Mengkritisi Pembangunan Kota Yogyakarta Melalui Jihad Konstitusi

SangPencerah.com – Bertempat di ruang seminar gedung AR Fakhruddin B Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diskusi publik bertema “Reaktualisasi aktivisme Gerakan melalui Jihad Konstitusi dalam mengkritisi pembangunan kota” berlangsung ramai, Selasa (9/2). Dalam diskusi tersebut, menghadirkan Pak Afnan Hadikusumo (DPD RI), Ashad Kusuma Jaya (LHKP PDM Kota Yogyakarta), dan bu Ana Widyawanti (Biro Hukum Setda DIY) sebagai pemantik.

Menurut Ketua Umum PC IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta, Akbar Fitriansyah, tema yang diangkat merupakan refleksi dari kondisi yang tengah terjadi di DIY, bukan hanya di kota Yogyakarta. “sebagai gerakan sosial, telah semestinya IMM AR Fakhruddin mengawal persoalan masyarakat, karena kita basisnya adalah Kota Yogyakarta, maka kita mengawal persoalan yang sedang terjad di Kota hari ini.” Ujarnya di tengah berlangsungnya acara.

Ahmad Nizar, selaku moderator sekaligus Ketua Bidang Hikmah PC IMM AR, memimpin diskusi dengan diawali keresahan mengenai gerakan mahasiswa yang kebanyakan masih sekedar beretorika dan berwacana dalam mengawal isu, misalnya dengan bentuk-bentuk simbolis. Untuk itu, menurutya, peru bagi gerakan mahasiswa membuat strategi perlawanan yang lebih terukur.

Pak Afnan memuali topik pertama mengenai masalah terkini kota Yogyakarta dan berlangsungnya regulsi di Yogyakarta. Menurutnya, DIY telah terlalu gemuk akan regulasi namun miskin implementasi. Masalah yang dihadapi sebenarnya berada pada pejabat-pejabat pemerintahnya. Kepentingan pribadi seperti balas jasa terhadap konstituen adalah salah satu penyebab tidak seirusnya kontrol terhadap regulasi. “ya gimana mau tegas, wong orang-orang partai malah jadi backing nya preman-preman”, Ujarnya.

Bu Ana kemudian menambahi bahwa kontrol terhadap kebijakan harusnya dilakukan bersama-sama, tidak bisa mengkritisi sendirian ataupun hanya pejabat pemerintahan saja, namun peran mahasiswa dan masyarakat juga harus ada dalam mengontrol kebijakan publik.

Sebagai Ketua LHKP (Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Pak Ashad menilai bahwa yang dilakukan kelompok masyarakat sipil hari ini masih dalam bentuk gerombolan, belum gerakan. Maka, belum ada program sistematis yang terukur dalam aktvismenya. Beliau menekankan pentingnya memahami konsep pembangunan dan melihat pengelolaan daerah. Dengan demikian, kita dapat mengukur signifikansi regulasi dan APBD tehadap kepentingan rakyat.

Selaku Ketua Bidang Hikmah PC IMM AR Fakhruddin, Ahmad Nizar menutup diskusi dengan mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa yang hadir agar terlibat dalam aktivisme mengkritisi pembangunan di Yogyakarta. Diskusi Publik  yang berlangsung seru hingga maghrib tersebut sekaligus membuka pelaksanaan Training Politik yang akan berlangsung selama empat hari kedepan.

Trapol merupakan agenda pelatihan tahunan yang telah dilaksanakan oleh PC IMM AR Fakhruddin sejak 2004 silam. Tema yang diusung setiap tahun sesuai dengan persoalan yang sedang berkembang. “Tahun ini IMM AR merasa bahwa problematika Pembangunan di Yogyakarta telah menimbulkan banyak dampak negatif, kemacetan, kekeringan sumur, hilangnya lahan hijau dll. Inilah yang perlu kita kontrol menggunakan regulasi yang telah ada.” Ungkap Akbar Fitriansyah di akhir acara.

Reporter : Dewi Setya