Jejak Nani Wartabone :Aktivis Muhammadiyah, Sang Pahlawan Nasional Dari Gorontalo

Monumen Nani Wartabone di Gorontalo
Monumen Nani Wartabone di Gorontalo
SangPencerah.com- Usianya sudah melewati 50 tahun sewaktu pria itu singgah di Jakarta dari yang jauh dari kampung halamannya. Suatu hari dalam bulan Juli 1958, peristiwa PRRI/ Permesta dan kemelut Irian Barat membuat kesibukan Residen Koordinator Sulawesi Utara bertambah. Saat dijumpai wartawan di salah satu tempat di ibukota, pria bernama Nani Wartabone ini ditanya soal kemungkinan harus menghadapi lagi militer Belanda seperti waktu Perang Kemerdekaan.
“Kita sudah biasa menghadapi Belanda. Kalau Belanda menginginkan kekerasan, kita pun harus menggunakan kekerasan. Kalau Belanda membandel, kita harus melangkah lebih jauh. Soal intervensi Negara lain, sudah kami rasakan waktu di Sulawesi,” ujar pria dari Gorontalo itu. Pernyataan ini sudah menegaskan bahwa Nani Wartabone mencintai tanah airnya.

Orang Gorontalo punya pahlawan, seorang pejuang masa remajanya hingga akhir hayatnya menunjukkan kecintannya terhadap NKRI bernama Nani Wartabone. Patungnya berdiri megah di pusat kota Gorontalo sebagai ikon kebangaan negeri yang dijuluki Serambi Medinah. Pria yang Lahir di Suwawa, Sungai Bone pada 30 April 1907 dengan nama asli Abdul Kadir Wartabone. Sementara nama Nani Wartabone nama pemberian Ayah bundanya, serta saudara-saudaranya sebagai nama kesayangan.

Sang Ayah, Zakaria Wartabone merupakan seorang tuan tanah dan Kepala Distrik di desanya dan bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Ibunya merupakan keturunan bangsawan. Keluarganya termasuk keluarga berada untuk ukuran orang Gorontalo masa itu. Nani mengenyam pendidikan yang cukup baik, mulanya bersekolah di MULO Tondano dan kemudian mampu bersekolah bahkan sampai ke Surabaya. Dia pergi bersama pamannya Rasjid Tangahu Wartabone. Sang Paman bekerja di Institut Buys, lembaga yang dimiliki orang Belanda.

Saat ibunya jatuh sakit dan berobat ke Surabaya, Nani Wartabone ikut mendampingi ibunya dan bersekolah di sana. Selain bersekolah, Nani Wartabone juga selalu mengikuti pertemuan dengan para tokoh pemuda antara lain Sukarno. Dia banyak mendengar, menyimak, dan berdialog dengan para tokoh tersebut. Pandangan mereka akan cinta tanah air menjadi cita-cita Nani Wartabone saat pulang ke Gorontalo.

Pengaruh pandangan pergerakan pemuda ini, membuatnya tidak betah bersekolah karena menilai guru-gurunya yang orang Belanda terlalu mengagung-agungkan bangsa barat dan merendahkan Bangsa Indonesia. Akhirnya Nani Wartabone lebih sering mengahabiskan waktunya untuk berdiskusi dengan tokoh-tokoh seperti Mohammad Yamin, Soetomo, dan H.O.S Cokroaminoto.

nani-wartabone-dan-isteri-55d069cab49373fc060b8f15

Berbagai pemikiran nasionalisme dari berbagai tokoh itulah yang kemudian menjiwai perjuangan dan kepribadiannya sampai ia balik ke Gorontalo. Setibanya di kampung halamannya, Nani Wartabone menggerakan rakyat untuk berani menentang Belanda. Ia menanamkan cita-cita kemerdekaan kepada semua masyarakat. Kiprahnya bermula ketika ia mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada 1923. Lima tahun kemudian, ia menjadi Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Cabang Gorontalo.

Pada 1939 sewaktu di Jakarta ada aksi “Indonesia Berparlemen” yang dipelopori oleh Muhammad Husni Thamrin dan sejumlah pemuda Indonesia lainnya. Gerakan ini tampaknya menggugah pemuda di Gorontalo. Sejumlah pemuda di Gorontalo membentuk Komite 12 yang kemudian menjadi panitia aksi Indonesia Berparlemen Daerah Indonesia Timur. Di antaranya Nani Wartabone. Selain pergerakan politik, Nani Wartabone juga memberikan konstribusi pada gerakan pendidikan dan ekonomi kerakyatan.Dia membentuk Persatuan Tani di gorontalo pada November 1927 di Gorontalo. Pada 1932 Nani mendirikan Sekolah Desa Muhamadyah di Suwawa. Setahun kemudian Nani mendirikan Koperasi Muhamadyah di Gorontalo.

Peristiwa 23 Januari 1942
Nani tidak puas hanya membentuk organisasi pergerakan. Dia membuat langkah yang lebih lugas. Pada 1941 dia sudah mempengaruhi sejumlah polisi di Gorontalo. Ini modal yang membuatnya bisa memimpin gerakan 23 Januari 1942 yang bersejarah bagi rakyat Gorontalo. Pada hari itu meletus suatu pemberontakan yang memanfaatkan kepanikan Hindia Belanda menghadapi serbuan Jepang.
Nani-wartabone
Nani Wartabone mendengar bahwa Manado telah takluk kepada Jepang. Orang-orang Belanda melarikan diri ke Poso. Hal ini membuat orang Belanda di Gorontalo menjadi ketakutan dan bersiap meninggalkan Gorontalo. Sebelum pergi mereka terlebih dahulu akan menghanguskan semua infrastruktur yang ada. Mengetahui hak tersebut Nani Wartabone merasa bahwa ini waktunya untuk melancarkan perlawanan terhadap Belanda.

Beberapa hari menjelang 23 Januari 1942, terjadi beberapa peristiwa yang memicu segera diadakan aksi untuk merebut kekuasaan dari Belanda diantaranya yaitu ketika Nani Wartabone mendatangi Residen belanda dan mengancam akan memenggal kepala mereka jika mereka berani membakar kekayaan rakyat dan tempat-tempat vital. Akhirnya pada 23 Januari itu, Nani memimpin pasukan rakyat bersenjata lembing dan keris menyerbu Gorontalo. Polisi-polisi yang sudah dipengaruhi membiarkan mereka masuk kota.

Dalam waktu setengah hari Kota Gorontalo jatuh. Seluruh pejabat pemerintah Hindia Belanda dilucuti. Antara lain yang ditawan adalah Controleur D’Ancona, Asisten Residen gorontalo bernama Corn dan kepala Polisi bernama Cooper. Selesai penangkapan, Nani Wartabone memimpin langsung upacara pengibaran bendera Merah Putih yang diiringi lagu Indonesia Raya di halaman Kantor Pos Gorontalo. Peristiwa itu berlangsung pada pukul 10, dan Nani Wartabone sebagai inspektur upacaranya.

Di hadapan massa rakyat, ia berpidato: “Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka bebas, lepas dan penjajahan bangsa mana pun juga. Bendera kita yaitu Merah Putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintahan Belanda sudah diambil oleh Pemerintah Nasional. Agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban.”

Sore harinya, Nani Wartabone memimpin rapat pembentukan Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo (PPPG) yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat (BPR) dan Nani dipilih sebagai ketuanya. Empat hari kemudian, Nani Wartabone memobilisasi rakyat dalam sebuah rapat raksasa di Tanah Lapang Besar Gorontalo. Tujuannya adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu dengan risiko apapun.

Sebulan sesudah “Proklamasi Kemerdekaan Nasional” di Gorontalo, tentara Jepang mulai mendarat. Pada 26 Februari sebuah kapal perang Jepang yang bertolak dari Manado berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Nani Wartabone menyambut baik bala tentara Jepang ini dengan harapan kehadiran mereka akan menolong PPPG. Ternyata sebaliknya, Jepang justru melarang pengibaran bendera Merah Putih dan menuntut warga Gorontalo bersedia tunduk pada Jepang.

Nani Wartabone menolak permintaan ini. Namun karena tidak kuasa melawan Jepang, ia kemudian memutuskan meninggalkan kota Gorontalo dan kembali ke kampung kelahirannya Suwawa, tanpa ada penyerahan kedaulatan.

Masa Pendudukan Jepang
Di Suwawa Nani Wartabone mulai hidup sederhana dengan bertani. Rakyat yang berpihak kepada Nani Wartabone akhirnya melakukan mogok massal sehingga Gorontalo bagaikan kota mati. Melihat situasi ini, Jepang melalui kaki tangannya melancarkan fitnah, bahwa Nani Wartabone sedang menghasut pemberontakan kepada Jepang.

Akibat fitnah itu, Nani Wartabone akhirnya ditangkap pada 30 Desember 1943 dan dibawa ke Manado. Di sini, Nani Wartabone mengalami berbagai siksaan. Salah satu siksaan Jepang yang masih melekat dalam ingatan masyarakat Gorontalo hingga saat ini adalah, ketika Nani Wartabone selama sehari semalam ditanam seluruh tubuhnya kecuali bagian kepala di pantai di belakang Kantor Gubernur Sulawesi Utara sekarang. Hampir sehari kepala Nani Wartabone dimainkan ombak dan butir-butir pasir. Nani Wartabone baru dilepaskan Jepang pada 6 Juni 1945, saat tanda-tanda kekalahan Jepang dari Sekutu mulai tampak.

detik_foto_artikel_sulutmalut_1_naniwartabone

Sesudah bebas Nani kembali ke Gorontalo untuk memimpin perjuangan rakyat di sana melawan sekutu. Pengaruhnya pada rakyat Gorontalo demikian kuat. Pada 1 September 1945 Nani membentuk sebuah Dewan Nasional terdiri dari 17 orang di antaranya terdapat nama GE Dauhan, Maengkom dan Muhammad Ali. Pada akhir November 1945 mendarat di Teluk Gorontalo, kapal Burdaken dengan tiga kapal torpedo tentara Australia dan NICA. Di antaranya terdapat pejabat Belanda bernama Hoofd Van Plaat yang mencoba membujuknya, karena dulunya dia dalah teman sekolah Nani. Van Plaat tak lain anak Residen Molenburg di Gorontalo.

Nani menampik. Oleh karena itu Sekutu menggunakan cara lain untuk bisa menangkapnya. Oleh pihak sekutu dia diajak naik ke kapal yang sedang berlabuh di perairan Gorontalo . Ceritanya dia diajak untuk berunding. Ternyata di kapal itu sudah ada pejabat-pejabat NICA. Pada 30 November 1945 Nani Wartabone ditawan di Kapal Burdeken. Dewan Nasional yang diundang dipaksa untuk membantu pasukan NICA.

Nani Wartabone kemudian ditawan di Morotai. Dari sana ia sempat dipindahkan ke Tomohon, kemudian dibawa ke Jakarta. Dia ditawan di sana. Nani Wartabone baru dibebaskan setelah RIS terbentuk kira-kira pada janauri 1950 atas bantuan teman-teman sepejuangannya. Rupanya tokoh-tokoh Federal waktu itu takut pada pengaruh Nani Wartabone.
Dia kemudian menentang bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS)yang ada pada saat itu. Gorontalo sendiri berada dalam Negara Indonesia Timur. Menurutnya, RIS hanyalah pemerintahan boneka yang diinginkan Belanda agar Indonesia tetap terpecah dan mudah dikuasai lagi. Nani Wartabone kembali menggerakkan rakyat Gorontalo dalam sebuah rapat raksasa pada tanggal 6 April 1950.Tujuan rapat raksasa ini adalah menolak RIS dan bergabung dengan NKRI. Peristiwa ini menandakan, bahwaGorontalo adalah wilayah Indonesia pertama yang menyatakan menolak RIS.

Pada periode ini hingga tahun 1953, Nani Wartabone dipercaya mengemban beberapa jabatan penting, diantaranya kepala pemerintahan di Gorontalo, Penjabat Kepala Daerah Sulawesi Utara, dan anggota DPRD Sulawesi Utara. Selepas itu, Nani Wartabone memilih tinggal di desanya, Suwawa. Di sini ia kembali turun ke sawah dan ladang dan memelihara ternak layaknya petani biasa di daerah terpencil.Di luar itu pada 1956 Nani mendirikan Dana Usaha Petani Kopra (Dupko).

Gorontalo dalam Peristiwa PRRI/Permesta

Ketenangan hidup Nani Wartabone sebagai petani kembali terusik, ketika PRRI/PERMESTA mengambil alih kekuasaan di Gorontalo setelah Letkol Ventje Sumual dan kawan-kawannya memproklamasikan pemerintahan PRRI/PERMESTA di Manado pada Maret 1957. Jiwa patriotisme Nani Wartabone kembali bergejolak. Ia kembali memimpin massa rakyat dan pemuda untuk merebut kembali kekuasaan PRRI/PERMESTA di Gorontalo dan mengembalikannya ke pemerintahan pusat di Jakarta. Pasukan Nani Wartabone masih kalah kuat persenjataanya dengan pasukan pemberontak. Oleh karena itu, ia bersama keluarga dan pasukannya terpaksa masuk keluar hutan sekedar menghindar dari sergapan tentara pemberontak. Saat bergerilya inilah, pasukan Nani Wartabone digelari “Pasukan Rimba”.

Bantuan dari pusat pun datang. Pada dini hari 14 Mei 1958 pendaratan dulakukan oleh satuan-satuan APRI di bawah komando Mayor Agus Prasmono di Bilungala, sekitar 15 mil sebelah Timru Gorontalo. Pasukan yang mendarat antara lain Batalyon 512 Brawijaya dan Batalyon 715 Resimen Hasanudin dan satuan antar daerah Indonesia Timur.

Menurut Kantor Berita Antara pendaratan tidak mendapatkan kesulitan karena Residen Nani Wartabone menerima instruksi untuk memutihkan pantai Gorontalo sebelah Timur. Penduduk Bilungala ketika itu telah mengosongkan kampung mereka sejak 12 Mei 1958. Sebelum pendaratan pasukan Permesta dengan kekuatan dua peleton sempat menyerang pantai dan membakar dua buah rumah. Setelah pendaratan Residen Nani Wartabone pun datang menemui Komandan Operasi Sapta Marga II Mayor Agus Prasmono dan stafnya pada 14 Mei 1958 itu juga. Pasukan Sapta Margaini terdiri dari Batalyon 512 Brawijaya yang dipimpin oleh Kapten Acub Zaenal dan pasukan dari Detasemen 1 Batalyon 715 Hasanuddin yang dipimpin oleh Kapten Piola Isa.

Perebutan kota Gorontalo dimulai sejak 17 Mei 1958 jam 10.00 induk pasukan di bawah pimpinan Mayor Agus didukung pasukan rimba Nani Wartabone melakukan gerakan tusukan langsung ke pusat kota Gorontalo. Jalan yang dilalui pada waktu itu sangat berat dan tidak bias dilakukan oleh manusia. Baru saja 20 jam perjalanan non stop, melalui hutan dan hujan lebat. Sebagian pasukan menderita luka lecet di kaki. Mereka makan apa adanya mulai buah kelapa, hingga minum air selokan. Sekitar pukul 19.00 pada 18 Mei 1958 induk pasukan sebetulnya sudah berada 5 Km dari Kota Gorontalo, tepatnya di Desa Batupinggo. Namun baru tengah malam kompi bantuan menyusup ke tepi kota dan menduduki Bukit Dumbo sekitar 1 km dari pusat kota. Jam 04.30 induk pasukan mulai bergerak menuju kota dari seblah timur dan pesisir selatan di Desa Talumolo. Hanya satu peluru mortar ditembakan dair Bukit dumbo. Pasukan mendapat laporan kota telah dikosongkan.

Seluruh kota sunyi senyap. Tidak tampak manusia. Warga kota berlindung di rumahnya masing-masing. Pada jam 06.00 satuan APRI berhasil menduduki markas pemberontak di Jalan Merdeka. Pasukan Permesta ternyata sudah menyingkir melalui Desa Potanga, 5 Km dari utara kota. Gorontalo jatuh tanpa perlawanan dan dalam tempo 90 menit. Seluruh toko-toko, kantor-kantor, bank-bank, perbekalan ditemukan dalam keadaan utuh.Berkat jasanya oleh Bung Karno kemudian dia diangkat menjadi Residen pengganti Sulawesi Utara menggantikan Sam Ratulangie.

Pada masa Orde Baru Nani Wartabone pernah menjadi anggota MPRS RI, anggota Dewan Perancang Nasional dan anggota DPA itu. Dia a menutup mata bersamaan dengan berkumandangnya azan shalat Jumat pada 3 Januari 1986, sebagai seorang petani di desa terpencil, Suwawa, Gorontalo. Pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli warisnya yang diwakili oleh salah seorang anak laki-lakinya, Hi Fauzi Wartabone, di Istana Negara, pada tanggal 7 November 2003. Wartabone ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 085/TK/Tahun 2003 tertanggal 6 November 2003. (sp/kpsn)

Diceritakan Oleh : Irfan Sjafari, pegiat literasi dan bekerja diberbagai media