Jakarta – Tragedi bocah kecil Angeline menjadi perhatian publik termasuk kalangan politikus, namun yang disayangkan muncul pernyataan kontroversial yang malah melempar kesalahan kepada Ulama atas tragedi tersebut, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq mengkritik Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam kasus kematian Angeline, menurutnya seharusnya MUI bisa melakukan pencegahan.
Anggota Komisi VIII DPR itu menilai sebagai lembaga yang menaungi beberapa ormas Islam, MUI harus menjadikan kasus kekerasan anak dalam masalah yang penting untuk diperhatikan.
“Ini saya menggugat juga keberadaan MUI ketika mengeluarkan fatwa itu tolong diingatkan kembali tentang anak-anak yang menjadi korban,” kata Maman di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/6/2015).
Maman mengatakan, MUI bisa saja mengeluarkan fatwa yang melarang kekerasan terhadap anak. Sebab, jika fatwa itu ada maka setidaknya ada efek yang akan terjadi khususnya pencegahan di masyarakat.
“Kalau ada komisi perlindungan anak ada di MUI seharusnya dia mencegah fatwa sesat dan sebagai. Karena dengan fatwa itu mendorong orang melakukan kekerasan dan yang menjadi korban adalah anak-anak mereka. Kita sebagai WN apapun agama, aliran harus kita hormati,” katanya.
Menjadi rancu statement tersebut mengingat fatwa MUI tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat dalam konteks kehidupan masyarakat dan bernegara, justru harusnya penguatan dan pencegahan adalah tugas DPR dengan membuat Undang – Undang yang lebih memproteksi anak kemudian pemerintah menjalankan tugasnya memberi perlindungan anak serta law enforcement aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terhadp anak – anak.(ini/sp)
Anggota Komisi VIII DPR itu menilai sebagai lembaga yang menaungi beberapa ormas Islam, MUI harus menjadikan kasus kekerasan anak dalam masalah yang penting untuk diperhatikan.
“Ini saya menggugat juga keberadaan MUI ketika mengeluarkan fatwa itu tolong diingatkan kembali tentang anak-anak yang menjadi korban,” kata Maman di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/6/2015).
Maman mengatakan, MUI bisa saja mengeluarkan fatwa yang melarang kekerasan terhadap anak. Sebab, jika fatwa itu ada maka setidaknya ada efek yang akan terjadi khususnya pencegahan di masyarakat.
“Kalau ada komisi perlindungan anak ada di MUI seharusnya dia mencegah fatwa sesat dan sebagai. Karena dengan fatwa itu mendorong orang melakukan kekerasan dan yang menjadi korban adalah anak-anak mereka. Kita sebagai WN apapun agama, aliran harus kita hormati,” katanya.
Menjadi rancu statement tersebut mengingat fatwa MUI tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat dalam konteks kehidupan masyarakat dan bernegara, justru harusnya penguatan dan pencegahan adalah tugas DPR dengan membuat Undang – Undang yang lebih memproteksi anak kemudian pemerintah menjalankan tugasnya memberi perlindungan anak serta law enforcement aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terhadp anak – anak.(ini/sp)
