Sangpencerah.id – Dalam acara gerakan nelayan memberikan mandat ke Muhammadiyah di launching website nelayan.org untuk kepentingan menggalang gerakan 1 (satu) juta surat gugatan untuk Presiden Jokowi.
Menurut Nanang Qodir el-Gazali yang juga anggota Divisi Buruh Nelayan MPM PP Muhamamdiyah, katakan gerakan 1 juta surat untuk presiden dari nelayan ini merupakan bentuk gugatan terhadap konstitusi Indonesia sendiri agar selalu melindungi nelayan. Jangan membuat nelayan miskin dan tidak menerbitkan aturan-aturan yang macam-macam itu”. Ungkap Nanang Qodirel-Gazali tadi malam dalam wawancara di tempat acara (6/4/2017)
Begitu juga perwakilan nelayan, seperti Pak Sumariyono ungkapkan “dalam sejarah bangsa ini dan selama saya menjadi nelayan, baru ada menteri yang sangat angkuh dan tak mau diberikan masukan tentang masalah kebijakan yang ia ambil itu salah besar karena tanpa pertimbangan hukum, ekonomi dan sosial”. Terang Yoyo panggilan akrabnya yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)
Bambang Wicaksana dari Nelayan Rembang dan Pati Juwana, menyoroti masalah tuduhan Susi Pudjiastuti terkait gerakan tuntutannya di lindungi broker, bos-bos besar, dan apalah itu yang dia sebut selama ini. Padahal kalau kita mau bicara fair dan clear buat apa kita menuntut kalau nelayan Indonesia itu telah dipenuhi rasa keadilannya”. Tuturnya
Lanjutnya, “kalau Susi sendiri telah memenuhi rasa keadilan rakyat dan nelayan, lalu mana yang dia penuhi, kebijakan apa yang di terbitkan untuk lindungi nelayan?. Kita bukan tidak mau mentaati aturan, kami ini nelayan pesisir dan tidak berkelas seperti Susi”. Tutupnya
Sekali lagi menurut Rusdianto Samawa penutup wawancara kami bahwa “substansi lain yang menjadi capaian kita memberi pemahaman yang baik kepada rakyat, menghimbau kepada pemerintah baik presiden Jokowi maupun menteri KKP RI Susi Pudjiastuti agar segera merevisi atau membatalkan seluruh permen yang dianggap tak cocok dengan nelayan Indonesia. Ungkapnya saat usai pidato di depan Nelayan seluruh Indonesia di Kantot Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Menteng Raya 62 Jakarta Pusat.
lanjutnya, menteri jangan malu evaluasi kebijakan yang salah sebelum banyak hal yang melanggar hukum. Ayo perbaiki, jangan ngeyel dan perhatikan nelayan sepenuhnya. Program relokasi juga tak nampak bagus, tender pengadaan kapal di KKP, serta termasuk penyajian data update seluruh potensi laut, ikan, udang dan lainnya, agar jangan memakai data-data 2014 – 2015 atau 2016. Walaupun merujuk tidak masalah, tapi harus update tahun 2017″. Terangnya dengan jelas di sela – sela acara.
Lanjutnya lagi, coba hitung nilai tukar nelayan sendiri tahun 2017 saja menurut BPS menunjukkan bukan karena kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tetapi karena masyarakat sendiri secara umum beralih ke ikan teri dan tongkol karena murah. Hal seperti ini di KKP RI harus update terus”. Tutupnya.(sp/red)
