Budi Waseso Suruh KPK Menelusuri Sendiri Harta Kekayaanya

Jakarta – Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso tidak akan
melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke Komisi
Pemberantasan Korupsi. Ia malah meminta KPK untuk menelusuri harta
kekayaannya.Jumat
(29/5/15)
“Saya tidak mau saya yang melaporkan. Suruh KPK sendirilah yang
mengisi itu,” ujar Budi di Kompleks Mabes Polri.
Mantan Kepala Polda Gorontalo itu membantah jika sikapnya itu bentuk
ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dia beralasan,
tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana.
Budi merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri harta
kekayaannya dibanding dirinya yang membuat laporan. Ia tidak mau LHKPN
yang dilaporkannya malah memunculkan persoalan pada kemudian hari.
“Justru itu malah obyektif, kan dia ada timnya sendiri yang menelusurinya. Kalau pejabatnya yang disuruh ngisi sendiri, ya kan bisa saja hasilnya lain,” ujar Budi.
KPK sebelumnya meminta Budi segera melaporkan harta kekayaannya.
idealnya, laporan harta kekayaan tersebut diserahkan dua bulan setelah
penyelenggara negara tersebut menjabat. Budi resmi menjabat Kabareskrim
pada 19 Januari 2015.
“Kabareskrim tergolong penyelenggara negara sehingga melekat
kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan,” ujar Kepala Bagian
Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa 
 Nugraha melalui pesan singkat,
Sabtu (2/5/2015).
Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Tidak ada sanksi hukum yang mengikat jika penyelenggara negara tidak
melaporkan harta kekayaannya. Namun, ia bisa dikenakan sanksi
administratif.
“Kalau berdasarkan undang-undang, ada sanksi administratif oleh atasan,” kata Priharsa.(sp/kompas)