Waspada Intrik Politik Jelang Musyawarah Wilayah Muhammadiyah


sangpencerah.id – Muhammadiyah berhasil melalu proses transisi nasional secara bermartabat pada gelaran Muktamar Muhammadiyah di Makassar beberapa bulan lalu, bahkan media massa memberikan apresiasi positif lewat headline mereka yang menyebut Muktamar Muhammadiyah berjalan teduh , modern dan profesional apalagi kemudian media massa membandingkan dengan muktamar lain yang berlangsung gaduh.
Tentunya pencapaian itu patut kita syukuri dan sebagai sebuah kebanggan bahwa warga muhammadiyah cukup dewasa dalam berdemokrasi seperti yang disampaikan oleh peneliti dari Jepang Prof. Nakamura 
” Salah satu sumbangsih terbesar Muhammadiyah terhadap bangsa adalah model musyawarah (demokrasi) yang diterapkan ” 
Namun predikat itu juga menjadi tantangan untuk bisa dipertahankan termasuk diimplementasikan saat musyawarah Muhammadiyah di wilayah, daerah, cabang, ranting digelar.
Pasca Muktamar Nasional maka agenda selanjutnya wilayah – wilayah Muhammadiyah menggelar musyawarah wilayah sebagai forum pertangungjawaban pimpinan sebelumnya dan juga memilih anggota pimpinan muhammadiyah di tingkatan masing – masing.
Beberapa wilayah sudah menggelar Musywil Muhammadiyah antara lain Jogjakarta dan Jawa Timur yang berjalan lancar tanpa ada riak – riak yang berarti sebuah harapan bahwa contoh Muktamar Makassar juga mampu ditiru di level wilayah.
Sementara itu wilayah – wilayah lain juga bersiap untuk menggelar Musyawarah Wilayah Muhammadiyah namun informasi yang beredar bahwa muncul riak – riak jelang Musywil yang perlu juga disikapi
Pertama, munculnya faksi – faksi atau kelompok untuk mendukung calon tertentu menjadi Pimpinan wilayah Muhammadiyah , dukungan terhadap seseorang tentunya hal yang lumrah dalam proses suksesi termasuk di Muhammadiyah namun jangan sampai munculnya faksi – faksi membuat gesekan yang justru merusak ukhuwah warga Muhammadiyah yang sudah terjalin. 
Yang disayangkan faksi – faksi tersebut terindikasi melakukan gerakan layaknya cara – cara yang lumrah di partai politik dengan mengumpulkan para pemilik suara dengan dalih sosialisasi musywil atau lainnya , kemudian ada yang menjanjikan sesuatu apabila calonnya terpilih bahkan melakukan “black campaign” terhadap calon – calon lainnya.

Kedua, orientasi untuk menjadi Pimpinan Muhammadiyah, kita ketahui bersama Muhammadiyah bisa menjadi besar dan berkembang salah satunya karena keikhlasan para pengurusnya seperti yang dicontohkan pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan, kita lihat para pendahulu dan juga di masa sekarang ini para pengurus mengorbankan waktu, tenaga bahkan materi mereka untuk mengembangkan persyarikatan. 

Namun belakangan orientasi tersebut di beberapa tempat mengalami pergeseran, seseorang menjadi Pimpinan Muhammadiyah juga kini menjadi sebuah prestise karena  bisa terpilih oleh pimpinan daerah atau cabang itu tentu sebuah kebanggan.
Kemudian menjadi Pimpinan Wilayah misalnya memiliki akses yang luas terhadap Amal Usaha Muhammadiyah apalagi AUM yang memiliki profit besar sehingga kini banyak kita temukan Pimpinan Muhammadiyah yang merangkap menjadi pengurus AUM yang bisa saja menimbulkan conflict of interest.
Fenomena ini memang tidak terjadi di semua wilayah atau daerah, namun indikasi yang menguat ini tidak boleh diabaikan, Pimpinan Pusat harus benar – benar bisa mengingatkan wilayah dan daerah agar benar – benar menjaga langgam Muhammadiyah dalam menggelar suksesi.
Kepada para aktifis Muhammadiyah di wilayah dan daerah, agar mulai mawas diri dan tetap berpegang terhadap konstitusi persyarikatan dan adab – adab islami dalam proses suksesi jangan sampai terkooptasi intrik – intrik politik dalam mendukung calonnya sebagai pimpinan Muhammadiyah.
Terakhir kita sebagai warga Muhammadiyah berdoa semoga Allah swt tetap menjaga persyarikatan kita tetap dalam jalan yang diridhoinya dan semakin memberi manfaat kepada Ummat dan bangsa (ar/redaksi)