Pidato Abu Bakar dan Ajakan Meninggalkan Kultus Individu


“Aku telah diangkat sebagai pemimpin kalian, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Jika aku melakukan kebaikan, bantulah aku; dan jika aku melakukan kesalahan, maka luruskanlah aku. Bersungguh-sungguh kepada kebenaran adalah kesetiaan, dan pengingkaran terhadap kebenaran adalah pengkhianatan. Orang yang paling lemah di antara kalian, akan menjadi kuat di sisiku, hingga kuserahkan haknya kepadanya, insya Allah; dan orang yang paling kuat diantara kalian akan menjadi lemah di sisiku, hingga aku ambil harta yang bukan haknya insya Allah. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya. Namun jika aku tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada keharusan bagi kalian untuk taat kepadaku! Tegakkanlah Shalat kalian, Tuhan merahmati kalian”

Kutipan diatas adalah pidato politik pertama Abu Bakar Ashidiq setelah dibaiat menjadi pemimpin kaum muslimin beberapa saat selepas Nabi meninggal.

Dalam pidato politiknya, setelah Abu Bakar menyatakan bahwa dirinya bukanlah yang terbaik, Asshidik juga menyatakan kalau dia minta dukungan bila berbuat kebaikan, dan mohon diluruskan bila berbuat kekeliruan. Kesetiaan itu ketika orang bersungguh-sungguh pada kebenaran. Sedangkan pengkhianatan adalah pengingkaran terhadap kebenaran. Begitu kata Abu Bakar.

Melalui kalimat kedua, Abu Bakar hendak mengajak orang untuk meninggalkan kultus individu. Kepemimpinan harus dilihat dari keputusan-keputusan yang dikeluarkan nya bukan pada orang nya.

Abu Bakar berkomitmen bahwa dirinya akan bertindak yang benar. Nabi dan semua orang juga bersaksi bahwa Abu Bakar memang memiliki mentalitas sebagai orang benar. Tetapi dia mengakui bahwasannya tidak mungkin dia akan selalu benar. Akan ada kemungkinan dia terpeleset sehingga butuh di evaluasi. Terlebih ketika berkuasa. Disinilah fungsinya kritik atau evaluasi.

Rumus kepemimpinan politik dimana-mana relatif sama. Menurut Lord Acton : Power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan yang absolut, akan korup juga dengan absolut. Kita bangsa Indonesia pernah mengalami hal serupa ini.

Dulu kita punya Pak Karno. Siapa yang meragukan kepintarannya, komitmennya sampai dengan pembelaannya terhadap rakyat kecil?Apa yang tidak dikorbankan Pak Karno untuk memperjuangkan Indonesia?Berapa kali Pak Karno dipenjara, dibuang atau terancam kematian. Tetapi apa yang terjadi setelah di masa akhir kepresidenannya?

Rumus Lord Acton diatas berlaku. Soekarno orang baik, cerdas dan berkomitmen. Tetapi kekuasaan selalu memiliki logikanya sendiri. Kekuasaan yang dimiliki perlahan tapi pasti membawanya menyimpang. Penyimpangan makin absolute ketika kekuasaan di tangan makin absolut. Mulai dari membubarkan parlemen, membubarkan partai yang bersebrangan, memenjarakan teman seperjuangan, sampai dengan menjadi Presiden seumur hidup.

Berpindah ke Orde Baru, orang menyadari kekeliruan ini. Supaya kekuasaan tidak absolute sehingga corrupt, maka ditatalah sistem politik untuk mencegah penyimpangan kekuasaan. Tidak ada lagi istilah Presiden seumur hidup. Karena Presiden dipilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara reguler 5 tahun sekali.

Sejenak orang gembira. Pemilu yang dilaksanakan secara priodik, tidak akan menghasilkan pemimpin seumur hidup. Melalui pemilu 5 tahunan, pemegang kekuasaan dijaga supaya tidak korup. Tapi rumusan Lord Acton ternyata tetap berlaku. Pemilunya memang berjalan tiap 5 tahun sekali. Tetapi Presiden nya tidak berubah sampai 30 tahun lebih.

Masuk zaman reformasi, kita berbenah lagi. Pemilu yang dilaksanakan secara priodik ternyata tidak menjamin terhindarnya kekuasaan yang absolut. Maka dibuatlah rumusan baru. Pemilu tidak hanya 5 tahun sekali, tapi kandidat pun dibatasi. Orang hanya bisa menjadi Presiden maksimal dua priode. Setelah itu dia tidak boleh mencalonkan diri kembali menjadi Presiden.

Tapi sekarang kita berhadapan dengan realitas aneh. Pemimpinnya seperti tidak berkuasa, tapi pembantu dan pendukungnya menganggap seolah-olah dia berkuasa penuh. Untuk menutupi ketidakberkuasaan pemimpinnya, orang sampai mengkhayal dan membuat disiplin ilmu baru bernama ilmu cocokologi. Kritik yang ada pun jadi berbenturan dengan pendukungnya bukan pemimpinnya. Bila hal ini terus berjalan, lalu apa yang terjadi kalau pemimpinnya berkuasa penuh sementara orang masih terus memujanya?Kepemimpinan belum memperlihatkan hasil saja sudah mengatakan salam 2 priode

Pada sisi lain juga kita berhadapan dengan dilema. Di satu sisi bila mengkritik disebut pembenci, di sisi lain tidak sedikit orang mengkritik dengan kebencian. Pada akhirnya dari segala lontaran kritikan yang ada, kita tidak pernah tahu apa-apa. Segala limpahan kritik yang ada tidak pernah bisa memberikan pemahaman bagi kita bagaimana seharusnya negara itu dikelola.

Realitas lain yang cukup menyakitkan adalah ketika orang-orang yang disebut akademisi, cendikiawan, intelektual, pengamat, guru besar tidak menjalankan fungsi yang selama ini mereka lakukan untuk mengingatkan pemerintah. Bahkan sekelas orang yang digadang-gadang sebagai Bapak bijak pun, lebih vokal mengkritik lawan politik Presiden ketimbang Presiden yang jelas berada di puncak kepemimpinan. Lebih suka mengkritik negara lain dan warga sendiri ketimbang Presiden nya yang jelas-jelas melakukan kekeliruan.

Ditambah dengan media yang melakukan keberpihakan secara vulgar, survei-survei berbayar, maka kita pun makin gelap dan tidak mengerti dengan keadaan. Kalau merujuk pada pidato Abu Bakar, maka orang-orang, survei-survei dan media seperti itu layak kita sebut sebagai pengkhianat. Karena kesetiaan mereka bukan pada kebenaran tapi pada orang

Oleh : Delianur