Krisis Air dan Reformasi Agraria Jadi Materi Muktamar Muhammadiyah



MAKASSAR — Banyak isu strategis yang akan dibahas di Muktamar ke-47 Muhammadiyah. Dua di antaranya adalah soal krisis air dunia dan tuntutan reformasi agraria. Ketum Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan Muhammadiyah sudah lama fokus pada masalah krisis air dunia. Dengan membahas soal krisis air ini di muktamar, Muhammadiyah ingin mengingatkan bahwa dunia terancam dilanda kekeringan.

“Kita di dunia sekarang ini menghadapi krisis air, padahal air ini sesuatu yang sangat diperlukan oleh umat manusia. Kita menghadapi kekeringan itu lebih awal, luas mendalam. Muhammadiyah dari dulu mengantisipasi, maka ada pandangan keagamaan dengan keluarnya fiqih air,” kata Din di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sabtu (1/8).

Soal isu krisis air, belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) menerima judicial review yang diajukan Muhammadiyah untuk Undang-Undang Sumber Daya Air. Muhammadiyah menyambut baik Undang-Undang tersebut akhirnya dibatalkan secara keseluruhan. “Kita ingin jangan ada UU yang tak berpihak kepada rakyat. Alhamdulillah akhirnya UU Sumber Daya Air dibatalkan secara keseluruhan,” ujar Din. Muhammadiyah mengguat UU tersebut karena adanya aturan air bisa dikelola oleh pihak selain pemerintah.

Selain soal air, lewat Muktamar ke-47, Muhammadiyah juga akan menyerukan reforma agraria. Ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini menilai pengaturan soal kepemilikan tanah di Indonesia perlu ditata ulang. “Kita ingin reforma agraria, suatu pembaruan pengaturan tentang kepemilikan tanah. Jangan sampai yang jumlahnya kecil tapi menguasai jumlah lahan yang lebih bisar. Kalau ini terjadi, bisa menimbulkan konflik besar. Ini harus diatur, karena kalau hanya jadi komoditas, harga bisa meroket. Kita sarankan reforma agraria,” ulas Din. Muktamar ke-47 Muhammadiyah digelar 3-7 Agustus 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pusat kegiatan ada di Universitas Muhammadiyah. (sp/detik)