Kuasa Hukum Dahnil Minta KPK Ambil Alih Dugaan Korupsi Dana Kemah

Hari ini, Rabu (27/2) Tim Kuasa Hukum Dahnil Anzar Simanjuntak mendatangi KPK untuk mengadukan kasus dugaan korupsi dana kemah Pemuda Islam yang dituduhkan terhadap pengurus PP Pemuda Muhammadiyah Periode 2014-2018.

Tim Kuasa Hukum terdiri dari Prof Denny Indrayana, Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, Gufroni dan Jamil Burhanudin.

Menurut tim kuasa hukum, kasus ini sangat politis karena tuduhan dan pengusutan dugaan korupsi dana kemah hanya menyasar target spesifik yakni Dahnil Anzar Simanjuntak dan institusi Pemuda Muhammadiah yang sangat vokal terhadap pemerintah dan kepolisian dalam kasus Penyerangan Novel Baswedan yang sampai detik ini belum menemukan titi terang.

Kedua, kini semakin mengental seiring dengan makin dekatnya hari pencoblosan suara pemilu pada 17 April 2019. Maka, sebagaimana prinsip penegakan hukum yang jujur. Pelaporan dugaan tindak pidana harus didasari oleh niatan baik (good faith) dan bukan oleh tujuan-tujuan jahat dan menyimpang (malicious purposes).

“Kami belum mengetahui apa yang menjadi dasar polisi atas adanya dugaan kerugian negara dari kegiatan Kemah Pemuda Islam yang dialamatkan kepada Pemuda Muhammadiyah. Karena sampai detik ini, gelar atau ekspose terkait audit investigasi BPK terhadap kegiatan Kemah Pemuda Islam tersebut belum ada, hal tersebut disampaikan langsung oleh BPK diberbagai media”, tegas Nurkholis, salah satu kuasa hukum.

“Maka kami berkesimpulan bahwa pihak kepolisian sudah melakukan malprofesi, ini merupakan laku kesewenang-wenangan yang dipertontonkan oleh aparat penegak hukum secara nyata”, lanjutnya.

Pada tahap awal penyidikan pihak kepolisian menyampaikan kepada PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 bahwa ada penggunaan dana yang begitu besar pada panggung, yaitu sebesar 1 M lebih dan penyidik sudah menelusuri ada ‘markup’ disana. Padahal, terkait persiapan teknis kegiatan tidak menjadi tanggung jawab Pemuda Muhammadiyah karena dana 2 M yang diterima itu diperuntukan pengerahan masa saja.

Persiapan teknis kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam, pengadaan panggung dan lain-lain menjadi tanggung jawab GP Ansor dan Kemenpora dengan alokasi dana 3,5 M. Tetapi anehnya, diberbagai media, pihak kepolisian menyampaikan bahwa tidak ada masalah dalam LPJ GP Ansor dan Kemenpora. Indikasi ini terang bagi kami adanya upaya kriminalisasi.

Penyidikan yang sudah berjalan lebih dari 2 (dua) bulan ini dirasa kurang komperhensif karena hanya melakukan penyidikan secara mendalam terhadap Pemuda Muhammadiyah, disisi lain kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia bersama dengan GP Ansor. Secara sederhana, dalam pemahaman kami apabila terkait kasus korupsi, penyidikan dilakukan harusnya dimulai dari yang mempunyai kebijakan anggaran dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

“Maka dari itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dugaan kriminalisasi dan pengabaian kasus Korupsi sesuangguhnya yang lebih besar berada di tubuh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Maka dari itu, perlu penyidikan independen dari KPK, supaya pengusutan kasus ini lebih komperhensif dan menemukan titik terang”,tutupnya.