Catatan Anton Tabah, ” Kisah Panjang Perjuangan Polwan dan TNI Berjilbab “

Oleh : Anton Tabah
(Dewan Pakar KAHMI Pusat, Mantan Jenderal Polri)
Kajian singkat ini dimulai dari perjuangan panjang polisi wanita (polwan) berjilbab. Pada 2009, saya dan Jenderal Indradi Tanos ditugaskan oleh Kapolri studi banding ke Inggris tentang public complain (keluhan masyarakat) dan standar profesional kepolisian terhadap layanan kepolisian ke berbagai negara di Eropa, terutama di Kepolisian Inggris yang lembaga public complain-nya, Independent Police Complain Commission (IPCC), dinilai terbaik di Eropa.
Ketika itu, saya melihat beberapa polwan Inggris uniform-nya berjilbab tampak gagah dan cantik. Saya tanya pada Komandan Departemen Standar Profesi Kepolisian Polda London Kolonel Thukker yang kebetulan duduk di samping saya. Apakah yang berjilbab itu polwan?
Kolonel Thukker menjawab “Ya. Polwan Muslimah di Inggris uniform-nya didesain berjilbab untuk memenuhi standar religiositas mereka dengan aturan kedinasan resmi.”
Hatiku tersentak. Di negara minoritas Muslim bahkan sekuler, punya kebijakan mengagumkan uniform polwan Muslimahnya berjilbab. Lalu saya ngenes, mengapa Polwan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia dan akhirat malah dilarang berjilbab?Selesai bertugas, saya buat laporan khusus tentang polwan berjilbab tersebut ke Kapolri dan tembusan ke Komandan Satker-Satker. Tak kuduga, laporan saya dibaca banyak polwan.
Suatu hari, ada 10 polwan perwakilan dari berbagai satker menghadap ke ruang kerja saya. Hal yang saya ingat dipimpin oleh Kombes Utami dari Logistik Polri dan AKBP Wati dari Lemdiklat Polri. Mereka mengutarakan maksudnya ingin berjilbab.
Saya terharu dan menasihati agar berjuang bersama galang internal Polri, galang ulama, dan tokoh-tokoh nasional untuk mendukung. Kebetulan saya dekat dengan ulama maupun tokoh-tokoh nasional. Mulai saya komunikasikan mak sud keinginan polwan berjilbab.
Silent operation, bentuk opini terlebih dahulu karena saya tahu peta di eselon pimpinan Polri dan kalangan jenderal yang menolak pasti banyak dengan berbagai argumen.
Jenderal yang mendukung saya, dengan jelas cuma tiga, yaitu Jenderal Anton Bahrul Alam, Jenderal Badrodin Haiti, dan Jenderal Suhardi Alius. Itu pun mereka diam-diam, belum berani terang-terangan.
Yang terang-terangan perjuangkan jilbab polwan hanya saya sendirian dengan berbagai konsekuensi. Setiap perkembangan opini publik saya laporkan ke Kapolri.
Dukungan masyarakat terhadap keinginan polwan berjilbab tak bisa dibendung dan kita tak boleh menghalangi karena itu menyangkut HAM yang dijamin prioritasnya oleh UUD 1945, bahkan falsafah negara Pancasila.
bersambung….

sumber : republika