Haedar Nashir: Jabatan Untuk Rakyat, Bukan Untuk Golongan Tertentu

SangPencerah.com- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr Haedar Nashir, MSi mengingatkan jabatan pemerintahan mulai presiden hingga sampai bawah itu milik rakyat, milik bangsa dan milik negara. Bukan milik golongan tertentu saja.

“Muhammadiyah mengajak bangsa ini. Siapapun yang menjadi presiden sampai bawah? Jangan menjadikan jabatan tersebut untuk golongan tertentu saja. Tetapi Muhammadiyah mengajak agar membangun bangsa termasuk kementerian dan institusi pemerintah secara objektif untuk siapa saja anak bangsa yang punya kualifikasi dan kompetensi yang objektif,” kata Haedar Nashir saat memberikan sambutan pada pelantikan Wakil Rektor UMSU di Auditorium Kampus UMSU, Jalan Muktar Basri Medan, Sabtu (30/1).

Sambutan Haedar sepertinya mengingatkan kepada pemerintah agar jangan sekali-sekali mengangkat pejabat yang memanfaatkan jabatan di pemerintahan untuk kepentingan golongan tertentu saja karena kelak akan menyalahgunakan kekuasaan dan sebenarnya juga merugikan bangsa dan negara.

“Sekali ada pejabat dan institusi pemerintahan yang menggunakan institusi pemerintah seperti kementerian dan sebagainya untuk kepentingan golongannya bukan saja kelak menyalahgunakan kekuasaan tetapi pada saat yang sama sebenarnya merugikan bangsa dan negara,” ucapnya menyindir pemerintah.

Menurutnya, Muhammadiyah Insyah Allah akan selalu siap dalam sistem yang objektif karena memang di Muhammadiyah memiliki tradisi yang objektif  dan dengan sistem tersebut bangsa pun akan terselamatkan.

“Coba bayangkan kalau presiden dan wakil presiden hingga menteri, kepala  daerah dari satu golongan dan yang ia urusi, yang ia bangun dan kembangkan hanya golongannya saja, maka rusaklah bangsa ini. Ini menjadi pemikiran seluruh anak bangsa dan Muhammadiyah akan berada di garis depan untuk sistem yang obyektif tersebut,” saran Haedar Nashir.

Rawat Amal Usaha

Didampingi Rektor UMSU, Dr Agussani, MAP. Haedar Nashir mengajak seluruh pimpinan persyarikatan dan warga persyarikatan yang berada di amal usaha untuk merawat amal usaha yang dimiliki sejak taman kanak-kanak yang dikelolah Aisyiyah sampai sekolah dasar, menengah pertama, perguruan tinggi, poliklinik, panti, dan sebagainya dengan seksama dan rasa memiliki yang bagus dan penuh penghimatan dan tulus dan berada di sistem yang dibangun.

“Merawat dan membesarkan sama susahnya ketika mengawali, merintis dan mendirikan, tetapi kalau mengganggu gampangnya bukan main. Tetapi Alhamdulillah, Muhammadiyah sudah memiliki sistem bahwa seluruh amal usaha berada dalam satu payung badan hukum yang atas namanya pimpinan pusat. Inilah yang menguatkan Muhammadiyah,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dengan sistem tersebut, seluruh regulasi berjalan dalam keteraturan yang baku. Pimpinan pusat sebagai badan hukum yang punya otoritas tertinggi punya jarak dengan seluruh amal usaha. “Dari Papua sampai Aceh,  tidak bisa pimpinan pusat melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dalam dirinya. Maka, biarkan pun punya otoritas tinggi tetapi tidak memiliki kepentingan. Selain itu, seluruh struktur yang ada di bawahnya ada pembagian kewenangan tetapi semua terbatas. Inilah yang membuat sistem ini saling menjaga, saling mengkoresksi dan merawat. Maka jaga sistem ini agar berlanjut dengan baik,” pintanya.

Menurutnya, menjadikan besar suatu amal usaha tidak mudah, dan perjalanan sangat panjang. Di UMSU ini, katanya dinamika sangat menarik, ada pasang, ada surut, bahkan ada tarik menarik. Tapi akhirnya menjadi besar, karena itu diperlukan kecakapan dan kematangan pada pimpinan persyarikatan bukan semata-mata soal otoritas tetapi juga kewajiban, tanggungjawab, dan segala macam penghikmatan yang bisa menumbuhsuburkan dan mengembangkan amal usaha ini.

Dia menambahkan, saat ini Muhammadiyah sudah memiliki amal usaha yang telah memberi kontribusi besar bagi bangsa. Seperti, ada TK sebanyak 20.000 unit. SD 76.000, lembaga pelayanan kesehatan termasuk rumah satkit 557 unit dan semua tersebut tumbuh dengan mandiri dan objektif.

Saat ditanya wartawan terkait Gafatar? Haedar mengatakan Muhammadiyah telah mengeluarkan sikap agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap gerakan radikal dan gerakan di bawah tanah yang menyebarluaskan ketakutan, teror yang merugikan bangsa. “Muhammadiyah meminta kepada yang berwajib agar sejauh yang menyangkut ranah gangguan ketertiban maka harus ada tindakan hukum yang tegas, dengan selalu menjunjung hak praduka tidak bersalah dan tidak melanggar HAM,” katanya. (sp/analisa)