Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi Babel, Tolak Revisi UU KPK

SangPencerah.com – Rabu,17/02/16 Aktivis Anti Korupsi Babel yang terdiri dari PW Pemuda Muhammadiyah Babel, HMI, IMM, MAK, dan PERMAHI yang tergabung dalam Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi mengadakan konferensi pers tolak revisi uu kpk.

Faisal ketua Pemuda Muhammadiyah Babel menjelaskan jika modus pelemahan kpk saat ini setidaknya dilakukan dengan tiga cara, yaitu kriminalisasi kepada pimpinan kpk dan penyidik kpk, judicial review ke MK terhadap regulasi tindak pidana korupsi, penarikan penyidik kpk, dan yang paling akhir adalah politik legislasi melalui revisi uu kpk.

Inisiatif revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI benar benar bentuk pelemahan KPK secara politik. Formulasi Revisi UU KPK sama sekali tidak menggiring lembaga tersebut menguat justru akan diperlemah.

Revisi UU KPK merupakan regulasi yang menyimpang dari filosofi mengapa KPK itu dihadirkan oleh bangsa ini. Dalam pembukaan UU KPK  cukup jelas disitu dikatakan “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efesien dalam memberantas korupsi”.

Begitu sangat jelas di dalam UU KPK menyebutkan lembaga yang menangani korupsi tidak berperan seperti apa yang dikehendaki perancang regulasi di era reformis. Dengan lebih sederhana memahaminya KPK dibentuk harus lebih bertaring ketimbang lembaga hukum sebelumnya.

Lantas hadirnya revisi UU KPK justru membelakangi cita cita dari apa yang disebutkan tadi dalam pembukaan UU KPK.

Dimana KPK harus efektif dan efesien dalam memberantas korupsi. Bagaimana bisa tujuan tadi tercapai jika Revisi UU KPK yang diajukan DPR RI sangat berpotensi melemahkan KPK bahkan berpotensi pada pembubaran KPK.

Apa ini tidak teror politik. Melalui revisi UU KPK, kebijakan regulasi tersebut memberi pesan yang cukup jelas dan tegas merupakan teror politik terhadap KPK. Teror politik tersebut terlembaga dalam beberapa hal krusial dalam Revisi UU KPK diantaranya;
Pertama, umur KPK akan dibatasi 12 tahun mendatang sejak Revisi UU tersebut menjadi UU. Kedua, kewenangan penyadapan tidak akan efektif lagi karena mesti terlebih dahulu izin dewan pengawas. Ketiga, KPK diperbolehkan keluarkan SP3. Keempat, pembatasan rekrutmen penyidik secara mandiri. Kelima, Amputasi kewenangan penuntutan KPK.

Dari beberapa isu krusial tersebut, maka kami gerakan berjamaah lawan korupsi mendesak kepada Jokowi Presiden RI untuk tidak menyetujui Revisi UU KPK bahkan bila perlu mengutus kementerian hukum dan HAM untuk membuat draff Revisi UU KPK tandingan yang justru memberi menambah kewenangan KPK. Jika itu tidak dilakukan Jokowi maka sejarah akan mencatat bahwa dia bisa saja kami tuding sebagai bagian desain teror politik yang melemahkan KPK. Kami masih menaruh harapan agar Jokowi bersikap tegas tolak revisi UU KPK.