambut tawa peserta dialog.

Selanjutnya Helmy mengatakan, kebijakan seorang pemimpin itu terkait langsung dengan kemaslahatan. Siapa pun jadi pemimpin sepanjang lahirnya kemaslahatan di masyarakat harus didukung.

“Kita semua bersyukur meskipun suasana memanas Jokowi-Prabowo telah menunjukkan kelas kenegarawanannya dengan memberikan pendidikan politik,” ucapnya

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, TNI tidak lahir secara ujug-ujug, melainkan melalui proses panjang. Mantan Panglima TNI itu mengatakan, sebelum disahkan menjadi TNI oleh Bung Karno, para prajurit ikut berjuang melawan penjajah dalam wadah bernama Tentara Rakyat. Sejak awal TNI bersama kalangan nasionalis dan agama bagaikan tiga serangkai yang tidak bisa dipisahkan mengawal berdirinya Republik Indonesia. Peran ini, kata Moeldoko, semakin harmonis hingga sekarang.

“Apakah tiga-tiganya eksis? Tidak perlu diragukan kalau bicara Islam, jelas perjuangan bagian dari iman. Kalau kita lihat kelompok nasionalis, kalau tidak ada nasionalis ambruk. Posisi nasionalis ini bisa bertahan dari tarikan kanan kiri,” tutur Moeldoko.

Pembicara lain Hasto Kristiyanto dari Sekjen PDI Perjuangan memberikan pandangan yang progresif tentang peradaban bangsa. Kalangan nasionalis dikatakannya sangat membutuhkan TNI, NU, Muhammadiyah dan lembaga atau organisasi keagamaan lainya.

“Kami berpendapat akar pembentuk republik ini harus kerjasama yang sinergis sebagaimana yang disampaikan Bung Mu’ti dan Bung Faisal. Dengan demikian, ketika saat ini bicara nama-nama menteri bahwa menjadi menteri bukan ambisi orang per orang,” ungkapnya.

Dialog dibuka secara resmi oleh Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI yang juga ketua umum PA GMNI. “Kami sengaja menghadirkan tiga narasumber tersebut karena dianggap mewakili spektrum kebangsaan dan memiliki kontribusi lahirnya bangsa Indonesia, yakni kalangan nasionalis, Islam dan TNI,” ujar Basarah.(sumber : cerminonline)