Wasekjen PBNU : Sidang Itsbat Hanya Formalitas dan Agenda Rutin Birokrat

Oleh Muhammad Sulton Fatoni
(Wakil Sekjend PBNU)


Setiap menjelang Ramadhan berakhir, Pemerintah menggelar sidang itsbat
untuk menentukan 1 Syawal sebagai prasyarat Hari Raya Idul Fitri. Tahun
ini, pemerintah telah umumkan akan melakukan Sidang Itsbat pada 16 Juli
atau 29 Ramadan mendatang. Namun Sidang Itsbat diselenggarakan teriring
dengan indikasi penetapan 1 Syawal yang berbeda dari dua ormas Islam
terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).
Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Syawal pada 17 Juli, sedangkan PBNU
sudah menyampaikan sinyal bakal ada perbedaan dalam penetapan 1 Syawal
ini.

Selama ini Kementerian Agama menggelar Sidang Itsbat
mendasar pada UU Nomor 3 Tahun 2006 khususnya Pasal 52 A yang
menyebutkan bahwa pengadilan agama memberikan penetapan (istbat)
kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
Operasionalnya begini: Menteri Agama minta pengadilan agama agar
memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah
melihat hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal Syawal
tahun Hijriyah. Penetapan pengadilan tersebut digunakan Menteri Agama
untuk mengeluarkan penetapan secara nasional 1 Ramadhan dan 1 Syawal.

Prinsip
sidang itsbat seharusnya mampu menyuarakan hati nurani masyarakat Islam
yang menginginkan kepastian berakhirnya puasa Ramadhan dan kepastian
Idul Fitri. Sidang itsbat juga harus dapat menyelesaikan masalah yang
timbul sebelum sidang itsbat, bukan justru memelihara masalah apalagi
memperuncing masalah. Jika NU dan Muhammadiyah telah mengabarkan
prediksinya tentang perbedaan waktu berakhirnya puasa Ramadhan dan waktu
Hari Raya Idul Fitri, sidang itsbat yang digelar Pemerintah idealnya
dapat menyelesaikan perbedaan tersebut. Namun faktanya tidak. Maka jika
Sidang Itsbat tidak mampu menyelesaikan persoalan sebelum terjadinya
sidang itsbat, masih perlukah Pemerintah tetap menggelar sidang
tersebut?

Mengurai Persoalan
Persoalan klasik yang masih
belum mampu dituntaskan umat Islam Indonesia adalah menyatukan sikap
tentang metode penentuan kalender Hijriyyah. Sebagaimana maklum bahwa
kalender hijriyyah menganut dua basis ilmiah, pertama, metode hisab yang
berpatokan pada gerak benda langit, khususnya matahari dan bulan
faktual (Muhammadiyah, 2015). Kedua, ru’atul hilal bil fi’li
yang mengacu pada penglihatan dan pengamatan hilal secara langsung di
lapangan pada hari ke 29 (malam ke 30) dari bulan yang sedang berjalan;
apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka pada malam itu dimulai
tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar rukyat hilal; tetapi apabila tidak
berhasil melihat hilal, maka malam itu tanggal 30 bulan yang sedang
berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 bagi bulan baru
atas dasar istikmal (PBNU, 2007). Dua pendekatan di atas terkadang secara faktual menemukan kesamaan namun juga sering tidak sama.

Namun terdapat tuntutan kebutuhan umat Islam lainnya,
yaitu kebersamaan dan kekompakan. Umat Islam tidak mempersoalkan
perbedaan di kalangan mereka. Hanya saja mereka semakin nyaman dan
nikmat saat ada kebersamaan dan kekompakan. Capaian peradaban ini patut
disyukuri dan menjadi tugas penting bagi semua pihak untuk melanjutkan
proses bangunan peradaban ini. Fenomena Muslim Indonesia saat ini yang
tidak lagi mempersoalkan ‘benar-salah’ antara NU dan Muhammadiyah
seharusnya menyadarkan Pemerintah untuk mengupayakan kebersamaan dan
kekompakan kedua pengikut organisasi tersebut.

Beberapa
langkah strategis dapat dilakukan Pemerintah untuk memenuhi harapan
kebersamaan dan kekompakan umat Islam Indonesia. Pertama, pemerintah
perlu memfasilitasi NU dan Muhammadiyah untuk duduk bersama merumuskan
konsep yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dua kekuatan civil society
tersebut memerlukan forum permanen yang sewaktu-waktu dapat digunakan
untuk melakukan konsolidasi dan rapat bersama untuk membahas isu-isu
aktual keislaman. Kedua, pemerintah perlu mengakomodasi keputusan
bersama NU dan Muhammadiyah sebagai kebijakan pemerintah terkait isu-isu
penting keislaman.

Saat ini semua berbalik kepada motif baik
pemerintah. Menyelesaikan perbedaan waktu pelaksanaan Idul Fitri dan
lainnya tidak mungkin berhasil tanpa ada reposisi pemerintah terhadap
fungsinya. Tren masyarakat reformis saat ini adalah pelayanan
masyarakat, bukan doktrinasi masyarakat. Contoh doktrinasi adalah
kesepakatan-kesepakatan yang dilahirkan oleh forum Menteri-menteri Agama
Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yang
salah satunya terkait kalender Islam yang dikenal dengan istilah
“Visibilitas Hilal MABIMS”. Jika model kerja seperti ini diteruskan maka
aktivitas Pemerintah makin menjauh dari kebutuhan riil masyarakat
Islam. Catatan penting dari tulisan ini adalah sidang itsbat yang
digelar pemerintah seharusnya menjadi sidang kebutuhan riil masyarakat
Islam. Jika tak mampu memenuhi ekspektasi masyarakat atas kebersamaan
dan kekompakan tentu sidang itsbat itu sebatas formalitas dan agenda
rutin para biroktat.(rol/sp)