180 Pesantren Muhammadiyah Akan Dikelola Lembaga Pengembangan Ponpes Muhammadiyah

sangpencerah.id – selama tiga hari, Jumat-Ahad (11-13/12) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah (LP3M) menggelar rapat kerja. Lembaga baru bentukan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini diharapkan menjadi garda depan pembentuk kader ulama Muhammadiyah.


      Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Haedar Nashir MSi mengungkapkan, pendirian LP3M merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar Agustus lalu. “Ini merupakan aspirasi teman-teman pondok pesantren pada pimpinan pusat. Saat muktamar lalu, para muktamirin sepakat untuk mendirikan lembaga atau majelis khusus yang menangani Pondok Pesantren Muhammadiyah,” kata Haedar.


      Selama ini, sekitar 180 pesantren yang dimiliki Muhammadiyah dikelola oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah. Pengelolaannya cenderung tidak dibedakan dengan lebih dari 10.000 sekolah lainnya milik Muhammadiyah, mulai dari TK/TPQ, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMU/SMK/MA. Dengan adanya LP3M, penanganannya menjadi lebih spesifik karena pondok pesantren milik Muhammadiyah sepenuhnya dikelola lembaga ini.


      Sebelumnya, sebenarnya sudah ada wadah yang menaungi pesantren Muhammadiyah, yaitu Perhimpunan Pondok Pesantren Muhammadiyah (Ittihadul Ma’ahid al-Muhammadiyah/ITMAM). Namun, ITMAM hanya bersifat kultural sehingga tidak dapat mengeluarkan kebijakan yang mengikat dan menggerakkan. Dengan adanya LP3M yang bersifat struktural karena langsung di bawah koordinasi PP Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan pesantren menjadi lebih terarah dan pengembangannya bisa lebih dipercepat.


Tiga Tugas LP3M


      Dengan adanya lembaga ini, menurut Haedar, setidaknya ada beberapa tugas yang diemban. Pertama, LP3M mengidentifikasi pesantren mana saja yang berdiri di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. “Kan ada beberapa pesantren yang langsung didirikan PP Muhammadiyah, ada pula yang didirikan PWM (Pengurus Wilayah Muhammadiyah) dan PCM (Pengurus Cabang Muhammadiyah),” ujarnya.


      Selain itu, LP3M juga perlu mengidentifikasi pesantren mana saja yang didirikan oleh perseorangan namun kulturnya Muhammadiyah. “Bisa saja itu orang yang pernah bersekolah di Muhammadiyah atau mantan pengurus yang kemudian mendirikan pesantren,” kata Haedar.


      Yang kedua, menentukan corak atau karakter pendidikan pesantren. Haedar bercerita, saat pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan mendirikan sekolah, ia memotong mata rantai pesantren tradisional yang saat itu berkembang. “Pesantren pada masa itu hanya mengajarkan ilmu agama, sementara yang mengajarkan ilmu-ilmu sains hanya sekolah milik Belanda. Kala itu, Ahmad Dahlan mencoba mengintegrasikan dua ilmu tersebut dalam sekolahnya.”


      Ketiga, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama pengajarnya, baik guru maupun kiainya. Guru-guru dan kiai di Muhammadiyah, menurut Haedar, banyak memiliki jaringan dan relasi yang luas. “Jaringan itulah yang harusnya dikembangkan untuk pengembangan pesantrennya ke depan,” katanya.


Integrasi Ilmu Agama dan Sains


      Wakil Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Muhadjir Effendy MAP sebagai pembina LP3M mengatakan, pesantren di Muhammadiyah harus ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. “Pesantren inilah jalan bagi Muhammadiyah untuk mencetak kader-kader yang tak hanya paham ilmu agama namun juga ilmu-ilmu sains yang berguna untuk kemaslahatan umat,” ucap Muhadjir.


      Terkait hal tersebut, pengurus Bagian Pengkajian dan Pengembangan LP3M, Dr Mohammad Nurhakim MA melihat adanya inovasi menarik dalam tradisi pengembangan pesantren Muhammadiyah, yaitu munculnya Pesantren Sains (Trensains) dalam tiga tahun terakhir. Trensains dipandang sebagai revolusi pesantren berkemajuan yang berupanya ‘mengetrenkan’ pesantren ke masyarakat, demikian pula berarti sains menjadi tren masyarakat.


      Saat ini, Trensains telah berkembang di setidaknya dua kota, yaitu Jombang dan Sragen, dan tengah ditumbuhkan di beberapa kota lainnya. Trensains merupakan lembaga pendidikan setingkat SMA yang fokus mengkaji dan meneliti ayat-ayat semesta yang di dalam al-Quran jumlahnya lima kali lipat lebih banyak dibanding ayat-ayat fikih. 


Perkembangan Silang NU-Muhammadiyah


      Lebih dari itu, perhatian Muhammadiyah terhadap pesantren dinilai Nurhakim sebagai gejala yang amat positif. Baginya, saat ini terjadi perkembangan silang antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), di mana Muhammadiyah kian tertarik menggarap pesantren, sementara NU justru gencar mendirikan dan mengembangkan sekolah serta perguruan tinggi.


      “Secara makro, bagi saya ini merupakan fenomena yang sangat positif, karena hal ini menjadi bagian dari pembuktian kekuatan umat sekaligus kekuatan nasional,” papar asisten rektor UMM bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) ini.


      Terlebih, kata Nurhakim, pendidikan model pesantren memang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki sekolah umumnya. Pendidikan pesantren dinilai lebih intensif mengingat di luar jam pelajaran, siswa atau santri dapat mengembangkan skill maupun aktivitas lainnya yang terintegrasi dengan tujuan pembelajaran.


      Nurhakim memisalkan adanya praktik berbahasa Arab dan Inggris yang dilakukan di lingkungan pondok. Demikian pula adanya aktivitas yang mendukung melalui organisasi otonom seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Hizbul Wathan (HW) maupun Tapak Suci (TS) yang tidak saja berguna meningkatkan keterampilan, karakter, maupun kepemimpinan, namun juga sekaligus pengembangan ideologi Muhammadiyah.


      “Itulah kelebihan pesantren. Intensitas waktu yang lebih luas membuatnya menjadi miniatur kehidupan, berbeda dengan sekolah umum yang setelah belajar di kelas langsung pulang ke rumah,” paparnya. (Humas UMM)