Terminologi Pemilu Jurdil : Manjaga Marwah Suara Daulat Rakyat

By : Gan-Gan R.A*

Kerangka dasar konseptual untuk mewujudkan negara hukum salah satu implementasinya adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung, umum, bebas dan rahasia yang diletakkan di atas asas fundamental Pemilu, yakni Jujur dan Adil (Jurdil). Dalam terminologi filsafat Pemilu, Jurdil bukan hanya keyword yang menekankan diksi, tetapi lebih cenderung sebagai Kredo Kedaulatan Rakyat. Penyelenggaraan Pemilu yang mengkhianati asas Jurdil adalah bentuk penistaan terhadap marwah demokrasi dan penyelewenangan kedaulatan rakyat. Berkontestasi politik secara sehat dan bermartabat dalam momentum Pemilu bukan hanya akan menciptakan iklim politik yang kondusif-edukatif, tetapi akan membentuk mainset kenegarawanan bahwa esensi berpolitik adalah perjuangan amanah rakyat dan perjuangan menjaga marwah.

***

Demokrasi dan keadilan dalam konsepsi negara hukum adalah dua elemen vital pada sistem pemerintahan dan lembaga peradilan yang dikonstruksikan ke dalam teks yuridis di bawah naungan peraturan perundang-undangan, di mana kepastian hukum dijamin oleh negara untuk memenuhi dan menjaga rasa keadilan bagi rakyatnya.

Dikaji secara paradigmatik, negara hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan dan menjalankan perintah dan/atau amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan representasi cita-cita besar sekaligus misi utama perjuangan yang dibangun oleh The Founding Fathers ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia untuk terwujudnya konsep rechtstaat dan constitutionalism sebagai pondasi kokoh berdirinya sebuah negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Kerangka dasar konseptual untuk mewujudkan negara hukum salah satu implementasinya adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung, umum, bebas dan rahasia yang diletakkan di atas asas fundamental pemilu, yakni Jujur dan Adil (Jurdil). Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan, ”Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. ” Inilah asas Pemilu yang harus menjadi pedoman penyelenggaraan pemilihan umum yang mengusung semangat kejujuran dan keadilan untuk menjaga suara daulat rakyat dari tangan kotor mafia pesta demokrasi.

Pemilu adalah momentum rakyat untuk berpolitik secara aktif. Politik aktif rakyat dimanifestasikan melalui sikap dan pilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung oleh rakyat.

Demi terwujudnya momentum politik bermartabat, pemilu demokratis yang berkarakter Jujur dan Adil adalah perjuangan sakral bagi lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu untuk melaksanakan dan mengawal secara ketat proses penghitungan suara rakyat agar tidak terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang akan mencederai asas Pemilu Jurdil.

Menjaga marwah Pemilu Jurdil pada hakikatnya menjaga suara daulat rakyat dari segala bentuk kejahatan tindak pidana pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif. Dengan menjaga suara daulat rakyat dari pelanggaran tindak pidana yang terindikasi melakukan rekayasa dan/atau manipulasi suara adalah perjuangan konstitusional. Melawan kecurangan pemilu dan pemilu yang curang merupakan tugas suci bagi penyelenggara dan pengawas pemilu.

Pemilu Jurdil adalah misi besar lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu agar suara daulat rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi tetap terjaga. Pemilu Jurdil sesungguhnya akan melahirkan pemimpin yang bermartabat dan amanah. Pemilu Jurdil akan membentuk sebuah pemerintahan yang bersih dan legitimate, serta terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden dan para anggota DPR, DPD dan DPPRD yang berintegritas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melaksanakan amanat penderitaan rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemililihan Umum, “Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan Penyelenggara Pemilu.”

Pemilu bukan sebatas menyelenggarakan pemungutan suara untuk mendelegasikan daulat rakyat kepada peserta pemilu. Lebih dari itu, Pemilu hakikatnya membangun asas moral dalam politik praktis, menjaga etik dan mengindari taktik serta manuver politik yang pada akhirnya akan menyeret penyelenggara dan pengawas Pemilu dalam kolaborasi pragmatisme syahwat politik kekuasaan untuk berpihak pada kepentingan jangka pendek politisi yang tengah berkontestasi.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si dalam buku Filsafat Pemilu menjelaskan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah faktor penting dalam kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu dalam perspektif Keadilan Bermartabat. DKPP berkiprah pada aspek pengawalan nila-nilai untuk pemurnian kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DKPP berkontribusi menguatkan dalil bahwa Pemilu bermartabat juga bergantung pada kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang bermartabat.

Dalam UU Pemilu dikemukakan bahwa DKPP sebagai bagian dari kelembagaan yang melaksanakan Pemilu telah diperkuat dan diperjelas. Tugas dan fungsi DKPP sudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu tersebut dimaksudkan adalah untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis dan demokratis. Ini berarti menunjukkan indikasi, bahwa masih ada masalah dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 159 ayat 1 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, DKPP memiliki tugas dan wewenang. Disamping Komisi Pemilihan Umum (KPU) UU Pemilu sebagai manifestasi jiwa bangsa (Volksgeist) dalam perspektif Keadilan Bermartabat juga berisi suatu rumusan yang mengatur kelembagaan Penyelenggara Pemilu lainnya, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu bersama dengan KPU dan DKPP telah ditetapkan Undang-Undang merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih angggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Berdasarkan Pasal 101 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu memiliki Tugas, Wewenang dan Kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu terdiri atas Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja masing-masing.

Bawaslu memiliki peran sentral untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Jurdil dan memiliki kewenangan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Salah satu tugas dan kewajiban Bawaslu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran tindak pemilu serta mengeluarkan rekomendasi kepada pihak-pihak yang sudah diatur dalam UU Pemilu. Progresivitas Bawaslu dalam memahami teks UU Pemilu tidak boleh terjebak kepada pemahaman normatif-prosedural, karena keadilan subtantif tidak pernah lahir dari diskursus konservatisme.

Salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana menyampaikan hak-hak demokrasi rakyat. Kegiatan pemilihan umum (general election) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil.

Menyimak pendapat pakar hukum Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si dalam perspektif hukum pemilu yang dimaknai sebagai ‘Filsafat Pemilu’ yang membahas secara detail konstruksi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang pada hakikatnya adalah Filsafat Pemilihan Umum atau Filsafat Hukum, Jurisprudence dan Ilmu Pemilu. Dimana paradigmatik Pemilu adalah menjaga kehormatan suara daulat rakyat yang ditentukan oleh kinerja lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu.

Mempelajari UU Pemilu bukan hanya untuk memahami dan menggambarkannya berbagai bentuk-bentuk perilaku yang terekam sebagai teks peraturan perundang-undangan, tetapi ada hal yang jauh lebih penting yakni untuk dipraktekkan oleh penyelenggara dan pengawas pemilu yang bekerja diatas asas keadilan dan kemanfaatan untuk menjaga eksistensi hak asasi rakyat yang hidup di bawah sistem demokrasi.

Sistem Pemilu, dalam hal ini UU Pemilu, umumnya difahami dengan berangkat dari suatu pemahaman akan suatu unsur yang sangat penting, unsur yang esensial dalam demokrasi; suatu nilai (value/virtue) dalam hukum ketatanegaraan, yaitu asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat pada hakikatnya menunjuk kepada suatu pemegang kuasa. Pemegang kuasa dimaksud adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi di bawah atau menurut hukum. Pemegang kekuasaan yang tertinggi di bawah atau menurut hukum tersebut adalah rakyat.

Oleh sebab itu, terselenggaranya pelaksanaan Pemilu Jurdil dan Bermartabat adalah perwujudan dan deskripsi karateristik suatu bangsa yang berdaulat dalam menentukan pilihan hak politik rakyat secara konstitusional. Segala bentuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang mengotori sakralitas kedaulatan suara rakyat sepatutnya ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 554 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan sanksi, “Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 553, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satupertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan temuan fakta dan data di berbagai tempat dalam setiap momentum penyelenggaraan pemilu, adanya dugaan pelanggaran manipulasi suara yang menguntungkan pihak tertentu di satu sisi berdampak sangat merugikan bagi pihak tertentu di sisi yang lain. Kejahatan manipulasi suara bahkan nyaris menjelma syndrome bagi sebagian peserta pemilu yang tengah berkontestasi politik. Hal ini seringkali terjadi dan dilakukan oleh oknum pihak tertentu yang memiliki kekuatan jaringan dan kekuatan finansial. Asumsi yang berkembang pada akhirnya membentuk opini sesat bahwa untuk menjadi pemenang pemilu, mau tidak mau harus berbuat curang.

Manipulasi suara adalah kejahatan politik mafia demokrasi dalam pemilu. Perbuatan tidak bermartabat yang menghancurkan asas Jurdil dalam pemilu. Jika perbuatan tidak bermartabat tersebut terus-menerus dibiarkan, maka demokrasi kita sesungguhnya tengah berada dalam situasi terancam. Berkontestasi politik secara sehat, bermartabat dan berintegritas akan menciptakan iklim politik yang kondusif dan membentuk mainset bahwa esensi berpolitik adalah perjuangan amanah rakyat dan perjuangan menjaga marwah.

Vox Populi, Vox Deli. Suara Rakyat, Suara Tuhan.

Panglima Polim, Tangerang, Mei-Juni 2019

Gan-Gan R.A, Lawyer & Entrepreneur.