Profil Dr. Haedar Nashir, Bakal Calon Ketua Umum PP Muhammadiyah

Haedar Nashir, lahir di Bandung, 14 Juli 1963. Sehari-hari bekerja sebagai dosen di Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menamatkan pendidikan dasar di Bandung kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk memperoleh gelar S-1 di STPMD Yogyakarta. Gelar S-2 dan S-3 diperoleh di Fisipol UGM pada bidang sosiologi.


Penulis buku Muhammadiyah Gerakan Pembaruan (2010) ini pernah menjadi Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah periode 1983-1986 dan Ketua Dep Kader PP Muhammadiyah periode 1985-1990. Kini, menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah.
Berikut wawancara singkat dengan Haedar Nashir seperti dikutip dari rol.co.id
Muhammadiyah kini sudah berusia lebih dari satu abad. Dulu punya cita-cita membuat Islam yang  berkemajuan. Nah, ke depan, apa yang harus dilakukan Muhammadiyah?

Dalam frame Muhammadiyah yang sudah dibangun semenjak kemarin, yakni pada Muktamar Satu Abad di Yogyakarta itu, kami akan terus melakukan proses transformasi gerakan. Ini karena pendirian dasar Muhammadiyah itu adalah dalam rangka melakukan dakwah (menyebar luaskan Islam sehingga menjadi nilai pribadi, warga, dan masyarakat) dan tajdid (memperbarui seluruh pandangan dan paham aktualisasi keagamaan untuk mencapai kemajuan).


Jadi, setelah memasuki usia satu abad, Muhammadiyah melakukan evaluasi. Kami memandang ada hal-hal yang memang perlu transformasi baru. Pertama, dalam pandangan keagamaan, frame Muhammadiyah telah jelas merujuk pada Alquran dan sunah, tetapi aktualisasi Islam yang berbasis dua hal ini menghadapai realitas baru dengan ada paham baru yang postmoderen, globalisasi, dan ketiadaan sekat antarnegara.


Akibatnya, kami di Muhamamdiyah merasa tidak cukup kalau semua perkembangan baru itu didekati dengan fiqih yang klasik, tapi harus melalui fiqih jadid (fiqih yang baru). Tujuannya ini agar nanti orang dari banyak kalangan di umat Islam merasa nyaman di dalam mengontesktualisasikan kehidupannya.


Kedua, kami sadar bahwa sisi terlemah dari kekuatan Islam itu pada soal ekonomi. Inilah yang membuat umat Islam selama berpuluh-puluh tahun hidup dengan kategori ‘menadahkan tangan’. Padahal, kita pernah punya masa lalu yang cemerlang, di mana gerakan wirausaha umat bangkit dan berjaya. Dan, patut diketahui Muhammadiyah bisa meluas dan tegak hingga sekarang karena ada dukungan dari kaum itu. Di sinilah kemudian Muhammadiyah harus kian mandiri dan punya daya tawar politik yang tinggi.

Kalau begitu dukungan amal usaha Muhammadiyah menjadi pilar penting bagi persyarikatan ini?


Tren perkembangan semua amal usaha Muhammadiyah kini sangat lumayan. Untuk perguruan tinggi, misalnya, kami sudah punya dua perguruan tinggi dengan akreditasi ‘A’. Tren universitas Muhammadiyah ini, misalnya, yang di Sorong berkembang cukup bagus. Begitu juga rumah sakitnya. Di Lamongan, di sepanjang Malang, Cirebon, dan kini di Ternate kualitasnya membanggakan. Bila dihitung modal aset kami sudah bernilai triliunan.


Bagimana pandangan Muhammadiyah terkait dengan perkembangan politik praktis masa kini?


Kami menawarkan Indonesia yang berkemajuan itu niscaya.Tapi, jujur saja, kita ini masih terus dininabobokan oleh wacana bahwa demokrasi Indonesia maju, pertumbuhan ekonominya tinggi, berkepribadian dalam kebudayaan. Padahal, kenyataannya secara jujur tak seperti itu, malah terasa sangat berantakan.


Nah, politik yang terlalu liberal itu jelas membutuhkan bingkai karena kita punya Pancasila, nilai konstitusi, serta kepribadian bangsa. Apalagi, bangsa ini mayoritas beragama Islam. Dampak politik uang sudah sangat jelas di depan mata, yakni munculnya politik uang, serta sikap ideologi yang transaksional. Yang jelas lagi bangsa ini tengah menuju situasi yang anarkis. Inilah yang harus dicegah secara cepat dan konkret.

Apakah dengan demikian Muhammadiyah ke depan perlu memikirkan cara rekrutmen kepala daerah?

Sebenarnya, semenjak dahulu kami sudah menawarkan agar sampai periode tertentu tetap pertahankan lembaga DPRD sebagai sarana rekrutmen politik sembari sistemnya diperbaiki dan pelakunya terus diawasi. Nah, nanti bila masyarakatnya sudah tidak lagi “buta huruf” secara politik, barulah kepala daerah dipilih secara langsung.


Tapi ternyata, gelombang ‘pilkada langsung’ tak bisa ditahan. Untuk itu sekarang mulai lah kita benahi dulu undang-undangnya kalau masih bisa. Ini supaya proses pemilihan langsung tidak seliar seperti sekarang ini.


Tapi, upaya kritis itu kan seperti keputusan judicial review tidak digubris oleh pihak pengambil keputusan atau pemerintah?



Ya, itulah risiko perjuangan. Kalau sekarang tak digubris kami akan terus berjuang dengan bekerja sama dengan ormas, partai poitik, dan pihak lain. Kami terus berusaha mendialogkan dengan pemerintah. Yang jelas semua ini demi kepentingan bangsa ke depan maka mari kita lakukan bersama-sama.


Dan, bila kita kaji memang kini ada tiga tren yang terjadi di bangsa ini. Pertama, munculnya tren deviasi (penyimpangan). Kedua, terjadinya proses peluruhan (degradasi) nilai. Ini misalnya berpolitik dengan tujuan yang jauh berbeda dengan para pendiri bangsa yang mengutamakan politik untuk keluhuran diri dan bangsa.


Ketiga, terjadinya situasi krisis nilai. Ini tampak dengan hilangnya Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Orang tak lagi mikir Pancasila. Juga arah negara makin tak jelas setelah garis-garis besar haluan negara (GBHN) dan utusan golongan di MPR dihilangkan. Sebab, berbahaya bila bangsa hanya diarahkan oleh ajang pilpres dan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden.


Bagaimana Anda melihat perubahan yang kini terjadi pada sikap beragama masyarakat Indonesia?


Bagi kami ini persoalan yang sudah sangat serius. Masyarakat kita sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa yang kemudian terjadi perubahan lingkungan sosial. Realitas baru masyarakat mengalami proses pengotaan (urbanisasi). Sebagai konsekuensi maka akan ada harga yang harus dibayar, yakni munculnya situasi ‘kehampaan jiwa’ dari manusianya karena setiap hari hidup mengejar ambisi. Manusia kemudian menjadi homo economicus sejati atau manusia yang rakus. Akibatnya,manusia mengalami proses asosial yang kemudian menghilangkan sikap kedermawaan dan tolong-menolong.


Dalam situasi itu maka hanya agama yang bisa mengembalikannya. Namun kemudian, pertanyaannya, agama yang seperti apa? Nah, di sini jawabannya jelas, yakni agama yang tidak serbafikih an sich. Tapi, agama yang berdimensi ihsan. Jadi, perspektif ihsan ini lah yang perlu dihidupkan oleh agama di dalam masa moderen seperti ini. (rol/sp)