Perempuan dan Diskriminasi Sosial di Indonesia

Wanita Muslimah

Oleh: Arum Maulidia
(Direktur Pemberdayaan Perempuan Mazhab Djaeng Indonesia, Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Malang)

Sejauh ini, keberadaan perempuan di Indonesia masih dalam tahap proses penyetaraan dengan kaum laki-laki. Dalam beberapa aspek, sosial, politik, ekonomi, budaya dan industri, berbagai ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, terutama pada wilayah aksesibilitas masih sering terjadi. Faktor gender selalu menjadi pertimbangan tersendiri dalam memosisikan kaum perempuan.

Meskipun kesetaraan gender tidak henti-hentinya dikampanyekan untuk mengangkat derajat kaum perempuan di Indonesia, tapi lagi-lagi, faktor seksualitas, kelemahan secara fisik — meski tidak selamanya demikian — selalu dijadikan alasan untuk menyempitkan ruang gerak perempuan di ranah publik.

Sementara itu, kekerasan terhadap perempuan juga tak kunjung usai. Berdasarkan temuan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di wilayah domestik saja, melainkan juga terjadi di ranah publik.

Komnas Perempuan membagi kekerasan dalam tiga ranah, yaitu ranah personal, komunitas dan ranah negara. Pada ranah personal, pada 2015-2016, kekerasan terhadap perempuan sebanyak 321.752 kasus. Sedangkan bentuk kekerasan yang terjadi adalah bentuk pemerkosaan 72 persen (2. 399 kasus), bentuk pencabulan 18 persen (601 kasus) dan pelecehan seksual 5 persen (166).

Lalu pada ranah komunitas, terdapat 31 persen (5.002 kasus) dengan bentuk kekerasan pemerkosaan 1.657 kasus, pencabulan 1.064 kasus, pelecehan seksual 268 kasus, kekerasan seksual lainnya 130 kasus. Melarikan anak perempuan 46 kasus, dan percobaan pemerkosaan 6 kasus. Kemudian bentuk kekerasan dalam ranah negara, bentuknya adalah pemalsuan akta nikah terjadi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan beberapa regulasi yang merugikan kaum perempuan.

Selain itu, pada Hari Perempuan Internasional (International Women Day), yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, seharusnya menjadi hari yang sangat spesial bagi kaum perempuan se-dunia, beromantisme dengan sejarah kemenangan atas perjuangan kaum perempuan di masa lalu.

Tapi beda halnya di Indonesia, Hari PerempuanĀ  Internasional bukan saja menjadi tradisi tahunan untuk beromantisme dengan sejarah, melainkan menjadi momentum perjuangan, momentum penyampaian aspirasi oleh kaum perempuan terhadap pemerintah yang dipandang belum berpihak terhadap perempuan.

Selasa, tanggal 8 Maret 2016 lalu, kaum perempuan dari berbagai elemen turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, menuntut agar pemerintah menghapus dan melindungi kaum perempuan dari segala bentuk diskriminasi.

Di Jakarta misalnya, ribuan perempuan dari elemen buruh menyuarakan aspirasinya di sepanjang jalan Medan Merdeka, mengitari Monas. Mereka menuntut agar pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO No.183 Pasal 4 yang berbunyi ”perkiraan tanggal kelahiran, seseorang perempuan yang padanya konvensi ini berlaku berhak mendapatkan masa cuti melahirkan tidak kurang dari 14 minggu”.

Sementara pada perakteknya, hampir di semua perusahaan di Indonesia, cuti melahirkan hanya berlangsung selama 12 minggu. Padahal, menurut Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional, cuti melahirkan minimal dilaksanakan 14 minggu, serta perlindungan sepenuhnya terhadap pekerja perempuan yang sedang hamil.

Bukan cuma itu, banyak hal yang menjadi tuntutan kaum perempuan, misalnya ketersediaan ruang khusus dan waktu bagi pekerja perempuan yang menyusui, pencabutan INPRES Padat Karya No. 9 Tahun 2014, yang disinyalir sebagai sumber diskriminasi upah perempuan, cuti haid, dan stop kekerasan terhadap perempuan.

Adanya tuntutan-tuntutan tersebut tentu saja lahir atas dasar pengalaman pahit yang dirasakan oleh kaum perempuan. Kondisi ini juga membuktikan, bahwasanya di Indonesia masih terjadi perlakuan-perlakuan yang diskriminatif terhadap kaum hawa. Meskipun tidak semua perempuan di Indonesia merasakan hal yang sama.

Untuk menjawab persoalan di atas, tentu saja banyak cara yang bisa dilakukan, namun dalam hal ini, penulis akan mengacu kembali pada paham-paham yang lahir sejak akhir abad ke 18, yaitu paham feminisme. Meskipun feminisme sendiri bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan, akan tetapi kehadiran feminisme belum dipahami secara utuh, dan lemah pada ranah implementasinya.