Pemuda Muhammadiyah : Ada Unsur Pemufakatan Jahat pada UU Tax Amnesty

Sangpencerah.id – Pada konferensi pers kemarin (31/8), Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengindikasikan adanya pemufakatan jahat di dalam Undang-Undang Tax Amnesty (pengampunan pajak).

“Basecamp penyusunan UU ini oleh pemerintah tidak jelas. Kita lihat kok ada permufakatan jahat terkait dengan perumusan UU ini,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

 

Bahkan Dahnil menjelaskan UU tersebut diajukan bersamaan dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sejak awal UU ini kan sebenarnya diajukan bersaman dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kita ketahui secara terbuka kemudian UU ini seolah-olah menjadi barter,” tegas aktifis anti korupsi tersebut.

Menurutnya, awal mula perumusan Undang-Undang Tax Amnesty diperuntukkan untuk mengampuni koruptor yang kemudian saat ini hanya diubah tata bahasanya saja. “Karena awalnya Undang-Undang ini untuk pengampuman para koruptor kemudian bahasanya hanya diubah menjadi Tax Amnesty,” katanya.

Di sisi lain, yang terjadi pada Tax Amnesty tidak sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden, namun sebaliknya yang dikejar-kejar sekarang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Pak Jokowi sepertinya tidak mengetahui operasional di lapangan. Beliau tidak melihat secara detail kebijakan yang dibuatnya dan tidak memantau secara detail, hal ini penting sekali bagi Presiden mengecek kembali operasionalistik UU Tax Amnesty dilapangan,” jelas dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tersebut. (sp/arh)