Komisi Yudisial Undang Kader Muhammadiyah Mendaftar Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial Republik Indonesia melakukan silaturahim dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, Rabu 17 Februari 2016, sekaligus untuk mensosialisaikan penerimaan usulan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Makahmakah Agung tahun 2016.

Komisioner KY, Farid Wajdi, hadir di ruang Unismuh Busines Center, ruang rapat PWM Sulsel didampingi beberapa staf KY pusat dan perwakilan Makassar.

Sementara itu, Ketua PWM Sulsel, Prof Dr Ambo Asse, dan Wakil Ketua Muh Syaiful Saleh, menerima rombongan KY didampingi oleh Dr Irwan Akib, Mawardi Pewangi, Prof Ali Parman, Dr Abdullah Renre, dan Ahmad Tawalla.

Komisi Yudisial melakukan sosialisasi pendaftaran hakim kepada Muhammadiyah Sulsel karena menganggap potensi kader-kader Muhammadiyah yang dapat diandalkan. Menurut Farid Wajdi, pertimbangan integritas adalah yang utama dalam seleksi hakim. “Kami percaya bahwa kader Muhammadiyah memiliki integritas itu, dan kami juga percaya sudah pasti kalau Muhammadiyah tak akan sembarang merekomendasikan,” katanya.

Bagi KY, kata Farid, Muhammadiyah adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia yang selalu memainkan peranan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Di Komisi Yudisial, katanya, Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Mukaddas adalah salah satunya yang telah teruji di Komisi pengawas hakim tersebut.

“Kami mencari dukungan dan bantuan dari Muhammadiyah. Harapan kami agar Muhammadiyah dapat mengirimkan kader terbaiknya untuk mendaftar sebagai hakim yang dibutuhkan tersebut,” imbuhnya.

Farid menjelaskan, untuk calon hakim agung, usia yang dipersyaratkan minimal 45 tahun dan bergelar akademik doktor. Sementara untuk calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi, usia minimal 50 tahun dan bergelar akademik sarjana hukum.

Ketua PWM Sulsel, Prof Ambo Asse menanggapi dengan mengatakan Muhammadiyah Sulsel menyambut baik rencana dan silaturahim kmisi yudisial, dia menganggap bahwa Muhammadiyah memang perlu akan informasi seperti ini.

“Insyaallah ini akan kami diskusikan di internal dan mendorong ke Majelis Hukum dan Ham PWM serta Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM),” tutur Ambo.