Satgas Muda Muhammadiyah Anti Korupsi Kawal Penyusunan Raperda Kota Jogja


YOGYAKARTA – Satuan Tugas Muhammadiyah (SATGAS MUDA) Anti Korupsi Kota Yogyakarta gelar audiensi dengan DPRD, Selasa (21/04/2015) siang. Audiensi dilakukan dalam rangka  mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Raperda RIPPDA) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2025. 
Audiensi dihadiri oleh Ketua Pansus, Rifqi Listiyanto S.Si, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Muh. Ali Fahmi S.E, MM, Anggota Tim Pansus, Sila Rita SH, M.H, Staff DPRD, Perwakilan Anggota SATGAS MUDA ANTI KORUPSI Kota Yogyakarta.
Dalam audiensi disampaikan bahwa Raperda RIPPDA tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan keistimewaan Jogja, serta terkesan memunculkan peluang terjadinya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Menurut Suyoto Arif Friandi, Ketua Divisi Pengawasan Pembangunan SATGAS MUDA ANTI KORUPSI  dalam audiensi tersebut menyampaikan bahwa “Pasal 39 Raperda RIPPDA misalnya, pada poin c dan d menyatakan bahwa Peningkatan fasilitas dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata ditetapkan dengan kriteria Akomodasi perhotelan (poin c), Bar dan Restoran (poin d), akan menimbulkan peluang terjadinya praktik KKN”. 
“Lebih jelasnya lagi, terlihat dari pembahasan pasal turunan dari pasal 39 tersebut, yaitu pada Pasal 49 tentang Insentif Pariwisata. “Pemberian insentif pariwisata meliputi : a) Pemberian keringanan pajak; b) Pemberian kemudahan perizinan; dan c) Pemberian fasilitas promosi pariwisata”(Pasal 49 Raperda RIPPDA), itu jelas memberi peluang terjadinya indikasi perselingkuhan birokrasi pihak-pihak yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi”, tegas Juru Bicara SATGAS MUDA ANTI KORUPSI tersebut.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta, Ashad Kusuma Jaya, saat diwawancarai diluar forum tersebut, juga  menuturkan bahwa “kalau ingin mengembangkan pariwisata Jogja, maka dalam penyusunan Raperda RIPPDA perlu diperhatikan, jangan sampai mempermudah pendirian hotel, jangan ada penghapusan atau pemotongan pajak bagi pariwisata dan pariwisata Jogja harus memiliki ciri khas, itulah yang harus dievaluasi oleh DPRD”.
Dalam Audiensi tersebut hasil kajian analisis yang dilakukan SATGAS MUDA ANTI KORUPSI yang berkerjasama dengan Pusat Studi HAM dan Kebijakan Publik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang A.R Fakhruddin Kota Yogyakarta. diserahkan kepada pihak DPRD Kota Yogyakarta dan akan digunakan sebagai bahan atau referensi tambahan dalam penyusunan Raperda Induk tersebut. DPRD Kota Yogyakarta sangat berantusias dalam merespon masukan SATGAS MUDA dan mengharapkan perwakilan dari SATGAS untuk dapat hadir pada acara “Uji Publik” Raperda tersebut pada akhir bulan April.
SATGAS MUDA menyatakan akan terus mengawal penyusunan Raperda RIPPDA ini, serta Raperda-Raperda lain, agar potensi terjadinya penyelewengan anggaran serta tingginya angka pembangunan yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Jogja dapat ditekan. 
Kontributor : Suyoto