Aliansi Nasional Anti Syiah Desak MUI Keluarkan Fatwa Syiah Sesat


sangpencerah.id
– Bandung — Aliansi Nasional Anti-Syiah (Annas) merupakan salah satu gerakan yang konsen menentang penyebaran paham Syiah yang dianggap menyesatkan. Sebagai bentuk upaya mewaspadai bahaya Syiah, Annas menggelar Mudzakarah Nasional bersama para tokoh ulama dan pengurus Annas di seluruh Indonesia.

Ketua Annas Pusat, Athian Ali menyebutkan sidang mudzakarah yang digelar menyangkut pengembangan organisasi. Serta merumuskan delapan pernyataan sikap Annas tentang keberadaan golongan Syiah. Hal itu disampaikannya mengingat kehadiran Syiah menjadi pertaruhan bagi umat Muslim. Mengingat bahaya pemahaman Syiah yang menyesatkan.

“Ini menjadi pertaruhan untuk menbuktikan keimanan mendasar bahwa kita harus mampu membuktikan mempertahankan sesuatu yang paling berharga yakni aqidah,” kata Athian dalam konferensi pers usai Mudzakarah Nasional di Masjid Al Fajr, Bandung, Jawa Barat, Ahad (29/11).

Dalam kaitan dengan pernyataan sikap Annas, Mudzakarah menyepakati tujuh sikap. Pertama, penegasan kata Anti-Syiah bukan berarti Annas mendukung radikalisme atau merupakan gerakan intoleran. Melainkan sikap tegas sebagai umat Islam untuk mewaspadai penyimpangan dan bahaya ajaran Syiah. Bukan hanya untuk umat Islam tapi juga bangsa dan negara.
Kedua, mengingatkan umat dan pemerintah bahwa Syiah bukan semata sekte teologis melainkan suatu gerakan politik dengan ideologi imamah yang berpotensi memberi dampak negatif. Seperti, membangun konflik dan membuat makar untuk merebut kekuasaan.

Sikap ketiga yang disepakati Annas ialah menyatakan Indonesia berada dalam posisi darurat Syiah. Sebab campur tangan dan intervensi keagamaan, budaya, ekonomi, dan politik negara asal Syiah, yakni Iran.

“Karenanya presiden dan jajaran pemerintah harus lebih peka dan waspada terhadap gerakan ideologi transnasional Syiah dukungan Iran ini,” ujarnya.

Keempat, Annas meminta menutup atase kebudayaan Kedubes Iran karena dinilai telah menyimpang dari tugas diplomatiknya. Annas menilai Kedubes Iran mendukung pengembangan Syiah debgan dana, bantuan pendidikan, maupun lobi-lobi politik ke pusat kekuasaan.

Tak hanya itu, Annas meminta untuk mengawasi ketat dan bila perlu menutup lembaga pendidikan, penerbitan, dan yayasan yang telah terafiliasi dengan paham Syiah. Karena dianggap membahayakan generasi muda dan masa depan keutuhan bangsa dan uma Islam di Indonesia.

“Banyak beasiswa yang disediakan ke Iran. Namun generasi muda kita justru disesatkan dengan pemahaman Syiah yang salah,” ungkapnya.

Keenam, Annas mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat untuk meningkatkan hasil kajian tentang penyimpangan Syiah di Indonesia. Dengan mengeluarkan fatwa yang menyatakan ajaran Syiah sesat sehingga bagi aparat penegak hukum dapat menindak pengikutnya.

Annas juga akan meningkatkan pemahaman umat dan pemerintah bahwa membiarkan ajaran yang berkembang dalam paham Syiah adalah salah. Seperti ajaran taqiyah (dusta), la’nah (menghujat dan memaki), serta mut’ah (kawin kontrak).

Sikap terakhir Annas mendorong Kementerian Agama untuk bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melakukan pengawasan kepada misionaris Syiah yang masuk ke Indonesia baik dari Iran, Irak, Afganistan maupun Lebanon.

Demikian juga mewaspadai pengungsi Syiah yang berada di Indonesia. “Ini adalah wujud gerakan radikal pengkafiran yang harus diberantas,” ucapnya.

Sikap yang telah dirumuskan ini nantinya akan dibawa dan dideklarasikan dalam Konferensi Internasional Anti Syiah yang akan diselenggarakan pada Juli 2016 mendatang.(ar/sp)