Berikut ini Bukti dan Fakta Kepemilikan Rumah Sakit Islam Purwokerto

RSIP Milik Muhammadiyah

Untuk mengetahui bagaimana sejarah, kronologi, bukti, dan fakta kepemilikan RSIP dapat dilihat pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang PUTUSAN Nomor: 54/Pdt.G/2015/PN Pwt. romawi II. DALAM REKONVENSI (hlm. 15) yang dikutip sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat Konvensi (Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto,-red) menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi (dr. Hj. Suarti Djojosubroto Amongpradja,-red) menjadi Tergugat Rekonvensi.

1.Bahwa pada awalnya PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH BANYUMAS bermaksud mendirikan sebuah Rumah Sakit Islam yang dibina dan diselenggarakan oleh sebuah Yayasan. Berdasarkan Rapat PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH BANYUMAS tanggal 23 Februari 1983, kemudian PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH BANYUMAS menerbitkan SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH Nomor A-1/002/1983 tanggal 23 Februari 1983 yang memutuskan:

a. Berdirinya RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO di wilayah Kota Administratif Purwokerto.

b. Menunjuk Badan Pendiri YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO.

c. Yayasan yang didirikan oleh Badan Pendiri tersebut BERAFILIASI DAN MENSUBORDINASIKAN ORGANISASINYA DENGAN MUHAMMADIYAH.

d. Yayasan dan Rumah Sakit Islam yang didirikan termaksud diselenggarakan dengan segala aturan dan keentuan yang sesuai dengan ajaran Islam dan LOYAL KEPADA MUHAMMADIYAH.

2. BAHWA KEMUDIAN Badan Pendiri mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan yang bernama YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO (Penggugat Rekonvensi) dengan Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris Soetardjo Soemoatmodjo yang tertuang dalam Akta Nomor: 34 tanggal 22 Maret 1983 Tentang Yayasan, dimana dalam Anggaran Dasar Penggugat Rekonvensi menentukan antara lain:

a. Maksud dan Tujuan Yayasan ini, ialah melakukan amal usaha di bidang kesehatan dan amal usaha lain yang berhubungan dengan kesehatan, sebagai ikhsan kepada kemanusiaan dan ikut serta membantu usaha pemerintah dalam bidang kesehatan (Pasal 4 Akta Nomor: 34 tanggal 22 Maret 1983 Tentang Yayasan).

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan akan melakukan usaha-usaha yang sah yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan, dengan mengindahkan tata susila, ketertiban umum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain mendirikan Rumah Sakit Islam di Purwokerto (Pasal 5 Akta Nomor : 34 tanggal 22 Maret 1983 Tentang Yayasan).

c. Anggota-anggota Badan Pendiri Yayasan tersebut MENJAMIN ADANYA AFILIASI ANTARA YAYASAN DAN ORGANISASI MUHAMMADIYAH DAERAH BANYUMAS (pasal 12 huruf d Akta Nomor: 34 tanggal 22 Maret 1983 Tentang Yayasan).

3. Surat Keputusan PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH BANYUMAS Nomor A-1/002/1983 tanggal 23 Februari sebagaimana tersebut dalam posita angka 1, ditindaklanjuti oleh PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR: 06/PP/1985 Tentang Pengesahan Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto berafiliasi dalam Muhammadiyah tanggal 23 Maret 1985 yang memutuskan:

a. Mengesahkan kedudukan YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO sebagai Badan Hukum yang berafiliasi dalam Muhammadiyah dengan ketentuan antara lain:

1)Badan Pendiri YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO dalam mengelola yayasannya harus tunduk kepada ketentuan peraturan Organisasi Muhammadiyah, dan mentaati garis kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

2)Badan Pendiri Yayasan supaya memberikan landasan dan pegangan agar Yayasan dalam melaksanakan kegiatan dan menjalankan amal usahanya tetap berlandaskan ajaran Islam menurut faham dan keyakinan Muhammadiyah.

b. Menunjuk PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH BANYUMAS untuk mewakili dan menjalankan tugas kewajiban Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO, khususnya untuk MENGAWASI agar segala ketentuan tersebut di atas dapat terlaksana dan BERKEWAJIBAN MEMBERIKAN LAPORAN kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada setiap akhir tahun, dan sewaktu-waktu diminta oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi kemudian membangun dan melakukan kegiatan operasional Rumah Sakit Islam Purwokerto sebagai amal usaha Penggugat Rekonvensi dengan dasar perizinan sebagai berikut:

a. Surat Izin Sementara Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Nomor 002/KANWIL/RS/VI/87 tanggal 9 Juni 1987.

b. Surat Izin Sementara Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah Nomor: 003/KANWIL/RSU/I/89 tanggal 31 Januari 1989.

c. Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: YM.02.04.3.5.3829 tanggal 29 Agustus 1995.

d. Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: YM.02.04.3.5.1755 tanggal 5 Agustus 2004.

e. Surat Ijin Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 03.05/1/976/2011 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Islam Purwokerto tanggal 14 April 2011 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Nomor: 445/057/SK/X/2011 Tentang Ijin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Islam Purwokerto tanggal 30 Oktober 2011.

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi ditunjuk dan diangkat oleh Penggugat Rekonvensi sebagai pelaksana kegiatan amal usaha Penggugat Rekonvensi sebagai Direktur Rumah Sakit Islam Purwokerto yaitu:

a. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto Nomor: 00688/001 1/BP/7-1986 tanggal 27 Juli 1986.

b. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Purwokerto Nomor: 490/001/Sekr/7-1991 tanggal 30 Juli 1991.

6. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat Rekonvensi telah membeli sebidang tanah untuk membangun Rumah Sakit Islam Purwokerto yaitu sebidang tanah Hak Milik Nomor 409 seluas 2.380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) menurut Surat Ukur Sementara tanggal 9 April 1987 Nomor 3520/1987, berupa tanah pekarangan kosong, terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

7. Bahwa pada saat pembelian tanah tersebut tahun 1994, Penggugat Rekonvensi bukan merupakansuatu Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, maka atas persetujuan Tergugat Rekonvensi pembelian sebidang tanah hak milik tersebut, diatasnamakan Tergugat Rekonvensi.

8. Bahwa pembelian tanah oleh Penggugat Rekonvensi yang diatasnamakan Tergugat Rekonvensi dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 526/PWT/XJ1994 tanggal 21 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mohammad Turman, S.H.

9. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat Rekonvensi, maka pada hari dan tanggal yang sama dan di hadapan pejabat umum yang sama, Tergugat Rekonvensi membuat Akta Pernyataan notariil yaitu pada TANGGAL 21 OKTOBER 1994 TERGUGAT REKONVENSI DENGAN PERSETUJUAN SUAMINYA BERNAMA DOKTER IBNOE IBRAHIM DJOJOSOEBROTO MEMBUAT DAN MENANDATANGANI AKTA PERNYATAAN NOMOR: 54 yang dibuat di hadapan Notaris Mohammad Turman, S.H., di mana pernyataan notariil tersebut berisi:

a. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 409 seluas 2.380 M2 (duaribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) menurut Surat Ukur Sementara tanggal 9 April 1987 Nomor: 3520/1987, berupa tanah pekarangan kosong, terletak di:

Proponsi                : Jawa Tengah

Kabupaten             : Banyumas

Kecamatan            : Purwokerto Barat

Kelurahan              : Rejasari

tertulis atas nama: UMBINI isteri Doktorandus Haji SABIRIN, berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 409, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Pemerintah Daerah Tingkat H Banyumas di Purwokerto pada tanggal 30 Juli 1987, demikian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 21 Oktober 1994 Nomor: 526/PWT/X/1 994, dan saat ini sedang dalam proses balik nama dari Nyonya UMBINI isteri Doktorandus Haji SABIRIN ke atas nama Nyonya Dokter Hajjah SUARTI DJOJOSOEBROTO AMONGPRADJA, Master Public Health (Tergugat Rekonvensi), di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas di Purwokerto, adalah milik YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO (Penggugat Rekonvensi).

b. Tergugat Rekonvensi habya sebagai orang yang nantinya namanya ditulis dalam sertipikat tersebut di atas, akan tetapi tidak mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut.

c. Pernyataan ini dibuat untuk melindungi kepentingan dan hak-hak YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PURWOKERTO (Penggugat Rekonvensi) sebagai PEMBELI dan sebagai yang berhak atas tanah tersebut.

10. Bahwa setelah dibaliknamakan (levering), tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 409 tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas diganti menjadi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 588, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 13 Januari 1995 Nomor: 136/1995 seluas 2,380 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Tergugat Rekonvensi yang terletak Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaen Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara             : Tanah milik Penggugat Rekonvensi

Sebelah Timur             : Selokan (Saluran Air)

Sebelah Selatan          : Tanah milik Penggugat Rekonvensi

Sebelah Barat             : Jalan H. Masyhuri

Untuk selanjutnya disebut sebagai: OBYEK SENGKETA

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 16 2011 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan, status Penggugat Rekonvensi berubah menjadi badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusian, yang tidak mempunyai anggota serta memiliki kekayaan dapat berupa uang dan/atau barang dan/atau kekeyaan lain. Untuk itu guna memenuhi ketentuan perundang-undangan tersebut, Penggugat Rekonvensi melakukan penyesuain Anggaran Dasar Yayasan melalui Akta Pendirian Yayasan Rimah Sakit Islam Purwokerto Nomor: 17 tanggal 9 Februari 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Imarotun Noor Hayati, S.E.

12. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi sebagai badan hukum yang dapat memiliki hak kepemilikan atas tanah, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan hak kepemilikan atas obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah.

13. Bahwa atas permintaan pengalihan hak kepemilikan atas obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mau mengalihkan obyek sengketa dan mengingkari Akta Pernyataan Nomor 54 tanggal 21 Oktober 1994 sebagaimana tersebut dalam posita 9, dan Tergugat Rekonvensi mengaku secara sepihak sebagai pemilik obyek sengketa dengan cara mengajukan gugatan kepemilikan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Purwokerto.

14. Bahwa selain itu, selama proses pemeriksaan sengketa di persidangan, tergugat Rekonvensi membuat opini secara terbuka (pers release) di hadapan umum baik media cetak maupun elektronik dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan substansi pokok perkara gugatan kepemilikan obyek sengketa bahkan sudah menimbulkan konflik sosial dan SARA antara lain:

a. Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pendirian Rumah Sakit Islam Purwokerto tersebut merupakan milik publik, bukan milik satu golongan.

b. Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Rumah Sakit Islam Purwokerto dibangun oleh masyarakt Banyumas secara umum dan bukan milik golongan tertentu.

c. Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa terkait afiliasi dengan Muhammadiyah, afiliasi itu hanya sebatas untuk bimbingan rohani atau spiritual karena sebagian pengurus di yayasan dan karyawan, merupakan kader ormas tertentu.

d. Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Yarsi (Penggugat Rekonvensi) dibubarkan dan dibuat Yayasan baru yang independen.

e. Tergugat Rekonvensi membuat rekaman video dan mengunggah di media sosial tujuan supaya tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang berisi pembentukan opini publik yang memprovokasi masyarakat untuk memancing benturan dan konflik antar ormas Islam (SARA). Rekaman video tersebut diunggah dengan data-data sebagai berikut:

Judul          : save RSI purwokerto – YouTube

Diunggah   : Published on Nov 20, 2015

awal pendirian di tahun 1983, berawal dari sumbangan warga Banyumas melalui (YARSI) kini Rumah Sakit Islam Purwokerto diakuisisi oleh PDM Muhammadiyah Kab. Banyumas. lalu apa reaksi Umat Islam Banyumas.

15. Bahwa atas perbuatan tergugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi yaitu:

a. Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau mengalihkan hak kepemilikan atas obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam posita angka 13, telah menyebabkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membaliknamakan Sertipikat Hak Milik atas obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah.

b. Perbuatan Penggugat Rekonvensi yang telah membuat opini secara terbuka (pers release) di hadapan umum baik melalui media cetak maupun elektronik dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan pokok perkara sebagaimana tersebut dalam posita angka 14, di mana perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah menyerang dan mencemarkan nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik Rumah Sakit Islam Purwokerto yang telah dikenal luas oleh masyarakat umum yaitu:

  • Tergugat Rekonvensi telah melakukan kebohongan publik dengan menyatakan bahwa Rumah Sakit Islam Purwokerto adalah milik umum dan bukan milik golongan tertentu, padahal secara yuridis formal Rumah Sakit Islam Purwokerto adalah milik Penggugat Rekonvensi yang berafiliasi dan mensubordinasikan organisasinya dengan Muhammadiyah serta diselenggarakan dengan segala aturan dan ketentuan yang sesuai dengan ajaran Islam dan LOYAL kepada Muhammadiyah.
  • Tergugat Rekonvensi telah melakukan kebohongan publik dengan menyatakan Tergugat Rekonvensi menuntut pembubaran Penggugat Rekonvensi dan membentuk Yayasan baru, padahal Tergugat Rekonvensi bukan pihak yang dapat membubarkan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi bukan termasuk Badan Pendiri maupun memegang jabatan organ Yayasan baik Pembina, Pengurus, ataupun Pengawas dari Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan direksi yang ditugaskan oleh Penggugat Rekonvensi.

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian moril yaitu sebagai berikut:

a. Kerugian materiil yaitu Penggugat Rekonvensi tidak dapat memiliki Sertipikat Hak Milik atas obyek sengketa dengan nama Penggugat Rekonvensi sendiri sebagai pemilik yang sah. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membaliknamakan (levering) Sertipikat Hak Milik obyek sengketa atas nama Tergugat Rekonvensi menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas.

b. Kerugian immateriil yaitu perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah melakukan kebohongan publik, menyerang dan mencemarkan nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik Rumah Sakit Islam Purwokerto yang telah dikenal luas oleh masyarakat umum yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyard rupiah) di mana ganti rugi ini digunakan oelh Penggugat Rekonvensi untuk usaha sosialisasi kepada masyarakat dan usaha mengembalikan nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi yang tercemar.

c. Kerugian moril yaitu perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan kebohongan publik, menyerang dan mencemarkan nama baik, kededukan dan martabat Penggugat Rekonvensi juga harus dilakukan untuk diketahui oleh publik (masyarakat umum). Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membuat pengumuman permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media cetak yaitu 2 (dua) surat kabar harian skala lokal/regional dan 2 (dua) surat kabar harian skala nasional.

17. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) bidang tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya, yang merupakan rumah tinggal kediaman dari Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Raya Baturaden No. 18 Rt. 0061 Rw. 002 Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara             : Tanah milik Pemkab Banyumas

Sebelah Timur             : Jalan Raya Baturaden

Sebelah Selatan          : Hotel

Sebelah Barat             : Jalan Desa

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar by voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (verzet) maupun upaya hukum lainnya.

19. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewsde verklaaring) sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini.

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui siapa pemilik sah RSIP dan bagaimana kronologi terjadinya sengketa. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua kedepan dan sengketa segera berakhir/selesai karena telah diketahui mana yang benar dan mana yang salah. (APW).

Untuk mengetahui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang PUTUSAN Nomor: 54/Pdt.G/2015/PN Pwt. dapat di donwload pada link berikut:http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/b834c2c433da65232dd3c656ecd7b577

Sumber Utama Tulisan: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang PUTUSAN Nomor: 54/Pdt.G/2015/PN Pwt.