Tokoh Muhammadiyah Inilah Aktor Utama Dibalik Hari Patriotik, 23 Januari

SangPencerah.id-Diantara sekian banyak Pahlawan Nasional, tersebutlah nama Nani Wartabone. Dia lahir 30 Januari 1907. Ayahnya bernama Zakaria Watabone, seorang aparat yang bekerja untuk Pemerintah Hindia Belanda.

Meski sang ayah bekerja untuk Belanda, Nani memiliki pandangan berbeda pada penjajah. Ia tak betah bersekolah. Menurut Nani, guru-gurunya berkebangsaan Belanda terlalu mengagung-agungkan Barat dan merendahkan bangsa Indonesia.

Nani mulai aktif memperjuangkan Indonesia sejak bersekolah di Surabaya. Dia kemudian mendirikan organisasi Jong Gorontalo di Surabaya. Pada tahun 1928, dia kembali ke Gorontalo dan membentuk perkumpulan tani (hulanga).

Dia menanamkan rasa kebangsaan kepada para anggota hulanga. Dia juga mendirikan cabang PNI dan Partindo. Setelah kedua organisasi itu dibubarkan, Nani aktif di Muhammadiyah.

Ketika mendengar Jepang menduduki Manado, Nani pun bersiap-siap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sementara,  orang-orang Belanda di Gorontalo ketakutan terhadap kedatangan Jepang itu dan bersiap pergi dengan terlebih dahulu melakukan bumi hangus.

Pada 22 Januari 1942, Belanda membakar kapal motor Kalio dan gudang kopra di pelabuhan. Mengetahui hal ini, Nani menyiapkan senjata dan para pemuda.

Keesokan paginya, 23 Januari 1942, pasukan yang dipimpin Nani berangkat dari Suwawa menuju Gorontalo. Sepanjang perjalanan, banyak rakyat bergabung. Pukul 09.00, semua pejabat Belanda di Gorontalo berhasil ditangkap.

Setelah itu, Nani memimpin rakyat menurunkan bendera Belanda dan mengibarkan bendera Merah Putih yang diiringi lagu Indonesia Raya.

Nani kemudian berpidato. “Pada hari ini, 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajahan bangsa mana pun juga. Bendera kita adalah Merah Putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya, pemerintahan Belanda telah diambil alih oleh pemerintahan nasional.”

Kini, peristiwa itu dikenal juga sebagai Hari Patriotik.

Kembali ke hari bersejarah itu, sore harinya Nani memimpin rapat pembentukan Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo (PPPG) yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat (BPR) dan dia dipilih sebagai ketuanya.

Empat hari kemudian, Nani memobilisasi rakyat dalam sebuah rapat raksasa di Tanah Lapang Besar Gorontalo. Tujuannya, mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu dengan risiko apa pun.

Pada 26 Februari 1942, sebuah kapal perang Jepang yang bertolak dari Manado berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Nani menyambut baik tentara Jepang ini dengan harapan kehadiran mereka menolong PPPG. Ternyata sebaliknya, Jepang melarang pengibaran bendera Merah Putih dan menuntut warga Gorontalo tunduk pada mereka.

Nani menolak permintaan ini. Tetapi, karena tidak kuasa melawan Jepang, ia kemudian memutuskan meninggalkan Kota Gorontalo dan kembali ke kampung kelahirannya, Suwawa, tanpa ada penyerahan kedaulatan.

Di Suwawa, Nani mulai hidup sederhana dengan bertani. Rakyat yang berpihak kepada Nani akhirnya melakukan mogok massal. Akibatnya, Gorontalo bagaikan kota mati. Melihat situasi ini, Jepang melalui kaki tangannya melancarkan fitnah bahwa Nani sedang menghasut rakyat berontak kepada Jepang.

Akibatnya, Nani ditangkap pada 30 Desember 1943 dan dibawa ke Manado. Nani dilepaskan Jepang pada 6 Juni 1945, saat tanda-tanda kekalahan Jepang dari Sekutu mulai tampak.

Setelah menyerah kepada Sekutu, Jepang masih tetap menghormati Nani sebagai pemimpin rakyat Gorontalo. Ini terbukti dengan penyerahan pemerintahan Gorontalo dari Jepang kepada Nani pada 16 Agustus 1945. Sejak hari itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar di bumi Gorontalo.

Keesokan harinya, di Jakarta, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Nani dan rakyat Gorontalo baru mengetahui berita proklamasi itu pada 28 Agustus 1945.

Pada 1 September 1945, Nani membentuk Dewan Nasional di Gorontalo sebagai badan legislatif untuk mendampingi kepala pemerintahan.

Namun, keadaan ini tidak berlangsung lama karena Sekutu masuk. Belanda yang membonceng Sekutu ketika itu menganggap Nani ancaman serius bagi niat mereka untuk kembali menjajah Indonesia, khususnya Gorontalo.

Siasat pun diatur Belanda. Mereka berpura-pura mengundang Nani berunding pada 30 November 1945 di sebuah kapal perang Sekutu yang berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Nani bersedia. Tapi, dia malah ditawan Belanda dan langsung dibawa ke Manado.

Di hadapan Pengadilan Militer Belanda di Manado, Nani dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun karena dianggap makar pada tanggal 23 Januari 1942.

Dari penjara di Manado, Nani dibawa ke Morotai, dan dipindahkan ke penjara Cipinang di Jakarta pada Desember 1946. Dia dibebaskan pada 23 Desember 1949 setelah persetujuan Konferensi Meja Bundar.

Tanggal 2 Februari 1950, Nani kembali menginjakkan kakinya di Gorontalo. Rakyat kemudian membaiatnya untuk menjadi kepala pemerintahan kembali.

Namun, Nani menentang bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang ada pada saat itu. Menurutnya, RIS pemerintahan boneka yang diinginkan Belanda agar Indonesia tetap terpecah dan mudah dikuasai lagi.

Nani kembali menggerakkan rakyat Gorontalo dalam sebuah rapat raksasa pada 6 April 1950. Tujuannya, menolak RIS dan bergabung dengan NKRI. Peristiwa ini menandakan bahwa Gorontalo adalah wilayah Indonesia pertama yang menyatakan menolak RIS.

Singkat cerita, Nani kemudian memilih tinggal di desanya, Suwawa. Namun, ketenangan hidup Nani sebagai petani kembali terusik, ketika PRRI/Permesta mengambil alih kekuasaan di Gorontalo setelah Letkol Ventje Sumual dan kawan-kawannya memproklamasikan pemerintahan PRRI/Permesta di Manado pada Maret 1957.

Jiwa patriotisme Nani kembali bergejolak. la memimpin massa rakyat dan pemuda untuk merebut kembali kekuasaan PRRI/Permesta di Gorontalo dan mengembalikannya ke pemerintahan pusat di Jakarta.

Namun, pasukan Nani masih kalah kuat dengan pasukan pemberontak. Karena itu, ia bersama keluarga dan pasukannya terpaksa masuk keluar hutan sekadar menghindar dari sergapan tentara pemberontak. Saat bergerilya inilah, pasukan Nani Wartabone digelari “Pasukan Rimba”.

Pasukan Rimba terdiri dari Angkatan Perang dan Kepolisian  serta bantuan dari rakyat yang juga aktif dalam gerilya. Selama tiga bulan mereka bergerilya sampai datangnya bantuan dari Pusat pada Mei 1958. Pada bulan itu pula kekuasaan Permesta di Gorontalo berakhir.

Setelah PRRI/Permesta dikalahkan di Gorontalo, Nani kembali dipercaya memangku jabatan-jabatan penting seperti Residen Sulawesi Utara di Gorontalo, lalu anggota DPRGR sebagai utusan golongan tani.

Seusai peristiwa G30S tahun 1965, Nani kembali berdiri di barisan depan rakyat Gorontalo guna mengikis habis akar-akar komunisme di wilayah itu.

Nani meninggal dunia bersamaan denganberkumandangnya azan Salat Jumat pada tanggal 3 Januari 1986 di Suwawa, Gorontalo.

Pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Nani Wartabone. Dia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 085/TK/Tahun 2003 tertanggal 6 November 2003.