Masyarakat Jogja ‘Gumregah’ Menolak Revisi UU KPK

SangPencerah.com – Menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), sejumlah kalangan dan tokoh yang menamakan diri “koalisi masyarakat sipil jogja anti korupsi” berkumpul dan menyatakan sikapnya, Ahad (14/02) kemarin. Bertempat di gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro-Yogyakarta, Koalisi menuntut seluruh fraksi di DPR serta Presiden Joko Widodo agar segera membatalkan rencana pembahasan revisi UU KPK. Koalisi menilai revisi UU KPK hanya akan melumpuhkan institusi KPK dalam agenda pemberantasan korupsi.

Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya, Busyro Muqoddas (mantan wakil ketua KPK), Zainal Arifin Muchtar (Direktur PUKAT UGM), Alissa Wahid (Gusdurian), ST Sunardi (Direktur Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma), Purwosantoso (Wakil Ketua PW NU DIY), Rimawan Pradiptyo (ekonom UGM), Iwan Setiawan (Akademisi UMY), serta perwakilan jurnalis dan mahasiswa.

Busyro Muqoddas menyampaikan bahwa sudah 18 kali adanya upaya pelemahan terhadap KPK, termasuk lewat revisi UU, namun itu semua kandas dilawan oleh kekuatan masyarakat sipil yang secara sadar melakukan pembelaan. Kini upaya pelemahan KPK itu muncul kembali. Busyro mengaku sudah melakukan diskusi dengan komisi hukum DPR RI dan melakukan kajian bersama sejumlah akademisi. “Hasilnya empat poin yang akan direvisi arahnya melumpuhkan sistem pemberantasan korupsi,” ujar mantan wakil ketua KPK tersebut.

Keempat poin tersebut adalah pembentukan dewan pengawas KPK yang dapat menghambat kinerja KPK, penyadapan harus seizin dewan pengawas dan bisa dilakukan pada tahap penyidikan, KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri, dan KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi atau SP3. Menurut Busyro, keempat poin yang ditambahkan dalam revisi itu dapat melumpuhkan kinerja KPK, serta mencerminkan ketakutan Parpol, DPR, dan kekuatan-kekuatan dibelakangnya pada aktivitas KPK.

Busyro menambahkan bahwa DPR dan Pemerintah sama sekali tidak pernah belajar dari sejarah, bahwa tindakan pelemahan terhadap KPK ini akan merugikan masyarakat sekaligus akan dilawan oleh masyarakat.  Dengan revisi UU KPK ini sebetulnya DPR maupun Pemerintah sedang berusaha memperlemah prinsip negara hukum, yaitu demokrasi dan HAM, serta penghianatan terhadap masyarakat yang dimiskinkan oleh korupsi yang sistemik.

Alissa Wahid, putri KH Abdurrahman Wahid dalam pembacaan pernyataan sikap Koalisi menuturkan bahwa “upaya melakukan revisi sebuah regulasi biasanya ditujukan untuk memperkuat atau memperbaiki regulasi sebelumnya, namun hal ini berbeda dengan revisi UU KPK yang disiapkan oleh DPR, seluruh rancangan revisi UU KPK yang dibuat dan direvisi, justeru bermaksud melemahkan institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi”.

Wasingatu Zakiyah, aktivis anti korupsi yang juga salah satu inisiator forum tersebut menyampaikan bahwa “mempertahankan KPK tidak hanya di Jakarta, tapi di daerah-daerah juga harus bergerak. Malang, Semarang, Aceh, Sulawesi Utara, Jogja dan besok di Padang”. Beliau juga menambahkan bahwa “persoalan korupsi bukan hanya urusan para elite, polisi atau kejaksaan, saat ini KPK sudah berhasil membawa persoalan dan urusan pemberantasan korupsi kepada masyarakat, daerah akan terus bergerak untuk ke-19 kalinya, untuk tidak terjadi pelemahan terhadap KPK”.

Reporter : Rifqi Khoirul Anam