Soal Freeport, Dari Mulut Buaya Pindah ke Mulut Harimau

sangpencerah.id – Freeport Papua itu bukan tambang emas terbesar di Indonesia, tapi
terbesar dunia. Freeport Mcmoran Amerika memang mempunyai banyak lokasi
tambang di negara lain, tapi pemasukan terbesarnya adalah Freeport
Indonesia. Ditambah dengan investasi terbaru sampai 250 Trilyun maka
Freeport itu sudah menjadi urusan Presiden bukan level Mentri. 

Karena itu tidak aneh bila Freeport sangat ingin memperpanjang kontrak
karya yang sebentar lagi akan habis. Tapi mereka terbentur regulasi.
Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014 menyatakan kalau perpanjangan
Kontrak Karya pertambangan baru bisa dilaksanakan dua tahun sebelum
kontrak karya yang lama habis. Bila kontrak karya Freeport habis tahun
2021, maka pada tahun 2019 lah perpanjangan kontrak karya baru bisa
ditandatangani.

PP bisa direvisi sendiri oleh pemerintah.Tapi
merubah PP berarti mesti merubah UU Minerba No 4/2009 yang menaunginya.
Kalau sudah berkaitan dengan UU, pastinya mesti melibatkan DPR sebagai
lembaga legislatif.

Dengan posisi Freeport seperti ini, maka
ketika mereka ingin memperpanjang kontrak karya, minimalnya ada dua
problem di depan Freeport. Pertama, akan banyaknya orang yang menjadi
penghubung antara Freeport dan Presiden. Dia bukan sekedar penghubung,
tapi orang yang terbukti bisa mempersuasi atau menekan Presiden.
Penghubung, perantara, calo atau makelar itu pasti banyak berjejer.
Siapa yang tidak tergiur menjadi calo perpanjangan kontrak karya yang
nilainya ratusan Triliun?

Kedua, Freeport berhadapan dengan
regulasi. Bagaimana caranya regulasi yang ada bisa membolehkan mereka
memperpanjang kontrak karya tahun ini tanpa harus menunggu tahun 2019.
Gayung bersambut. Mentri ESDM pun ingin merubah regulasi itu. PP dan UU
Minerba mesti direvisi untuk memuluskan rencana perpanjangan kontrak
karya.

Bagi Freeport tentu bukan hal yang sulit mencari perantara
ke Istana. Ada banyak orang yang jasanya bisa dimanfaatkan. Freeport
pastinya sudah berpengalaman dengan hal-hal seperti ini dan sudah
memperhitungkan dari dulu. Seperti ketika Freeport menyerahkan pengadaan
barang dan jasa catering bagi ribuan karyawan tambangnya pada sebuah
perusahaan XY. Pastinya itu bukan hanya dasar pertambangan bisnis
belaka. Mesti ada pertimbangan politis. Apalagi pemilik perusahaan
catering ini juga pemilik partai pendukung pemerintah. Kursinya di DPR
cukup signifikan, beberapa anak buahnya jadi mentri bahkan dia sudah
terbukti bisa mempertemukan Presiden dengan Raja minyak dari Tiongkok.

Ingat lho, ini proyek catering buat ribuan pegawai tambang emas
terbesar di dunia yang bekerja siang malam. Bukan seperti tetangga saya
yang mendapat proyek catering untuk anak sekolah SD tempat anak saya
sekolah. Nilainya silahkan direka-reka sendiri.

Eksekutif
Freeport pastinya juga tahu, siapakah pemilik lahan disamping lahan
tambang Freeport itu. Posisinya sebagai mentri apa di kabinet sekarang,
pengaruhnya terhadap Presiden juga bagaimana pasti sudah diketahui.
Dalam rancangan klausul perpanjangan Kontrak Karya, selain disebutkan
kenaikan saham pemerintah, disebutkan juga adanya pelepasan ribuan area
tambang oleh Freeport. Dengan klausul itu, kira-kira siapakah yang akan
mendapatkan area yang dilepas tersebut?Kita kah atau penggede yang sudah
punya patok lahan disana?

Karenanya dari dua problem ini, bisa
difahami kenapa transkrip wawancara dengan Ketua DPR itu yang dibuka ke
publik. Di satu sisi perlu ada sortir terhadap jajaran calo yang
menghadang Freeport. Kalau satu calo dihilangkan bisa menghemat minimal
satu Private Jet, lumayan kan? Pada sisi lain, Freeport juga butuh
mensiasati regulasi. PP dan UU Minerba sebagai payung nya mesti di
revisi. Kalau Ketua DPR nya sudah terbukti cacat dihadapan publik karena
terlibat percaloan perpanjangan kontrak karya, terbayang bagaimana
respon publik ketika Pemerintah mengajukan revisi UU Minerba terhadap
DPR.

Bila senayan menolak revisi, maka mereka akan berhadapan
dengan publik. Mereka secara otomatis dianggap publik terlibat menjadi
calo sebagaimana Ketua DPR nya. Bila senayan menerima, justru itu
keinginan pemerintah dan Freeport. Apalagi kalau gonjang-ganjing ini
menyebabkan Ketua DPR mesti dikocok ulang dan jatuh pada partai
pendukung pemerintah. Sedaaap. Perpanjangan kontrak akan lebih mulus.
Tidak ada halangan UU dan parlemen. Sekali pukul, sudah berapa lalat tuh
yang jatuh?

Karena itu air putihnya tetap harus diminum, biar
tetap fokus dan konsentrasi tidak buyar. Bahwa yang harus di nyinyirin
itu bukan hanya Setya Novanto, tapi juga rencana revisi PP, UU Minerba
serta klausul-klausul dalam perpanjangan Kontrak Karya juga mesti
diplototin. Kalau kontrak karya mau diperpanjang. Karena intinya itu
disana.

Kalau kita sekarang puas dan senang dengan pengungkapan
transkrip yang ada, kita seperti sedang bersorak karena merasa keluar
dari mulut buaya, padahal sedang dimasukan ke mulut harimau. Apalagi
kalau meresponnya masih cemen dan kekanak-kanakan. Melihat ini dengan
sentimen suka atau tidak suka terhadap Presiden, tidak melihat dalam
perspektif sebagai warga negara. Kecuali kalau memang bagian dari
pemegang kekuasaan. Bagi pendukung dan bukan pendukung Pak Presiden,
diperpanjangnya Kontrak Karya Freeport tidak akan pernah mengakibatkan
mereka mendapat Private Jet. Jangankan Private Jet, nonton Jet Lee aja
paling pake DVD bajakan. Karena Disc Tara nya sudah bangkrut.

Oleh Delianur