Muhammadiyah Ingin Lebih banyak Memberi, bukan Meminta [2]

sambungan part 1

Apakah harus dengan masuk ke partai politik dan menjadi pejabat negara?

Sekali lagi Muhammadiyah tidak hendak merubah dirinya menjadi partai politik, berafiliasi formal, atau menjadi subordinat partai politik. Muhammadiyah akan senantiasa berusaha bersikap netral dan menjadikan dirinya sebagai rumah besar yang mengayomi semua kader yang berbeda-beda partai politik.

Muhammadiyah lebih menekankan politik nilai dan high politicyaitu politik yang menekankan makna, substansi, dan keadaban.

Tanpa harus berkuasa, Muhammadiyah berusaha menjalin komunikasi dan kerjasama dengan siapapun yang diberikan amanah dan kesempatan memegang kekuasaan. Dengan kekuatan jaringan dan sumberdaya, Muhammadiyah berusaha menyampaikan gagasan kemajuan dan cita-cita bangsa melalui lembaga ekalsekutif, legislatif, dan lembaga negara yang syah dalam negara Republik Indonesia.

Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersilaturahim ke Gedung Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Senin (13/08/2018) malam. Tampak Sandi didamping Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan jajaran PP Muhammadiyah sebelum Prabowo tiba di lokasi

Dalam Pilpres 2019, Muhammadiyah mendukung Prabowo-Sandi atau Jokowi-KH Ma’ruf?

Secara kelembagaan, Muhammadiyah tidak terlibat dan tidak hendak melibatkan diri dalam dukung mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang manapun. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan pilihan yang terbaik dengan  pertimbangan rasional dan sesuai dengan hati nurani.

Muhammadiyah juga tidak memberikan penggiringan baik secara langsung atau tidak langsung untuk mendukung pasangan calon tertentu. Kalau terdapat anggota Muhammadiyah yang terlibat, hal itu merupakan sikap pribadi sebagai warga negara Indonesia.

Karena itu fasilitas Muhammadiyah dan amal usahanya tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan kampanye partai politik maupun pilihan presiden dan wakil presiden.

Akan tetapi, Muhammadiyah memberikan panduan agar dalam menentukan mempergunakan pertimbangan ideologis dan strategis dengan menjauhi pertimbangan pragmatis dan berbagai bentuk politik  transaksional. Warga Muhammadiyah hendaknya menjaga ketertiban, keamanan, dan sikap toleransi dan saling menghormati diantara mereka yang berbeda pilihan.

Bagaimana penilaian Muhammadiyah terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi?

Muhammadiyah tidak memiliki penilaian resmi terhadap kepemimpinan Pak Jokowi. Semua warga Muhammadiyah memiliki penilaian subyektif masing-masing.

Yang paling berhak memberikan penilaian adalah partai politik dan lembaga-lembaga politik, terutama partai pengusung. Banyak penilaian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Silakan itu dikaji oleh masyarakat.

Bagaimana penilaian Muhammdiyah terhadap sosok Prabowo?

Muhammadiyah juga tidak memiliki penilaian khusus terhadap Pak Prabowo. Sangat subyektif. Sebagai manusia dan pemimpin tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna.

Walau demikian, sebaiknya kita menilai seseorang dari sisi kelebihannya bukan kekurangan. Kita harus belajar saling menghormati dan memuliakan.

Apa jatah yang diminta Muhammadiyah pada pasangan capres/cawapres yang terpilih nanti?

Muhammadiyah tidak hendak meminta jabatan apapun termasuk menteri-menteri dalam kabinet.  Sebagian masyarakat berpendapat karena banyaknya jumlah sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit maka sangatlah tepat apabila jabatan menteri terkait dipercayakan kepada kader Muhammadiyah.

Sejak dahulu, Muhammadiyah konsisten mendukung reformasi birokrasi dan meritokrasi. Muhammadiyah mendorong agar pemerintahan dan pemerintah berlaku adil dan obyektif tidak sektarian dan komunal. Alan tetapi, apabila terdapat kader Muhammadiyah yang dipercaya menjadi menteri, semuanya merupakan hak prerogratif presiden. Muhammadiyah memberi kesempatan kepada warganya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara serta bekerja secara profesional.

Apa imbauan Muhammadiyah kepada umat dalam tahun politik ini?

Muhammadiyah mengharapkan agar umat Islam dan masyarakat pada umumnya dapat menyukseskan Pemilu 2019, baik pemilihan anggota legislatif. Dalam menentukan hendaknya menghindari dan meninggalkan semua bentuk politik uang, SARA, dan berbagai bentuk politik identitas. Hendaknya saling menghormati dan menjaga ketertiban serta keamanan dan kerukunan.