Pemuda Muhammadiyah : Holding BUMN Lemah Secara Hukum dan Ekonomi

Faisal, Ketua Bidang Hukum PP Pemuda Muhammadiyah

Sangpencerah.id – Madrasah Anti Korupsi menyelenggarakan diskusi Rente BUMN Ada Apa Holding BUMN di kantor PP Muhammadiyah. Diskusi ini menjadi menarik di tengah rencana Pemerintah berencana melakukan holding BUMN. Narasumber dalam diskusi ini menghadirkan Faisal Basri (pengamat ekonomi), Aryo Djojohadikusumo (DPR RI) dan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, Faisal.

Faisal Basri menuturkan, rencana holding BUMN hanya akal bulus sekelompok pemburu rente di pemerintah yang ingin agar pemindahan aset BUMN tidak melalui mekanisme pembahasan di DPR. Bahkan Holding BUMN adalah rencana yang jahat dan berbahaya,” kata Faisal Basri dalam diskusi “Rente BUMN, Ada Apa dengan Holding BUMN” Jakarta, Senin, (13/2).

Bahkan lanjut Faisal Basri menegaskan, motif dari holding BUMN adalah agar tindakan aktivitas holding BUMN tanpa seizin DPR. PP 72/2016 adalah pintu masuk menghilangkan peran check and balances DPR terhadap korporasi negara.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyimpulkan rencana holding BUMN kejar ambisi tapi tabrak konstitusi, bahkan melampaui dan menabrak UU BUMN.

Lebih dari itu peraturan pemerintah ini juga dinilai justru melemahkan bahkan melampaui peraturan pemerintah No. 44 tahun 2005 tersebut. Padahal sudah jelas yang dimaksud dengan ‘para pihak’ penyertaan modal negera pada pasal 4 ayat 6 PP 44 tahun 2005 tersebut adalah Negara kepada BUMN.

“Laah kok bisanya di PP 72/2016 itu disisipkan pasal 2A, para pihaknya adalah BUMN ke BUMN. Jadi logika konstruksi hukumnya dari kementerian dan pemerintah ini tidak nyambung,” imbuh Faisal, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum.

Lebih lanjut Faisal mengatakan PP 72 tahun 2016 yang tidak sejalan dengan PP 44 tahun 2005 tersebut akhirnya melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih PP 72 itu juga hadir di tengah-tengah perubahan paket reformasi hukum kedua yang salah satunya adalah melakukan konsistensi peraturan perundang-undangan. Lantas dimana konsistensi antara PP 72 dengan PP 44.

“Peraturan perundang-undangan yang mubazir, yang saling tabrak itu jelas tidak sinkron. Lha ini bukti PP 72 ini melemahkan PP 44, melemahkan undang-undangn BUMN pasal 4 ayat 6, berarti kan tidak konsisten. Jadi sistematika berfikir pemerintah untuk mengeluarkan pijakan hukumnya itu tidak jelas,” pungkasnya.

Di sisi lain, PP 72 ini juga dinilai mengejar ambisi yang sekaligus menabrak konstitusi. Padahal jika dicermati dengan seksama PP 44 dirancang dengan sangat detail yang berusaha tidak bertabrakan dengan undang-undang sebelumnya seperti undang-undang keuangan Negara, undang-undang BUMN dan undang-undang perseroan terbatas.

“Rencanan bu Rini ini, ambisinya gede tapi nabrak konstitusi. Konstitusi yang mana yang ditabrak, pasal 23 (UUD 1945). Bahwa semua keuangan negara, semua kekayaan negara itu harus dilalui dengan mekanisme APBN,” punkas Faisal.

Maka kedepan langkah yang akan ditempuh adalah Judicial Review, Faisal menilai hal itu sangat memungkinkan. Alasan logisnya sederhana, karena bangunan konstruksi hukum kebijakan ini (PP 72 tahun 2016) lemah. (sp/red)