MUI dan Muhammadiyah Tolak Revisi UU KPK

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak rencana DPR merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Oleh karena itu, saya tidak setuju, dan mengatasnamakan dua organisasi yang saya pimpin, yaitu PP Muhammadiyah dan MUI, tidak setuju dengan pikiran dan rencana untuk merevisi Undang-undang KPK, apalagi untuk mengurangi kewenangan KPK, justru seharusnya diperkuat,” kata Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, usai menjadi penceramah buka puasa dengan pimpinan dan pegawai KPK di kantor KPK, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Hal ini disampaikan oleh Din Syamsuddin menanggapi sikap DPR yang berkeras merevisi UU KPK dan memasukkan Rancangan Undang-undang (RUU) KPK dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015 DPR RI.
Lima poin yang menjadi target dalam revisi UU KPK oleh DPR, yakni kewenangan penyadapan dilakukan terhadap pihak yang dalam proses pro justicia, kewenangan penututan KPK perlu disinergikan dengan kejaksaan, pembentukan dewan pengawas, pengaturan pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan dan penguatan pengaturan sistem kolektif kolegial pimpinan KPK.
Din mengingatkan, bahwa KPK adalah amanat reformasi. Keberadaan dan eksistensi lembaga anti-rasuah tersebut dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini terbilang masih sangat penting dan diperlukan. Apalagi, saat ini justru korupsi makin merajarela dan menggurita hampir di seluruh aspek kehidupan.
Oleh karena itu, seharusnya semua pihak, baik DPR RI, pemerintah maupun lembaga yudikatif, perlu menunjukkan komitmen yang konkret dalam pemberantasan korupsi.
“Dengan dalih apapun, jangan sampai terkesan ada upaya untuk melemahkan KPK. Jelas, KPK bukan malaikat. Mereka masih banyak kekurangan dan kelemahan, dan saya termasuk yg mengkritisi bahwa pemberantasan korupsi itu belum maksimal dan optimal,” tuturnya.
Din menyarankan agar DPR mengevaluasi dan membatalkan rencana untuk merevisi UU KPK tersebut.
Jika sampai kewenangan penyadapan dan penuntutan dipersulit hingga ditiadakan, maka lembaga KPK hanya akan tinggal nama, akan menjadi “mandul” dan menjadi “macan ompong” dalam pemberantasan korupsi.
“Kalau sudah begitu, dibubarkan saja asalkan sudah ada lembaga yang kredibel untuk memberantas korupsi,” tandasnya.
Menurut Din, seharusnya pihak DPR pun berpikiran sama, yakni melakukan upaya yang dapat memperkuat dan mendukung KPK mengingat korupsi saat ini semakin menggila dan menggurita.
“Ada penyadapan saja korupsi merajarela dan menggurita, apalagi kalau nggak ada penyadapan. Saya justru ingin kewenangan itu diperkuat,” sindirnya.
Din khawatir, sikap ngotot para anggota DPR yang ingin merevisi UU KPK dengan mengurangi gradasi kewenangan penyadapan dan penuntutan, justru diartikan oleh masyarakat sebagai upaya untuk melemahkan KPK secara kelembagaan atau bahkan tak sejalan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, Presiden Jokowi telah menyampaikan penolakan upaya pelemahan KPK melalui revisi undang-undang tersebut.
“Jangan sampai nanti akan titik balik, jangan sampai DPR nanti dituduh oleh rakyat, berkeinginan revisi UU KPK karena hanya untuk menyelamatkan diri. Tentu kita tidak ingin suudzon. Tapi, hal itu mudah sekali dipahami,” kata Din.
“Kalau DPR sampai tetap ngotot merevisi UU KPK ini, maka sebagian rakyat akan menuduhnya, ada apa denan DPR? Kenapa mereka takut untuk disadap? Kenapa takut untuk dituntut? Hanya orang-orang yang takut yang ingin melemahkan KPK,” sambungnya.
Din pun mengingatkan, saat ini masih banyak “PR” para anggota DPR untuk merevisi sejumlah undang-undang produknya yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melanggar UUD 1945 atau konstitusi. Dan seharusnya para anggota Wakil Rakyat tersebut lebih fokus untuk menyelesaikan “PR” tersebut dengan memasukkannya dalam Prolegnas Prioritas.
Bahkan, saat ini sudah ada rencana untuk mengugat sekitar 115 undang-undang produk DPR ke MK karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. “Seharusnya itu yang harus mendapatkan perhatian DPR. KPK ini sudah berjalan dengan baik dengan segala kekurangannya,” ujarnya. (sp/tribun)