Muhammadiyah Idul Adha 23 September, Pemerintah Diminta Jadikan Hari Libur Nasional

JAKARTA – Muhammadiyah
mengingatkan pemerintah bahwa umat Islam yang berhari raya Idul Adha
pada 23 September juga memiliki hak untuk melaksanakan ibadah.
Pernyataan ini disampaikan terkait
kemungkinan perbedaan penetapan hari Idul Adha antara Muhammadiyah
dengan Pemerintah. Di mana, 23 September tidak masuk dalam jadwal libur
nasional. Yang tanggal merah hanya 24 September, Idhul Adha yang
ditetapkan pemerintah.
“Semestinya pemerintah memberikan
keleluasaan kepada umat Islam yang merayakan Idul Adha pda 23 September
dan mereka diizinkan untuk libur,” terang Sekretaris Umum PP
Muhammadiyah Abdul Mu’ti kemarin.
Menurut dia, Umat Islam yang merayakan
Idul Adha pada 23 September mendatang bukan hanya warga Muhammadiyah.
Umat Islam yang mengikuti jadwal Idul Adha di Arab Saudi kemungkinan
besar juga akan bersama dengan Muhammadiyah.
Pihaknya secara khusus belum membicarakan hal tersebut dengan pemerintah karena akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno. Beberapa tahun lalu, tutur Mu’ti, saat
perayaan Idul Adha berbeda dengan pemerintah, warga Muhammadiyah tidak
mendapatkan libur untuk melaksanakan salat Id.
“Beberapa di antaranya juga tidak mendapatkan izin menggunakan fasilitas publik karena berbeda dengan pemerintah,” ucapnya. Karena itu, apabila tahun ini memang berbeda, maka sudah seharusnya umat Islam diberikan keleluasaan beribadah.
“Konteksnya sesuai pasal 29 UUD 1945, di
mana seluruh warga negara dibebaskan memeluk agama dan beribadah menurut
agamanya,” ujarnya. Sebagai contoh, apabila pemerintah tidak memberi
libur, maka sebagian PNS yang berhari raya pada 23 September tidak bisa
salat Id karena harus masuk kerja.
Sementara itu, untuk jangka panjang,
usulan penyatuan kalender Islam Internasional bakal dimantapkan
Muhammadiyah. Terlebih, setelah jadwal Idul Adha mendatang hampir
dipastikan berbeda dengan NU ataupun pemerintah. Dalam waktu dekat,
Muhammadiyah bakal menemui Menag dan seluruh ormas Islam untuk membahas
kalender tersebut.

Usulan itu bakal dibahas lebih lanjut
secara teknis pada rapat pleno PP Muhammadiyah 2 September mendatang.
Mu’ti menuturkan, penyatuan kalender Islam merupakan salah satu isu
strategis yang menjadi rekomendasi Muktamar ke-47 Muhammadiyah di
Makassar awal Agustus lalu.(sp/jppn)