Pilpres : Kontestasi Politik Dalam Diskursus Hegemoni Oligarki

Kekuasaan (kratos) pemerintahan yang bertumpu pada kuasa kapital akan tumbuh menjadi predator politik yang memangsa kepentingan ekonomi dan kedaulatan rakyatnya sendiri. Dalam momentum kontestasi politik, pemilik kuasa kapital memilki peran sentral dalam kancah pertempuran politik praktis di setiap negara yang tengah menggelar perhelatan akbar pesta demokrasi, pemilu.

Pragmatisme politik dan perilaku elit partai yang cenderung ambisius-hedonistik serta budget operasional mesin partai yang ekstra besar, mau tidak mau memaksa para pemimpin elit partai berkompromi dengan kekuatan konglomerasi yang menjadi episentrum dunia ekonomi. Elit politik memerlukan campur tangan otoritas pemegang kuasa kapital  untuk menyuntikkan aliran dana agar partai politik bisa bekerja maksimal menjaring suara pemilih dan  mendongkrak elektabilitas.

Berbeda dengan di Amerika, di Indonesia sistem pembiayaan partai politik tidak sepenuhnya terakomodir secara total oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan inilah salah satu indikator merebaknya “epidemi”  korupsi,  dimana  sistem pemilihan langsung yang diadopsi dari barat telah memperlebar wilayah temaram transaksional politik yang bersifat ambivalensi, hingga berdampak sistematis menciptakan iklim politik yang kontra produktif, tidak berintegritas, menyimpang dari amanat konstitusi dan melegitimasi berbagai bentuk kesepakatan antara pemilik kuasa kapital dengan para elit pucuk pimpinan partai politik. Maka keberpihakan partai politik dalam koalisi ketika kontestasi politik digelar, selalu membuka ruang-ruang gelap negosiasi. Deal-deal tingkat tinggi pun berlangsung di balik layar dengan timbal balik sikap politik demi suplai logistik dan amunisi untuk menggerakkan mesin partai.

Ditataran ini, partai politik telah disihir oleh tenung industri kapitalisme, lalu bermetamorfosis menjadi lantai bursa saham, di mana keputusan partai ditentukan oleh kesepakatan angka. Mahar politik adalah kunci restu  pemimpin partai bagi para kandidat untuk membuka gerbang yang memuluskan jalan menuju panggung pertarungan politik.

Inilah potrem buram yang merekam realitas politik kita saat ini, di mana kepentingan rakyat dimanipulasi melalui dengung jargon-jargon bombastis, dikemas menjadi barang dagangan yang dihadirkan ke dalam etalase komoditas demokrasi liberalisme. Sebuah tradisi klasik dengan wajah yang direduksi menjadi kosmetika marketing ; baliho, baner, kaos, stiker, pamflet, panggung kampanye, iklan di media massa dan logistik para buzzer sosmed yang merajut framming dalam pesta kembang api demokrasi yang bernama kontestasi politik Pilpres. Para politisi pun lebih mirip badut yang digerakkan oleh kekuatan besar pemodal yang memegang tali kendali.

OLIGARKIA
Diadopsi dari bahasa Yunani, Orgarki terdiri dari dua suku kata, Oligio (sekelompok kecil)  dan Arkhein (memerintah). Sosiolog berkebangsaan Jerman yang mengkonstruksikan teori elit dengan deskripsi perilaku politik elit intelektual, Robert Michels, dalam tulisannya yang membedah anatomi oligarki, Iron Law Oligarchies, mendudukan oligarki dalam definisi politis bahwa  subtansi oligarki lebih kepada  aspek sejumlah kecil yang memerintah atau dominasi  elite atas organisasi yang kompleks. Dalam perspektif Robert, organisasi partai merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membuat kemauan kolektif. Setiap organisasi, terutama kepartaian mewakili kekuataan oligarkis yang didasarkan atas basis demokratis. Oligarki muncul sebagai kebutuhan teknis yang mendesak akan kepemimpinan. Fenomena oligarki juga sebagai dampak dari transformasi psikis yang dialami oleh pemimpin-pemimpin partai.

Premis dasar dari oligarki adalah sentralistik kekuasaan kekayaan di tangan individu-individu yang memiliki kerajaan bisnis yang terkonsentrasi pada penguasaan sumber-sumber ekonomi vital dengan cara eksploitasi kekayaan sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh instrumen lembaga usaha negara, namun jatuh kepada kelompok elit kapitalis-liberal dikarenakan para pemenang pertempuran politik diorbitkan oleh para pemilik modal. Dari hegemoni oligarki (yang menyandera kebijakan politik dan ekonomi pemerintah), maka kontestasi politik yang terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal melahirkan penguasa boneka yang kita kenal dengan istilah proxy.

Pada era Yunani kuno, hegemoni oligarki sudah menancapkan pengaruhnya melalui tangan-tangan angkuh borjuisme, kaum Sophis, representasi high class, golongan aristokrat yang memiliki lahan perkebunan/pertanian sangat luas, pemilik pundi-pundi harta yang berlimpah. Kebijakan negara tidak bisa dilepaskan dari bisikan arah oligarkis yang memegang tali kendali keputusan politik yang disepakati kalangan politisi oportunistik. Para filsuf menggugat tradisi politik yang membahayakan kepentingan rakyat dan melakukan kajian terhadap realitas politik yang berakar pada sikap feodalisme. Kekuasaan yang dibangun dan dimanifestasikan dalam organisasi besar negara dengan membuat klasifikasi berdasarkan karakteristik bentuk kekuasaan pemerintahan, menelurkan teori-teori besar yang bersifat paradigmatik.

Aristoteles, filsuf besar yang lahir di Stagira, Cahlcidice, Tharacia Yunani melalui kajian filsafat politik yang sangat inspiratif  telah memberikan kontribusi cukup besar dan menjadi peletak  pondasi pemikiran universal tentang gagasan negara dan pemerintahan sebagai dasar-dasar ilmu politik, karyanya antara lain Nichomachean, Ethics, Rhetoric, Poetics dan La Politica. Aristoteles merupakan salah satu murid yang digembleng Plato, namun pemikiran Aritoteles justru antitesa pemikiran Plato yang bertindak sebagai guru filsafat politiknya. Kekuatan nalar yang mengedepankan rasionalitas menjadi karakteristik pemikiran Aristoteles tentang konsep negara. Aristoteles melahirkan teori pembagian kekuasaan dalam 3 bentuk, Monarkhi (varian Tirani), Aristokrasi (varian Oligarki) dan Polity atau pemerintahan konstitusional. Kelak teori ini dimanifestasikan ke dalam bentuk konseptual pemerintahan modern yang dikembangkan oleh ilmuwan politik dan pakar hukum tata negara.
***
Di tahun 2019 ini, tepatnya tanggal 17 April rakyat Indonesia akan memilih Presiden, anggora parlemen (pusat, provinsi dan daerah) dan DPD. Suhu politik di level elit mulai memanas. Beberapa hari ini, elit partai politik banyak yang diciduk oleh Lembaga Anti Rasuah, KPK. Genderang perang telah ditabuh, KPU telah menetapkan para peserta pemilu. Presidential Threshold 20% menghadirkan 2 tokoh politik yang menjadi rival, pernah bertarung di Pilpres 2014 dan kembali berlaga di Pilpres 2019, Jokowi vs Prabowo.

Para pengamat politik seperti jamur di musim hujan, mereka panen raya diundang menjadi nara sumber di berbagai stasiun TV. Lembaga survei berbondong-bondong menyodorkan proposal dengan angka fantastis kepada para elit kekuasaan dan elit partai untuk mendongkrak elektabilitas yang tidak lagi memakai metodologis ilmiah. Nitizen pun tidak ketinggalan bersikap aktraktif, tumbuh secara tiba-tiba menjelma ilmuwan politik musiman dengan narasi partisan. Media massa mainstream perang opini dan sibuk mendesign framming.
Dibalik hiruk-pikuk dinamika hukum dan politik yang mewarnai pemilu, selalu ada kekuatan besar yang bergerak di belakang layar kekuasaan. Memegang tali kendali, menentukan siapa sesungguhnya yang berhak dan layak untuk dijadikan sebagai pemenang pertempuran politik. Teringat pernyataan Joseph Stalin, “Orang-orang yang memberikan vote (suara) tidak menentukan hasil dari pemilu. Namun orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil dari pemilu.”

Oleh : Gan-Gan R.A (lawyer)