Tanggapi Jokowi , PP Muhammadiyah “Agama dan Politik Tidak Bisa Dipisahkan”

sangpencerah.id – Agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak awal agama telah bersinggungan dengan urusan negara, kata Ketua Umum PP MUhammadiyah, Haedar Nashir.

“Dalam konteks Indonesia memang tidak bisa dipisahkan,” kata Haedar usai meresmikan Gedung Baru Unit 3 SMK Muhammadiyah Imogiri, Yogyakarta, seperti dikutip dari Suara Muhammadiyah.

Saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa antara agama dan politik harus dipisahkan.

Haedar mengatakan, hubungan antara agama dan politik terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan kalimat ‘berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa’. Selain itu, sila pertama Pancasila dengan tegas menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian juga pasal 29 UUD 1945 yang membahas masalah keagamaan.

“Jika dilihat dari konteks itu maka agama tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan negara,” ujar Haedar.

Menurut Haedar, yang perlu diatur adalah dimensi struktural negara dalam mengatur urusan agama. “Perlu ada kejelasan dari negara dalam konteks politik dan agama, mana urusan politik yang tidak perlu diatur agama, dan mana urusan agama yang tidak perlu diatur politik,” kata Haedar.

“Itu kan soal pembagian saja. Moralitas agama itu harus menjiwai seluruh kehidupan bangsa, karena tidak ada bangsa yang bebas dari kulturnya, kultur Indonesia itu sejak dulu kultur agama, religius apapun agamanya,” tambahnya.

Nilai-nilai moralitas agama, kata Haedar, harus menjiwai seluruh lingkup kehidupan kebangsaan, apa pun itu agamanya. “Karena tidak ada bangsa yang bebas dari kulturnya, kultur Indonesia sejak dulu yaitu kultur agama,” ujar Haedar.

Dia menyarankan agar presiden berdialog dengan para tokoh agama dan tokoh bangsa untuk menemukan formulasi yang tepat dalam memposisikan agama.
Ketika agama bisa diposisikan secara tepat dalam konteks kebangsaan, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik, maka tidak akan menjadi kontroversi. “Kami juga ingin bahwa pandangan tentang posisi dan fungsi agama itu dilihat dengan cakrawala yang luas, tapi juga kekuatan-kekuaran agama perlu lebih moderat,” kata Haedar.

Hal itu dikarenakan ada dimensi agama yang tidak bisa sepenuhnya sebangun dengan urusan-urusan ekonomi, politik dan kehidupan secara keseluruhan. Namun spirit universalitas agama bisa digunakan untuk membimbing moral.(rm/sp)