Beredar Transkrip Pembicaraan Diduga Ketua DPR dengan Petinggi PT Freeport

Sangpencerah.com – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad memastikan, akan melaporkan kasus pembocoran dokumen rahasia kepada Bareskrim Mabes Polri. Hal itu terkait dengan adanya dokumen laporan Menteri ESDM Sudirman Said kepada MKD.
Laporan tersebut diketahui muncul dalam tayangan ‘Mata Najwa’ di Metro TV. Dasco meminta kepolisian mengusut tuntas oknum dibalik keluarnya dokumen rahasia tersebut.
“Justru biar polisi mengusut, (dokumen) itu dari mana,” kata Dasco ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasaā€ˇ (17/11/2015).
Dasco mengaku melihat tayangan tersebut. Saat Najwa memperlihatkan dokumen tersebut, Menteri Sudirman terlihat kaget. “Sehingga, ini pasti bukan Pak Sudirman (yang membocorkan),” kata Waketum Gerindra itu.
Apalagi, kata Dasco, MKD masih melakukan proses pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan Sudirman Said. MKD, lanjutnya, masih meneliti laporan itu. Bahkan dalam dokumen tersebut masih berbentuk inisial terlapor sehingga harus dibuktikan dahulu. “Pak Sudirman saat dokumen muncul langsung kaget,” katanya.
Sehari sebelumnya, atau pada Senin malam (16/11/2015), beredar transkrip di kalangan wartawan terkait pembicaraan yang diduga Sn serta petinggi Freeport berinisial MS. Dalam transkrip panjang tersebut, nama Jokowi dan JK ikut disebut. Selain itu,nama Menko Polhukam Luhut Pandjaitan juga ikut disebutdalam transkrip tersebut.
Ketua DPR Setya Novanto tetap membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke PT Freeport Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sudah membenarkan bahwa anggota DPR yang dilaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan adalah Setya Novanto.
“Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi. Apalagi Presiden khusus dengan Freeport sangat perhatian. Khususnya bagi hasil, CSR, untuk kepentingan rakyat dan rakyat Papua. Kita tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan,” kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2015). (sp/tribun)