Muhammadiyah Tolak Politik Uang di Pilkada Kota Serang

Sangpencerah.id – Sebagai ormas Islam, Muhammadiyah mengajak seluruh pengurus, kader, dan keluarga besarnya untuk menolak praktik politik uang dalam ajang Pilkada Kota Serang 2018. Politik uang harus dipandang sebagai upaya pembodohan terhadap masyarakat dan jauh dari spirit Muhammadiyah guna melakukan pencerahan umat.

Demikian disampaikan Ketua PD Muhammadiyah Kota Serang, Hamsin Syarbini dalam kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang 2018 yang digelar KPU Kota Serang di Perguruan Muhammadiyah, Kaujon, Kota Serang, Rabu (7/3/2018).

“Kami meminta pada seluruh warga Muhammadiyah Kota Serang untuk menjadi pemilih yang bertanggung jawab, menjadi pemilih yang cerdas, serta tidak menerima apalagi melakukan praktok politik uang. Kami mendorong seluruh warga untuk bisa menggunakan hak pilih dan tidak menjadi golput atas alasan apapun. Dengan demikian kami berharap, pilkada tahun ini bisa menghasilkan pemimpin yang teladan dan berbakti hanya kepada kepentingan rakyat,” kata Hamsin.

Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut ratusan warga dari berbagai kecamatan serta pengurus organisasi yang bernaung dalam Muhammadiyah seperti Aisyiah, IMM, AMM, dan IPM. Selain Hamsin, didapuk menjadi narasumber adalah Divisi Teknis KPU Provinsi Banten, Syaeful Bahri dan Divisi Teknis KPU Kota Serang, Fierly MM.

Syaeful menegaskan, kampanye anti politik uang selalu digaungkan KPU dalam setiap kesempatan tatap muka bersama masyarakat.

KPU berharap, dua kasus politik uang yang saat Pilkada Banten 2017 silam terjadi, tidak terulang di wilayah manapun yang menggelar pilkada tahun ini.

“Jadi yang memberi dan menerima uang itu sama-sama kena pasal pidana. Ada banyak cara oknum peserta pilkada untuk mempengaruhi kita sebagai pemilih. Contoh konkretnya adalah seorang timses yang datang kepada kyai kemudian memberikan uang dan sembako. Bahasa yang digunakan si timses itu adalah bahwa pemberian itu amanat dari salah seorang kandidat. Dalam perspektif orang banyak, amanat itu wajib disampaikan. Maka terjadilah proses politik uang itu. Ini yang kami harapkan komitmen bersama seluruh warga Muhammadiyah. Agar tolak uangnya, jangan pilih calonnya,” kata Syaeful disambut gemuruh peserta sosialisasi.

Fierly MM menambahkan, masa kampanye ini dibutuhkan peran aktif masyarakat. Masyarakat dipersilakan mengikuti setiap kegiatan kampanye kandidat dengan tetap memperhatikan norma dan aturan.

“Kampanye sudah mulai dilakukan sejak tanggal 15 Februari dan berakhir tanggal 23 Juni mendatang. Warga dipersilakan mengikuti setiap kegiatan kandidat. Jangan lupa catat setiap janji kampanye mereka. Hati-hati jangan pernah menerima uang dari pihak manapun yang terafiliasi dengan kandidat,” kata Fierly seraya berharap Muhammadiyah aktif memberikan masukan positif kepada KPU.

“Sekarang sedang dalam tahap pemutakhiran daftar pemilih. Silakan aktivis Muhammadiyah mengontrol dan meneliti daftar pemilih. Pelototi. Lihat apakah sudah semua warga masuk ke Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau belum. Jika belum catat dan teruskan temuan itu ke KPU atau Panwaslu. Pastikan pula seluruh warga Muhammadiyah telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan atau sudah memiliki Surat Keterangan (Suket), utamanya bagi pemilih pemula. Jangan sampai nanti kehilangan hak pilih. Kami berharap sinergitas Muhammadiyah dan KPU diarahkan untuk menjaga kedaulatan pemilih,” terangnya.

Pada kesempatan itu, KPU membagikan beragam cinderamata kepada peserta sosialisasi. Peserta juga banyak memberikan masukan kepada KPU tentang upaya pencegahan politik uang.(sp/bantennews)