Penanganan Kasus Kematian Siyono Jadi Ujian Bagi Polisi

Jenazah Siyono

Genderang perang melawan terorisme sudah lama ditabuh. Tapi kejahatan yang dikategorikan sebagai extraordinary crime tersebut masih belum bisa dipastikan telah berhasil diatasi sehingga tidak akan terjadi lagi. Ibarat sebuah penyakit yang lama tidak kunjung bisa disembuhkan, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, penyakitnya memang sudah demikian akut dan parah. Kedua, salah diagnosa, salah tindakan, yang intinya karena ketidakprofesionalan sang dokter.

Karena itu, ada yang menilai persoalan terorisme tidak kunjung bisa ditumpas ke akar-akarnya disebabkan alasan kedua. Persoalan ada pada aparat yang bertugas untuk menumpasnya. Bahkan ada sinyalemen sengaja tidak ditumpas atau malah diciptakan untuk kepentingan politik tertentu.

Frasminggi Kamassa dalam Terorisme Kebijakan Kontra Terorisme di Indonesia (2014) setidaknya mengungkap adanya sinyalemem tersebut. Dalam buku yang berasal dari tesis master di Victoria University of Wellington, Selandia Baru tersebut, dia menyebutkan bahwa apabila dicermati, pola yang dilakukan oleh pemerintah dan Polri dalam menangani kasus terorisme dalam rentang periode 2002-2011 menunjukkan pengulangan gaya rezim Orde Bara yang subversif dan tertutup pada masa Ali Moertopo.

Pada masa itu, Kepala Operasi Khusus (Opsus) Ali Moertopo memiliki strategi khusus dalam menangani kelompok radikal dengan tuduhan melakukan subversi. Strategi itu sering disebut ‘tebar, pancing, dan jaring’. Strategi tebar dimaksudkan menebar oknum-oknum agen-agen intelijen hitam untuk menyusup ke gerakan Islam. Kemudian memancing untuk beraksi (radikalisasi), dan terakhir menjaring mereka (ditangkap).

Mantan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) Jenderal (Purn) Soemitro mengkonfirmasi strategi yang dilakukan Ali Moertopo tersebut. Lewat buku Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari sebagaimana dikutip Majalah Tempo (14-20 Oktober 2013) Edisi Khusus Rahasia-Rahasia Ali Moertopo, Soemitro menjelaskan melalui rekayasa diciptakanlah kerusuhan politik sehingga mengesankan umat Islam selalu berhadapan dengan tentara, selalu memberontak, supaya timbul alergi terhadap Islam.

Karena itu, sambung Soemitro menjelaskan, peristiwa Malari, Komando Jihad, kerusuhan Lapangan Banteng dan pembajakan pesawat Garuda Indonesia “Woyla”, pada dasarnya merupakan rekayasa intelijen.

Pihak Polri tentu menepis tudingan demikian. Dari sejumlah pemberitaan yang pernah mencuat, sejumlah kendala dalam menumpas terorisme disebutkan semata karena memang kecanggihan dari pelaku teror dan juga kewenangan Densus 88 yang terbatas. Namun dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang baru disahkan beberapa bulan lalu, sudah memperluas kewenangan Densus 88 hingga bisa melakukan tindakan preventif.

Selain itu pula, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam banyak kesempatan dan juga dalam berbagai tulisannya menjelaskan bahwa pendekatan penanganan terorisme pasca reformasi berbeda dengan yang dilakukan pada masa lalu.

Saat menyampaikan orasi ilmiah “Peran Polri dalam Penanganan Terorisme di Indonesia” saat pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Kepolisian dari PTIK pada 26 Oktober 2017 lalu, dia mengungkapkan Pemerintah masa Orde Lama lebih mengedepankan strategi penggunaan kekuatan militer (military led strategy); pada masa Orde Baru dengan memperkuat intelijen (intelijen led strategy). Sedangkan sejak era Reformasi pemerintah menggunakan strategi penegakan hukum (law enforcement led strategy) dengan Polri sebagai ujung tombaknya.

Dalam artikel lainnya, Strategi Penanganan Insurgensi dan Terorisme di Indonesia (2013), Tito memaparkan penegakan hukum ini juga mengimplementasikan strategic minimum force yang menjadi salah satu prinsip dasar kontra insurgensi. Sebagai alat penegak hukum, setiap penggunaan kekuatan oleh polisi senantiasa dilandaskan pada aturan hukum sehingga penggunaan kekuatan dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak seperti penggunaan kekerasan oleh militer yang seringkali menjadi kontra-produktif karena dilakukan dengan tanpa diskriminasi dan mengundang antipati masyarakat.

Dengan pendekatan penegakan hukum itu juga, pelaku teror diproses secara hukum dan diajukan ke pengadilan dalam sidang terbuka dengan menampilkan ‘game’ adu bukti. Menurut Tito, strategi ini dirasakan cocok dengan lingkungan saat ini yang demokratis dan menekankan perlindungan HAM. Meski dia tidak  menampik pendekatan ini juga masih menyisakan kelemahan dalam memberantas persoalan terorisme.

Publik sangat mendukung penggunaan pendekatan criminal justice system tersebut. Karena bisa menyaksikan langsung proses penanganannya. Sehingga tidak mengundang pertanyaan lagi apalagi kecurigaan. Dan yang tidak kalah penting juga, semua tindakan Densus 88 harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini bisa mencegah potensi pelanggaran HAM yang kerap terjadi pada masa lalu. Dengan demikian, penanganan terorisme diharapkan bisa berhasil. Karena keberhasilan dalam menangani terorisme, salah satunya juga ditentukan bagaimana aparat bisa merebut dukungan dan simpati rakyat (winning heart and mind of the people).

Saat ini publik benar-benar menunggu konsistensi Densus 88 atau Polri akan komitmen dan tekad tersebut. Terutama dengan mencuatnya kembali kasus Siyono. Belum selesainya persoalan kematian Siyono yang terjadi pada Maret 2016 lalu di tangan Densus 88 tersebut menghentakkan kesadaran dan ingatan publik setelah kuasa hukum keluarga almarhum, Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) yang dimotori Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Klaten pada Kamis, 28 Februari 2019 lalu.

Kematian Siyono setelah dijemput Tim Densus dari rumahnya tersebut, ketika itu sangat menyita perhatian publik. Terutama setelah Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah saat itu, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, dan Komnas HAM terjun melakukan advokasi. Pembelaan mereka terhadap keluarga karena adanya sejumlah kejanggalan di balik kematian warga Klaten, yang disebut-sebut terkait kasus terorisme tersebut.

Keterlibatan mereka tidak sia-sia. Mereka berhasil menyingkap berbagai dugaan pelanggaran di sekitar kematian Siyono. Kasus tersebut akhirnya dilaporkan ke Polres Klaten pada 15 Mei 2016.

Ada tiga poin yang dilaporkan, seperti dilansir banyak media. Pertama, dugaan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana penganiayaan. Kedua, dugaan tindak pidana penghalang-halangan penegakan hukum dan otopsi terhadap jenasah almarhum Siyono, yang diduga dilakukan oleh polwan yang menyerahkan dua amplop masing-masing berjumlah Rp 50 juta. Ketiga, dugaan tindak pidana pelanggaran kewajiban dokter terhadap pasien yang diduga dilaksanakan oleh dokter forensik, AW.

Nah, praperadilan ini diajukan karena Polres Klaten diindikasikan telah menghentikan penyidikan kasus tersebut secara diam-diam. Pasalnya, Polres Klaten tidak pernah menjawab surat dari kuasa hukum, bahkan sampai empat kali dilayangkan, terkait permohonan pemberitahuan perkembangan perkara tersebut.

Kasus Siyono ini menjadi ujian bagi Kepolisian khususnya Densus 88. Sejauhmana pembuktian penanganan kasus terorisme semata-mata berlandaskan hukum dan adanya pertanggungjawaban aparat seperti diungkapkan Jenderal Tito, sedang ditunggu masyarakat. Kejelasan penanganan kasus ini akan menjadi alasan bagi masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Densus 88. Kalau tetap gelap, rakyat bisa antipati dan dugaan adanya permainan dalam perkara terorisme tidak menutup kemungkinan mencuat kembali.

Karena itulah, rakyat berterima kasih dan mendukung Muhammadiyah untuk mengawal penanganan kasus kematian Siyono ini. DPR diharapkan juga ikut mengambil peran. Terlebih berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 yang menambah kewenangan Densus, sudah mengamanahkan kepada DPR untuk membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme. Pembentukan Timwas ini diatur dalam pasal 43 J. Kita belum tahu apakah Timwas tersebut sudah dibentuk atau belum. Kalau sudah terbentuk, proses penanganan kasus kematian Siyono ini layak menjadi prioritas untuk diawasi.

Zulhidayat Siregar
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah