Muhammadiyah Sarankan Presiden Tinjau Ulang Rencana Mencabut Aturan Pendirian Rumah Ibadah

Jakarta (25/06), Rencana Presiden Jokowi mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 menteri tentang pendirian rumah ibadah ditanggapi secara hati-hati oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketua PP Muhammadiyah Abdul Mufti meminta pemerintah berpikir ulang dan matang sebelum mencabut SKB 2 menteri tersebut. “Kalau mau dicabut harus ada alasan yang kuat, terus harus ada regulasi penggantinya,” ujar Mufti di Jakarta, Senin (22/6).

Mufti mengatakan, SKB 2 menteri itu merupakan peraturan yang bersifat teknis mengatur izin pendirian rumah ibadah. Peraturan tersebu t diperlukan agar tidak terjadi tabrakan atau tumpang tindih. Pendirian rumah ibadah tersebut ada persetujuan dari warga setempat.

SKB 2 menteri tersebut, kata Mufti, selama ini banyak dimanipulasi atau dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu sehingga ada kesan peraturan itu menguntungkan umat beragama tertentu dan merugikan umat lainnya. “Padahal yang namanya minoritas bukan cuma agama tertentu saja. Di Papua atau di Bali, umat Islam juga minoritas. Tapi mereka taat pada peraturan tersebut,” paparnya.

Dia menambahkan, SKB itu dibuat pemerintah dengan melibatkan tokoh-to koh yang mewakili para umat beragama di Indonesia. Jadi, katanya, SKB itu tidak dibuat top down. Karena itu, Mufti berpendapat bahwa SKB 2 Menteri itu perlu dipertahankan. “Yang pasti diperlukan regulasi pendirian rumah ibadah. Wong bikin warung saja perlu izin sana-sini kok,” pungkasnya. (wmn/ind/sp)