Press Release PP Muhammadiyah Terkait Bencana Asap dan Kebakaran Hutan

sangpencerah.id – Jogja – Pembakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah yang berujung pada bencana asap akhir-akhir ini mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Dalam jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (27/10), Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammdiyah, Muhjidin Mawardi meminta, agar pemerintah tak lagi memberlakukan kanalisasi dan pembuatan embung sebagai upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut karena justru akan memperparah potensi kebakaran.

Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhidin Mawardi mengutarakan tujuh sikap terkait masalah itu. Pertama, mendesak pemerintah mengerahkan potensinya untuk menanggulangi bencana tersebut.

Kedua, pemerintah diminta meninjau kembali lokasi kejadian dan tidak memberlakukan kebijakan kanalisasi dan pembuatan embung dalam upaya pengendalian kebakaran lahan gambut.

Ketiga, memilih dan menerapkan cara pengelolaan lahan gambut yang berbasis kearifan lokal, yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Seperti pembuatan tabat untuk lahan gambut yang terpengaruh pasang surut air laut.

Keempat, mewajibkan perusahaan yang telah membuka lahan dengan pembakaran untuk melakukan penanggulangan kebakaran dan merestorasi kerusakan ekosistem yang disebabkannya. Perusahaan itu juga diminta menanggung semua kerugian akibat pembakaran lahan.

Kelima, mencabut konsesi pengusaha perkebunan kelapa sawit yang telah menyebabkan bencana asab. Keenam, mengurangi persentase luas lahan gambut. Ketujuh, melakukan penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan.(oke/sp)