Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan segera menutup lokalisasi hunian padat di Kalijodo dan mengubahnya menjadi area hijau. Namun, Haedar meminta upaya penutupan Kalijodo harus mengedepankan sisi manusiawi dan memberi solusi bagi warga.
“Harus ada solusi juga, yakni membuat alternatif kerja. Jadi kebijakan (penutupan Kalijodo) kalau soal itu kita setuju, tapi harus ada alternatif yang bisa membina dan memberi jalan keluar bagi perekonomian mereka,” ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, (15/2/2016).
Haedar pun meminta agar Ahok mencontoh upaya penutupan lokalisasi yang pernah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso saat menggusur lokalisasi Kramat Tunggak menjadi Islamic Center dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang berhasil menata kawasan prostitusi Dolly di wilayahnya.”Tiru saja yang dilakukan Sutiyoso, kan cukup bagus, Bu Risma juga. Tidak hanya mengusir, tapi juga harus ada solusi,” kata Haedar.
Belajar dari Kalijodo, dia meminta agar ke depan pemerintah melakukan penataan dalam pembangunan kota. Pengawasan dan penertiban bangunan-bangunan liar yang berpotensi disalahgunakan untuk tempat prostitusi maupun perjudian harus lebih ditingkatkan.
Muhammadiyah di Jawa Timur memiliki pengalaman sangat baik ketika lokalisasi Krembangan ditutup pemerintah kota Surabaya. Ia menjelaskan seperti penutupan lokalisasi oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharani di Surabaya.
“Muhammadiyah di Jawa Timur melakukan pembinaan terhadap para PSK di lokalisasi Krembangan setelah lokalisasi tersebut dibubarkan pemerintah kota Surabaya,” kata dia.
Muhammadiyah termasuk yang sangat mendukung penutupan lokalisasi, akan tetapi kemudian dilakukan pendampingan yang masif hingga mandiri.
Karena itu Haedar berharap setelah penutupan lokalisasi Kalijodo, pembinaan ekonomi, moral dan agama kepada mantan PSK juga dapat dilakukan secara masif, agar menjadi solusi permanen masalah sosial di sana.
”Kita di mana saja pokoknya dilingkup pembangunan itu mendukung langkah-langkah positif dalam menertibkan kota. Yang penting pembangunan juga harus menyertakan moral,” pungkas Haedar.(lip6/sp)
