Tanggapan MUI Pusat Terkait Kasus Masjid Assalam


Jakarta – Bagaimanapun upaya merebut paksa Masjid Assalam Cengkareng Jakarta Barat yang selama ini diurus oleh Muhammadiyah dan telah bersertifikat waqaf adalah sebuah preseden buruk bagi umat Islam. Proses perpindahan pengurusan Masjid Assalam dari yayasan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena pada salah satu pasal yang termaktub dalam akte yayasan disebutkan bahwa apabila yayasan ini bubar, maka pengurusan masjid Assalam diserahkan kepada Muhammadiyah. 
Begitu juga, sertifikat waqaf dikeluarkan oleh BPN tentu sudah sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak mungkin lembaga pemerintah yang sah dan berwenang dalam pertanahan akan mengeluarkan setifikat secara sembarangan. Sesuai UU perwaqafan, tanah dan masjid itu tidak pernah diterlantarkan oleh Muhammadiyah, oleh karena itu tidak ada alasan hukum pihak manapun untuk mengambil alih masjid Assalam atau merebutnya secara paksa dari Muhammadiyah. Semua data dan dokumen ada di PWM DKI Jakarta
Informasi yang diperoleh redaksi saat konferensi pers MUI Pusat kemarin (4/3/2015). KH Ma’ruf Amin selaku Wakil Ketua MUI Pusat mengatakan bahwa ia mengecam dan meminta pelaku ditindak tegas. Sebagai bagian dari tindakan radikalisme. Meski tetap perlu pendalaman lebih dalam. (adm/sangpencerah.id)

baca juga :
Preman Bayaran Tidak Ikut Sholat Jum’at Demi Jaga-jaga di Depan Masjid Assalam  
Din Syamsuddin Minta Mauludan Ilegal Dihentikan di Masjid Assalam Muhammadiyah
Kronologis Penyerobotan Masjid Assalam Muhammadiyah  
Tak Hanya Serobot Masjid, Jamaah Sholat Jum’at Dipukul  
Masjid As Salam Sesuai Sertifikat atas nama PC Muhammadiyah Cengkareng 
Dilarang Maulidan di Dalam Masjid, Massa Tetap Gelar di Halaman Masjid Assalam  
KOKAM DIY Siap Berangkat ke Jakarta untuk Amankan Masjid Muhammadiyah