Catatan untuk Buku “AGAMA DAN POLITIK DI INDONESIA” oleh Pdt. Dr. Richard M Daulay

Oleh : H. Fahmi Salim, MA (Komisi Pengkajian MUI)
Gedung Litbang Kementerian Agama RI, Lt.3 Selasa 05-05-2015

Isi buku
Catatan
Inti pesan buku untuk meriset respon
umat Kristen terhadap realitas kebangkitan Islam dalam arti islamisasi
politik (hukum dan undang-undang) serta adanya diskriminasi agama.
Umat Islam mengkhawatirkan terus
merosotnya prosentase populasi muslim Indonesia, pada saat yang sama, Kristen
sangat galau dan resah dengan islamisasi politik di Indonesia.
Maksud PURITANISASI MUI antara radikal
dan moderat
Mempersoalkan fatwa-fatwa MUI dalam
munas 2005 adalah bisa diartikan sebagai ikut campur kalangan non-muslim thd
urusan internal umat Islam.
MUI berubah orientasi dari alat
pemerintah menjadi alat umat Islam.
Pemerintah Soeharto belajar dr
pengalaman pahit saat pembahasan RUU Perkawinan 1974 yg digodok oleh CSIS dan
tidak melibatkan ulama dan cendekiawan muslim
Maksud WAHABI dan turunannya spt
IKHWANUL MUSLIMIN, HTI, DAN ALQAEDA.
Itu paradigma lama tahun 60 – 70 an,
tidak sesuai dengan realitas kekinian pasca arab spring. IM dimusuhi rejim
Saudi, demikian pula Alqaeda memusuhi rejim Saudi krn dianggap sbg antek AS,
pun HT memusuhi rejim Saudi krn penolakan ide khilafah pd saat upaya
merestorasi khilafah pasca runtuh tahun 1924
Apakah konsep HAM liberal dalam DUHAM
PBB 1948 tepat diberlakukan universal atau menyesuaikan dg lokalitas
masing-masing kepentingan dan kebutuhan negara?
Kebebasan berganti agama dan perkawinan
campur agama dibatasi oleh syariat Islam yg dipeluk oleh mayoritas rakyat
Indonesia
Deklarasi anti-intoleransi dan
diskriminasi berbasis agama/kepercayaan 25 nov 1981
Apakah sudah sesuai dengan isi dan
semangat UU PNPS no.1 tahun 1965
Beberapa peristiwa masa lalu dan masa kini yang
selalu dijadikan kalangan Islam fundamentalis memupuk rasa bermusuhan dengan
Barat dan Kristen….
Semakin menguatkan asumsi bahwa pihak
Barat lah yang telah menciptakan dan mendorong lahir dan berkembangnya
radikalisasi dan fundamentalisme Islam dg konflik berdarah tsb, tujuannya
adalah menjadikan fundamentalisme Islam sbg dalih untuk menyebarkan paham
sekularisme dan liberalisme serta pluralisme agama agar diterima oleh umat
Islam.
Pijakan kebebasan beragama di pasal 28E dan
pasal 28I
Tidak disebutkan pasal 28J bahwa HAM
individu dibatasi oleh nilai dan norma agama dan budaya yang ada di
Indonesia.
Data 311 pelanggaran hak kebebasan beragama
kaum Kristen di masa pemerintahan SBY
Namun faktanya SBY menerima penghargaan
negarawan dunia yang berhasil mengelola toleransi dan pluralisme.
Faktor dakwah Islam dan misi Kristen menempati
posisi paling atas penyebab ketegangan hub Islam dan Kristen di Indonesia
pasca reformasi
Apakah ada data fakta Islamisasi para
pemeluk Kristen, sehingga menimbulkan ketegangan?
Sebaliknya yang ada adalah data fakta
Kristenisasi terhadap pemeluk Islam di lapangan. Ini faktor utama pemicu
ketegangan
-Pendelegasian wewenang kebijakan agama kepada
pemda dalam rangka otonomi daerah
-Kurangnya upaya sungguh-sungguh mempromosikan
nilai toleransi
-Bagi muslim, kebijakan lokal agama
non-Islam juga sangat merugikan kepentingan kebebasan beragama umat Islam spt
kondisi di Bali, Papua, dan NTT
-Sejauh ini promosi toleransi di umat
Islam sudah sangat gencar, bahkan ada buku ALQURAN KITAB TOLERANSI karya
zuhairi misrawi
-Kasus penistaan dan penodaan agama thd
simbol Islam tidak masuk dalam penyebab ketegangan.
MUI dan BAKORPAKEM kerap dituding melanggar
kebebasan beragama
Bakorpakem menjalankan tugasnya sesuai
kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Sementara MUI menjalankan tugasnya
sebagai mufti umat Islam yang salah satu tugas pokoknya adalah menetapkan
aliran sesat sesuai prosedur penetapan kriteria aliran sesat.
UU dan Perda yang dinilai bernuansa syariat
dituding berpotensi mendiskriminasi agama lain dan mengancam kebhinekaan.
Bila ada kabupaten/kota menerapkan
perda yang sesuai Islam, jangan dipahami sebagai Islamisasi. Pancasila tidak
melarang kemauan masyarakat banyak di tempat itu untuk membentuk tatanan sosial
yang lebih baik bagi mereka. Kelompok minoritas tidak perlu risau. Karena
Islam mewajibkan umatnya melindungi kelompok minoritas yang terikat dalam
kesepakatan.
Biarkan nilai yang hidup di masyarakat,
termasuk nilai Islam, diserap menjadi bagian sistem legislasi nasional di
bawah naungan Pancasila. Agama lain juga silakan berlomba menyumbang nilai
terbaiknya bagi kehidupan bersama ini. Biarkan saling mengisi. Biarkan semua
jadi bagian dari bhinneka tunggal ika.
Isu pokok kebebasan beragama di Indonesia:
–   Isu Islamisasi dan Kristenisasi
– Hukum dan aparat hukum sangat lemah
–  Meningkatnya semangat anti-pluralisme
di kal Islam politik
– Bisunya kalanganl Islam moderat, NU-Muhammadiyah menyikapi kebangkitan dan gerakan Islam politik
–   Kurangnya upaya promosi nilai toleransi
Negara mengakui hak kebebasan beragama
seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1, dan pasal 29 ayat 2.
Namun kebebasan tsb tidak bersifat
mutlak, negara memberlakukan pembatasan-pembatasan sebagaimana dalam pasal
28J ayat 2 “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Negara juga membatasinya melalui pasal
1 UU no.1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
Hal yang sama juga dimuat dalam ICCPR (International
Covenant on Civil and Political Rights
) pasal 18 ayat 3 “Kebebasan untuk
menjalankan agama dan kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh
ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban,
kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain”
ICCPR telah diratifikasi melalui UU
no.12 tahun 2005.
Dalam hal kebebasan beragama, memang
benar bahwa hak kebebasan beragama ini merupakan hak yang tidak bisa dikurangi
(non derogible right) sesuai pasal
28I ayat 1, tetapi ekspresi keluar yang notabene melibatkan warga masyarakat
lain, hak ini merupakan hak yang bisa dibatasi atau dikurangi untuk
melindungi hak-hak orang lain.
Isu perdaisasi syariat sebagai ancaman
kebhinekaan dan bertentangan dengan Pancasila
Islam adalah agama yang dianut sebagian
besar penduduk negara ini. Nilai Islam telah menjadi sistem nilai yang hidup
di tengah masyarakat selama ratusan tahun. Pancasila sebagai kesepakatan
bersama harus diisi dengan sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat agar
lebih kokoh dan bisa diterapkan dalam konteks yang tepat.
Posisi Islam adalah memberi nilai pada
Pancasila. Islam memberika tawaran solusi menyikapi kerusakan moral spt
pornografi, pelacuran, miras, judi, korupsi dsb.
Syariat Islam bukan ancaman bagi
Pancasila, melainkan justru memperkokoh Pancasila. Hal ini bukanlah proses
Islamisasi karena Islam telah jadi bagian integral bangsa ini.
Bila nilai barat, nilai adat dan
lainnya bisa diserap, kenapa nilai Islam tidak boleh? Sepanjang penyerapan
nilai Islam membawa kemaslahatan bersama, tidak ada masalah. Ketika nilai
lain tidak efektif, lalu ada nilai Islam yang lebih efektif, lebih memberi
efek jera, apa yang salah dengan penyerapan nilai Islam? Lagipula dari sekian
agama yang diakui di Indonesia hanya Islam yang memiliki nilai dan tata hukum
yang lengkap mengatur umatnya secara normatif dan menjadi nilai yang hidup di
tengah masyarakat yang bisa diterapkan dalam aspek pendidikan, sosial,
ekonomi, pidana, dan perdata yang bersifat lues dan sesuai dengan kondisi
umat manusia dimana pun mereka berada.
Islam bukan ancaman bagi kebhinekaan,
melainkan bagian dari kemajemukan itu. Islam telah bersinergi dan menyatu
dengan kebhinekaan bangsa ini sudah lebih dari ratusan tahun.
Justru aneh bila tiba-tiba bangsa ini
dipaksa menerima cara pandang asing yang bertentangan dengan pandangan hidup
Islam sudah berakar lama di masyarakat. Spt penodaan agama adalah bagian HAM
yang tidak bisa diperkarakan secara hukum. Juga hak reproduksi dan hak
kehidupan seksual tak harus dikaitkan dengan keabsahan perkawinan. Ini mau
diterima, masak nilai Islam yang sudah lama mengakar dan hidup malah ditolak?
Tentu tidak fair.
Tidak perlu panik dan paranoid melihat
umat Islam hendak mengisi Pancasila dengan nilai Islam. Negara ini tidak akan
diubah jadi negara Islam. NKRI dan Pancasila tetap. Mayoritas umat Islam
tetap berkomitmen pada NKRI DAN PANCASILA.
Isu diskriminasi agama lain dampak dari perda
syariat
Sangat ganjil dan aneh jika agama
khususnya Islam hendak disingkirkan dan dibuang jauh-jauh dari kehidupan
dengan logika tidak boleh ada satu agama (kebenaran) yang mendominasi. Di
sisi lain, hak umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya selalu saja
dibenturkan dengan Pancasila dan UUD 1945, padahal kewajiban menjalankan
syariat Islam tetap dijamin oleh sistem hukum di negeri ini.
Justeru karena itulah, maka hubungan
antara agama dengan negara tidak pernah solid. Ketidaksolidan ini terjadi karena
adanya pihak-pihak yang terus menerus berupaya membenturkan antara agama dan
negara. Aneh, ketika bangsa yang mayoritas muslim ini berhasil
menyelenggarakan pemilu, mereka berteriak lantang bahwa demokrasi kompatibel
dengan Islam. Tapi giliran umat Islam menuntut syariatnya diterapkan, segera
mereka menolak dengan alasan yang klise; bertentangan dengan Pancasila,
dengan UUD 1945, mengancam keutuhan bangsa dan tafsir-tafsir teror lainnya.
Bukankah demokrasi mengajarkan suara
rakyat adalah suara tuhan? Artinya jika rakyat yang mayoritas itu
menginginkan kehidupan mereka diatur dengan syariat mengapa mereka harus
menolak? Inilah logika demokrasi yang sehat.
Secara normatif tidak akan pernah
terjadi benturan, atau disharmoni dalam hubungan antara muslim dan non-muslim
sepanjang syariat Islam diterapkan. Faktanya sbb:
1. Selain Islam, agama-agama lain tidak memiliki
perangkat syariat yang mengatur urusan ekonomi, politik, pendidikan, pidana,
perdata dst. Agama tsb hanya mengatur urusan ibadat, cara pakaian, makan
minum, kawin cerai.
2.  Bagi Islam, urusan tersebut diatas yang diatur
agama lain itu diserahkan kepada agama masing-masing.
3. Bagi non-Islam, Islam mengatur urusan ekonomi,
politik, pendidikan, sanksi hukum dst yang nota bene tidak diatur oleh
syariat mereka.