Komnas HAM : PBM 9 dan 8 Tahun 2006 Adalah Konsesus Tokoh – Tokoh Agama

Sangpencerah.com – Sehubungan dengan rencana pemerintah seperti yg disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yg akan merevisi Peraturan Bersama Menteri (PBM) dua menteri antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 tentang pedoman bagi kepala daerah untuk membina kerukunan umat beragama, FKUB, dan pendirian rumah ibadah. 
Salah satu poin yang akan direvisi itu, kata Menteri Tjahjo, terkait persyaratan jumlah 90 umat dan 60 org persetujuan masyarakat sekitar lokasi tempat akan dibangunnya rumah ibadah. 
Menurut Menteri Tjahjo, wacana revisi tersebut digulirkan seiring dengan terus adanya kasus perusakan rumah ibadah dan polemik rumah ibadah di beberapa daerah.
Bahkan, lanjut Menteri Tjahjo, utk keperluan itu,  Kemendagri melalui Direktur Jenderal Politik Pemerintah Umum, telah menjalin koordinasi dengan instansi terkait dan telah menyiapkan usul revisi PBM setelah menyamakan persepsi dengan Menteri Agama, Kejaksaan Agung, Menteri Hukum dan HAM, serta Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
Tjahjo menambahkan, Menteri Agama juga sudah berinisiatif untuk segera mengadakan pertemuan dengan berbagai para pemuka pemeluk agama, guna menjaga kerukunan umat beragama di tengah maraknya konflik mengatasnamakan agama.
Jika benar Mendagri akan merevisi PBM 9 dan 8 itu, ada beberapa hal yg perlu dipertimbangkan,
1. Mempertimbangkan faktor sejarah. Dalam risalah perumusan PBM itu, ternyata yg aktif merumuskan dan menyepakati substansi PBM itu adalah majelis2 agama di Indonesia: MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN. Tokoh2 agama itu merapat belasan kali dan memakan waktu kebih empat bulan. Setelah ada konsensus, kesepakatan, tokoh2 agama itu, baru kemudian negara khususnya Kemenag dan Kemendagri meregister dalam administrasi negara. Dengan demikian, sekira negara ingin merevisi PBM 9 dan 8 itu, supaya tdk a-historis, sebaiknya negara, khususnya Kemenag dan Kemendagri mendengar pertimbangan tokoh2 agama itu.
2. Kalaupun PBM itu nanti akan direvisi, harus dipastikan, 
(a) Revisi PBM itu didedikasikan dlm rangka untuk penguatan baik hukum maupun substansinya. Utk kepastian hukum, misalnya, PBM itu perlu ditingkatkan menjadi UU supaya berkekuatan hukum, 
(b) Perumusan substansi peraturan per-UU-an itu supaya melibatkan tokoh2 agama, dan
(c) Utk memastikan keterpenuhan perspektif HAM dalam petaturan per-UU-an itu sebaiknya melibatkan penggiat HAM.
3. Sebelum ada konsensus baru, maka PBM 9 dan 8 itu tetap berlaku sehingga tidak tejadi kekosongan hukum.
Jakarta, 12 November 2015
Maneger Nasution
Komisioner Komnas HAM